JATIMTIMES - Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela bukan sekadar drama dua negara yang bersitegang. Di baliknya, tersimpan simpul rumit kepentingan ideologi, energi, hingga perebutan pengaruh global. Dinamika itulah yang diulas dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Azza Bimantara, M.A., saat membedah kembali relasi panas Washington, Caracas yang belakangan kembali mencuat.
Menurut Azza, konflik ini berakar jauh ke belakang, tepatnya sejak Hugo Chávez memenangkan pemilihan presiden Venezuela pada 1998. Chávez membawa arah baru: ekonomi sosialis dengan kebijakan berani, termasuk nasionalisasi industri minyak yang sebelumnya dikuasai perusahaan asing. Langkah tersebut langsung berbenturan dengan kepentingan Amerika Serikat. “Secara ideologis, kebijakan Chávez berseberangan dengan sistem ekonomi Amerika Serikat yang neoliberal dan pro korporasi multinasional,” jelas Azza, Sabtu, (17/1/2026).
Pendapatan dari sektor minyak kemudian digunakan pemerintah Venezuela untuk program sosial, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, kebijakan populis ini justru memantik resistensi dari AS. Venezuela perlahan ditempatkan sebagai musuh ideologis. “Sejak itu, tekanan mulai diberikan, baik dalam bentuk pemboikotan, sanksi, hingga pembatasan akses ekonomi internasional,” ungkapnya.
Baca Juga : Ramai Isu Pegawai SPPG Jadi PPPK, Ini Kriteria dan Gajinya
Situasi makin kompleks ketika Venezuela mempererat hubungan dengan Kuba, serta menjalin kemitraan strategis dengan Tiongkok dan Rusia. Bagi Amerika Serikat, kedekatan tersebut bukan sinyal biasa. “Venezuela memiliki cadangan energi yang sangat strategis. Ketika negara ini mendekat ke Tiongkok dan Rusia, tentu itu dipersepsikan mengganggu kepentingan geopolitik Amerika Serikat,” kata Azza.
Ketegangan tidak mereda ketika tongkat estafet kekuasaan beralih ke Nicolás Maduro. Justru sebaliknya. Maduro dinilai melanjutkan, bahkan memperkeras, arah kebijakan Chávez dengan gaya kepemimpinan yang lebih sentralistik. Dukungan terbuka Barat terhadap oposisi Venezuela, termasuk Maria Corina Machado, turut memperkeruh keadaan. “Sikap Amerika Serikat yang terang-terangan mendukung oposisi menunjukkan indikasi kuat adanya agenda perubahan rezim,” ujarnya lugas.
Dari sudut pandang energi global, Azza menekankan bahwa minyak adalah kunci utama membaca sikap Amerika Serikat. Keamanan energi, kata dia, menjadi fondasi stabilitas ekonomi negeri Paman Sam. “Amerika Serikat belajar banyak dari krisis minyak era 1970-an. Sejak itu, akses dan kontrol terhadap sumber energi strategis, termasuk minyak Venezuela, menjadi kepentingan utama,” paparnya. Ia juga menyinggung pernyataan presiden AS pasca penangkapan Nicolás Maduro yang secara terbuka menyatakan minat untuk mengelola minyak Venezuela.
Lalu, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Azza menilai, untuk saat ini, efek langsungnya belum terasa signifikan. “Belum ada perubahan besar dalam pengelolaan sektor energi Venezuela. Pertamina juga memastikan bahwa aktivitas migas Indonesia di sana masih berjalan normal,” jelasnya. Meski begitu, ia mengingatkan agar Indonesia tidak lengah, mengingat konflik geopolitik kerap berdampak jangka panjang.
Menutup ulasannya, Azza menegaskan bahwa konflik AS-Venezuela layak menjadi laboratorium hidup bagi mahasiswa Hubungan Internasional. “Kasus ini menunjukkan bahwa geopolitik selalu berkaitan erat dengan ekonomi dan energi. Ini peluang penting bagi mahasiswa HI untuk membaca isu global secara lebih utuh dan kritis,” pungkasnya.
