JATIMTIMES – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar digelar dengan kondisi serba terbatas. Pendingin ruangan mati, kaca pintu ruang Graha Paripurna masih tertutup tripleks, dan sejumlah mikrofon di meja anggota dewan hilang. 

Meski demikian, Selasa (9/9/2025), DPRD Kabupaten Blitar kembali menggelar sidang paripurna untuk mendengarkan penjelasan Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD 2025.

Baca Juga : Mbak Wali Beri Motivasi Anak Putus Sekolah, Ajak Kembali Sekolah Raih Cita-cita

Ini adalah rapat paripurna pertama setelah gedung DPRD diserang massa tak dikenal pada 30–31 Agustus lalu. Aksi brutal itu menyisakan kerusakan, pembakaran, dan penjarahan di hampir seluruh sudut gedung. Namun, di tengah keterbatasan, para wakil rakyat memilih tetap melaksanakan sidang di ruang Graha Paripurna.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, mengakui kondisi darurat membuat jalannya rapat berlangsung seadanya. Ia menyebut, tidak adanya pendingin ruangan dan hilangnya fasilitas rapat tak menyurutkan semangat dewan untuk tetap menjalankan fungsi legislasi. 

“Karena darurat ya seadanya. Ini untuk kepentingan bersama. AC-nya saja tidak ada,” ujarnya seusai sidang.

Menurut Supriadi, sejumlah pendingin ruangan ikut hilang ketika terjadi kerusuhan. Begitu pula mikrofon di meja anggota dewan yang raib tanpa jejak. Kaca pintu ruang rapat paripurna pun masih pecah, ditutup sementara dengan tripleks.

 “Ini jadi pelajaran bersama. Artinya banyak hal yang harus dipikirkan ke depan, terkait kondisi wilayah agar tetap kondusif,” ucapnya.

Baca Juga : Gebyar September Granit IKAD: Belanja di Graha Bangunan Blitar, Hadiah Langsung Dibawa Pulang

Meski ruang sidang jauh dari layak, Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky tetap hadir. Bupati menegaskan, paripurna ini bukti komitmen agar pemerintahan tidak berhenti meski fasilitas rusak.

“Pemerintahan harus terus berjalan. Kita tidak boleh menyerah hanya karena keterbatasan,” ujarnya.