JATIMTIMES - Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace), inisiatif internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan tersebut ditandai dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran dewan itu di sela World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Dalam forum tersebut, Prabowo hadir bersama perwakilan dari 21 negara lain. Para kepala negara dan delegasi secara bergantian menandatangani piagam Dewan Perdamaian sebagai bentuk komitmen awal terhadap upaya perdamaian dan stabilitas global, khususnya di Gaza, Palestina.
Baca Juga : Wujudkan Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, Wali Kota Eri Cahyadi Bantu Biaya UKT Mahasiswa
Hingga Senin (26/1/2026), keputusan Prabowo untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) menuai sorotan. Banyak warganet yang mencaritahu soal hal ini. Berikut JatimTIMES rangkum fakta-faktanya, dilansir dari berbagai sumber.
1. Prabowo Klaim Kondisi Gaza Mulai Membaik
Usai penandatanganan piagam, Prabowo menyampaikan pandangannya mengenai situasi di Gaza. Ia menilai ada perkembangan positif di lapangan, terutama terkait masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.
“Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar masuk, sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta,” tutur Prabowo, dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden.
Menurut Prabowo, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian merupakan momentum bersejarah. Ia berharap forum tersebut mampu menjadi instrumen nyata dalam mendorong perdamaian, tidak hanya di Gaza, tetapi juga di berbagai wilayah konflik dunia.
“Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina,” kata Prabowo.
2. Istana: Target Percepat Perdamaian Palestina-Israel
Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian diambil dengan tujuan mempercepat tercapainya perdamaian antara Palestina dan Israel. “Tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza,” ujar Prasetyo.
Pemerintah, kata Prasetyo, melihat forum ini sebagai salah satu jalur diplomasi yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan dan stabilitas kawasan Timur Tengah.
3. Proses Pembentukan Dinilai Cepat
Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa proses pembentukan Dewan Perdamaian Gaza berlangsung relatif cepat. Meski demikian, keputusan Indonesia untuk bergabung tidak diambil secara tergesa-gesa.
Sugiono menjelaskan, Presiden Prabowo telah mempertimbangkan berbagai aspek strategis sebelum akhirnya menyatakan kesiapan Indonesia menjadi bagian dari dewan tersebut. Prosesnya juga melibatkan konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York.
Ia menyebut sejumlah negara yang sepakat bergabung antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, hingga Mesir.
“Dua hari sebelum penandatanganan, semuanya bersepakat untuk ikut bergabung bersama Board of Peace,” tutur Sugiono.
4. Bukan Pengganti PBB
Sugiono menegaskan, keberadaan Dewan Perdamaian Gaza tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewan ini, kata dia, lahir dari kepedulian bersama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, terutama di Gaza.
Indonesia memandang keikutsertaan dalam forum tersebut sebagai bagian dari upaya menyelesaikan konflik, mendorong perdamaian, sekaligus mendukung rehabilitasi pascakonflik di Gaza, Palestina.
“Oleh karena itu upaya-upaya ini kita harus ikut, Indonesia memutuskan untuk bergabung,” kata Sugiono, dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu, Indonesia secara konsisten menunjukkan kepedulian terhadap perdamaian dan stabilitas internasional, termasuk memberikan perhatian khusus pada isu Palestina. Ia meyakini Dewan Perdamaian bisa menjadi langkah konkret yang selama ini dinantikan untuk mengawal proses perdamaian.
5. Gagasan Awal Trump
Dewan Perdamaian Gaza pertama kali diusulkan Donald Trump pada September lalu, saat ia mengumumkan rencananya untuk mengakhiri perang di Gaza. Seiring waktu, Trump memperluas cakupan dewan tersebut agar tidak hanya menangani konflik Gaza, tetapi juga konflik lain di berbagai belahan dunia.
Mengutip laporan NDTV, Presiden AS akan menjabat sebagai ketua pertama Dewan Perdamaian. Dewan ini bertugas mempromosikan perdamaian global dan berupaya memediasi serta menyelesaikan konflik internasional.
Baca Juga : Jika Perang Dunia 3 Meletus, Negara- Negara Ini Disebut Paling Aman
6. Negara Anggota Tetap Harus Bayar Senilai Rp 16 Triliun
Dalam piagam yang ditandatangani, negara-negara anggota akan dibatasi masa keanggotaannya selama tiga tahun, kecuali jika masing-masing menyetor dana sebesar US$ 1 miliar untuk mendanai kegiatan dewan dan memperoleh status anggota tetap.
Gedung Putih telah menunjuk sejumlah tokoh sebagai Dewan Eksekutif pendiri, di antaranya Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, serta menantu Trump, Jared Kushner.
6. Sejumlah Negara Menolak Bergabung
Meski diikuti puluhan negara, inisiatif Dewan Perdamaian Gaza tidak sepenuhnya diterima. Norwegia dan Swedia dilaporkan menolak undangan Trump. Italia juga menyampaikan keberatan. Menteri Ekonomi Italia Giancarlo Giorgetti menilai keikutsertaan negaranya bermasalah secara konstitusional.
Harian Italia Il Corriere della Sera melaporkan, bergabung dengan kelompok yang dipimpin langsung oleh pemimpin negara lain berpotensi melanggar konstitusi Italia.
Prancis disebut berniat menolak undangan tersebut. Seorang sumber yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron menyebut Paris enggan terlibat, meski Trump sempat mengancam akan mengenakan tarif 200 persen terhadap anggur dan sampanye Prancis jika menolak bergabung.
Kanada menyatakan secara prinsip setuju untuk bergabung, namun masih membahas detail keikutsertaannya. Sementara itu, sekutu utama AS lainnya seperti Inggris, Jerman, dan Jepang belum menyampaikan sikap resmi. Juru bicara pemerintah Jerman memastikan Kanselir Friedrich Merz tidak menghadiri penandatanganan piagam Dewan Perdamaian di Davos.
Ukraina juga belum memberikan keputusan final. Pemerintah Kiev menyebut para diplomatnya masih mempelajari undangan tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky mengaku sulit membayangkan duduk dalam satu dewan bersama Rusia, mengingat perang yang telah berlangsung selama empat tahun.
Sementara itu, Vatikan menyatakan Paus Leo, paus pertama asal Amerika Serikat dan dikenal sebagai pengkritik sejumlah kebijakan Trump, telah menerima undangan untuk bergabung. Namun, proposal tersebut masih dalam tahap evaluasi.
Spanyol menjadi salah satu negara yang secara terbuka menolak bergabung dengan Board of Peace. Pemerintah Spanyol menyatakan keputusan tersebut sejalan dengan komitmen mereka terhadap multilateralisme dan peran sentral PBB.
“Kami menghargai undangannya, tetapi kami memilih untuk tidak bergabung,” ujar Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez kepada wartawan usai KTT Uni Eropa di Brussel, seperti dilaporkan Reuters.
Sanchez menegaskan bahwa masa depan Gaza sepenuhnya harus ditentukan oleh rakyat Palestina. Menurutnya, kehidupan berdampingan secara damai dan aman antara Palestina dan Israel hanya dapat diwujudkan melalui dialog langsung kedua pihak yang mengarah pada solusi dua negara.
Ia juga memastikan Spanyol akan terus terlibat dalam upaya perdamaian bersama mitra Eropa dan komunitas internasional.
Presiden Dewan Eropa turut mengungkapkan bahwa para pemimpin Eropa masih menyimpan “keraguan serius” terhadap sejumlah aspek piagam Board of Peace, mulai dari ruang lingkup mandat, tata kelola, hingga kesesuaiannya dengan Piagam PBB.
Itulah sederet fakta Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace), inisiatif internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Semoga informasi ini membantu ya.
