JATIMTIMES - Meneliti sejarah Ponorogo berarti memasuki wilayah yang secara metodologis problematik. Tidak seperti pusat pusat kekuasaan klasik di Jawa yang meninggalkan prasasti batu, tembaga, atau inskripsi monumental, Ponorogo atau Wengker dalam sebutan kunonya, menyimpan masa lalunya dalam cerita rakyat, babad, memori kolektif, dan lanskap ritual. Sejarahnya hidup dalam kisah yang dituturkan, bukan ditatah.

Karena itu, sejak masa kolonial hingga kini, rekonstruksi sejarah Ponorogo hampir selalu bertumpu pada Babad Ponorogo, laporan lepas para peneliti Belanda, artikel majalah kebudayaan Jawa awal abad ke-20, serta temuan arkeologis yang terpisah pisah. Situasi ini menjadikan Ponorogo bukan sekadar objek sejarah, melainkan arena tafsir historiografis, sebuah ruang tempat legenda, politik kekuasaan, dan dendam masa lalu saling berkelindan.

Baca Juga : Aturan Lama Direvisi, Fraksi Demokrat DPRD Jatim Ajak Renungkan Arti Penting BUMD

Namun justru di sanalah letak signifikansinya. Ponorogo tidak lahir dari stabilitas, melainkan dari konflik panjang antara kekuasaan tua dan kekuatan baru, antara kerajaan pedalaman yang mapan dan rezim-rezim ekspansif yang datang silih berganti. Dari konflik itulah tumbuh identitas politik khas: keras, penuh resistensi, sarat spiritualitas, dan tidak mudah ditundukkan.

Wengker Purba: Hunian Awal dan Lanskap Angker

Jauh sebelum nama Wengker dikenal dalam babad dan kronik kerajaan, wilayah Ponorogo telah dihuni manusia sejak zaman prasejarah. Temuan arkeologis di Gua Lawa, Sampung, membuktikan keberadaan manusia Neolitik dengan tingkat kebudayaan yang relatif tinggi. Lapisan budaya yang ditemukan, berupa alat tulang, alat batu, serpihan gerabah, hingga sisa tulang manusia, menunjukkan kesinambungan hunian yang panjang.

Penelitian L. J. C. van Es (1926), P. V. van Stein Callenfels (1928–1930), hingga tim Balai Arkeologi Yogyakarta (1986), memperlihatkan bahwa kawasan ini bukan daerah pinggiran kosong, melainkan ruang hidup yang aktif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Wengker bukan sekadar wilayah administratif, tetapi ruang kosmologis, tempat manusia, alam, dan kekuatan gaib saling bertaut.

Nama Wengker sendiri diyakini berasal dari ungkapan Jawa wewengkon kang angker, wilayah yang angker. Istilah ini bukan label negatif, melainkan penanda kekuatan spiritual dan otonomi lokal. Dalam kosmologi Jawa, wilayah angker kerap justru menjadi pusat kekuatan tua yang sulit ditaklukkan.

Kerajaan Wengker dan Politik Bertahan

Memasuki abad ke-10 hingga ke-11, Wengker muncul sebagai kerajaan tua di Jawa Timur yang telah mapan sebelum kebangkitan Medang Timur, Dharmawangsa, dan Airlangga. Dalam berbagai sumber, penguasa Wengker disebut Ketut Wijaya, tokoh yang diyakini datang dari Jawa Tengah bersamaan dengan perpindahan Mpu Sindok.

Berbeda dengan kerajaan kerajaan ekspansif, Wengker menampilkan karakter defensif. Ia mempertahankan wilayahnya yang luas, membentang dari Gunung Lawu, Gunung Wilis, hingga Laut Selatan, tanpa ambisi dominasi regional. Namun justru posisi inilah yang menjadikannya sasaran.

Ketika Kerajaan Medang runtuh dalam peristiwa Pralaya (1016 M), dendam politik Airlangga terhadap para sekutu Wurawuri diarahkan pula ke Wengker. Serangkaian penyerangan dilakukan, sebagaimana dicatat dalam Prasasti Pucangan. Wengker berkali-kali memberontak, berkali-kali dipukul, namun tidak sepenuhnya lenyap.

Dalam perspektif historiografi kritis, konflik ini bukan sekadar pemberontakan lokal, melainkan perlawanan kerajaan tua terhadap sentralisasi kekuasaan baru. Bagi masyarakat Wengker, mempertahankan tanah leluhur adalah bentuk patriotisme awal, sebuah etos yang kelak diwariskan turun temurun.

Bantarangin dan Warisan Simbolik Kekuasaan

Sekitar dua abad setelah tekanan Airlangga mereda, muncul Kerajaan Bantarangin di wilayah Sumoroto. Raja Bantarangin, Kelono Sewandono, adalah figur semi-historis yang jejaknya hidup dalam seni dan mitologi: Reog Ponorogo.

Kisah lamaran Dewi Songgolangit ke Kediri, konflik dengan Singobarong, hingga peran Patih Kelono Wijaya (Bujang Ganong) bukanlah sekadar dongeng folkloris. Narasi ini bekerja sebagai alegori politik Wengker: penanda harga diri kekuasaan pedalaman yang diremehkan, penolakan simbolik Kediri terhadap otoritas lama di wilayah barat daya, serta akumulasi dendam yang lahir dari penghinaan terhadap martabat kerajaan tua.

Reog, dalam kerangka ini, bukan sekadar kesenian rakyat, melainkan arsip kultural perlawanan. Topeng Singobarong, pecut Samandiman, gemblak, dan warok menyimpan lapisan makna: maskulinitas, kekuatan gaib, disiplin spiritual, dan solidaritas komunal. Ia menjadi bahasa politik masyarakat Wengker ketika bahasa kekuasaan formal tak lagi memihak.

Wengker–Majapahit: Dari Perlawanan ke Aliansi

Pada masa Majapahit, posisi Wengker berubah. Ia tidak lagi semata mata menjadi objek penaklukan, tetapi tampil sebagai mitra strategis. Tokoh tokoh seperti Bhre Wengker, Wijayarajasa, masuk ke dalam inti elite Majapahit dan bahkan berani mengkritik Gajah Mada dalam tragedi Bubat, sebuah keberanian politik yang jarang terjadi.

Pernikahan politik antara elite Wengker dan dinasti Majapahit menandai bahwa kekuasaan tua Wengker tidak dimusnahkan, melainkan diserap ke dalam struktur kekuasaan pusat. Integrasi ini bukan penghapusan identitas lokal, melainkan proses pengakuan: Wengker tampil sebagai wilayah berdaulat secara historis, dengan martabat politik yang justru menguat di dalam orbit Majapahit.

Islam, Demak, dan Konflik Terbuka

Memasuki akhir abad ke-15, lanskap politik Jawa mengalami pergeseran mendasar. Runtuhnya Majapahit tidak hanya menandai berakhirnya sebuah imperium Hindu-Buddha, tetapi juga membuka ruang bagi lahirnya negara-negara Islam pesisir yang membawa tata legitimasi baru. Kesultanan Demak, yang tampil sebagai pusat kekuasaan Islam pertama di Jawa, tidak sekadar menawarkan agama baru, melainkan sebuah konsep negara yang mengaitkan kekuasaan politik dengan otoritas religius. 

Perubahan ini tidak berlangsung linier dan damai. Di wilayah pedalaman seperti Ponorogo, atau Wengker dalam ingatan lama, transisi tersebut justru menjelma sebagai konflik terbuka, penuh resistensi, dan sarat dendam sejarah.

Di Ponorogo, struktur kekuasaan pra-Islam telah lama berakar kuat. Wilayah ini tidak berada dalam genggaman negara terpusat, melainkan dikuasai oleh demang sakti, warok, dan komunitas desa mandiri yang memiliki tata aturan sendiri. Kekuasaan dijalankan melalui jaringan kanuragan, sumpah persaudaraan, dan legitimasi spiritual yang bertumpu pada kosmologi Buddha-Siwa Jawa. Dalam tatanan inilah berdiri Kademangan Surukubeng, dipimpin oleh Ki Ageng Kutu, yang dalam tradisi lokal juga dikenal sebagai Ki Gede Ketut Suryo Ngalam.

Ki Ageng Kutu bukan sekadar pemimpin administratif, melainkan simbol kekuasaan lama Wengker. Ia memimpin wilayah yang luas dengan dukungan para warok dan demang desa, serta dihormati sebagai figur sakral yang memiliki kesaktian dan otoritas moral. Penolakannya untuk mengakui Demak bukanlah sikap individual semata, melainkan ekspresi kolektif dari dunia lama yang menolak tunduk pada ideologi negara baru. Dalam konteks ini, Reog Ponorogo tidak dapat dipahami hanya sebagai seni pertunjukan, melainkan sebagai arsip kultural perlawanan, sindiran simbolik terhadap kekuasaan Islam pesisir yang dipandang hendak menyingkirkan tatanan lama.

Demak membaca situasi ini dengan cermat. Penaklukan pedalaman tidak bisa dilakukan semata dengan kekerasan. Karena itu, Sultan Demak mengutus Raden Katong, yang kelak bergelar Bathoro Katong, untuk menjalankan misi politik dan spiritual sekaligus. Penugasan ini bukan tanpa dasar. Dalam Babad Ponorogo, Raden Katong disebut sebagai putra Prabu Brawijaya V, yakni Dyah Kertawijaya, raja Majapahit yang memerintah pada 1447–1451 M. Penegasan genealogis ini penting, sebab darah Majapahit masih memiliki daya legitimasi kuat di mata masyarakat pedalaman.

Dalam pembacaan historiografis yang lebih ketat, klaim genealogis Raden Katong mencerminkan strategi politik babad. Sumber sumber seperti Babad Ponorogo dan Babad Demak Pesisiran memang berbeda dalam menyebut asal usul ibunya. Ada yang menyebut Putri Champa, ada pula yang menyebut putri Ponorogo, yang kemungkinan adalah Wengker. Perbedaan ini justru menunjukkan bagaimana silsilah digunakan sebagai alat untuk menautkan kekuasaan baru dengan tanah yang hendak ditaklukkan. Raden Katong tampil sebagai mata rantai transisi, anak Majapahit sekaligus saudara Demak, pewaris kosmologi lama sekaligus agen ideologi baru.

Titah Raden Patah kepada Raden Katong sarat muatan ideologis. Wejangan tentang kesengsaraan sebagai jalan kemuliaan, kejujuran sebagai sumber kesuburan, dan laku spiritual sebagai dasar kekuasaan, bukan sekadar nasihat moral, melainkan doktrin negara Islam Jawa awal. Raden Katong diperintahkan menyelidiki wilayah antara Gunung Lawu dan Gunung Wilis, hingga ke selatan Samudra Hindia, mencermati kepadatan penduduk, keyakinan agama, dan potensi politik. Ia didampingi Selo Aji, sebuah penegasan bahwa misi ini bersifat strategis dan politis, bukan pengembaraan pribadi.

Dalam perjalanan itulah Raden Katong bertemu Kyai Ageng Mirah di Dusun Mirah, seorang ulama yang hidup di tengah masyarakat Hindu dan dunia warok. Pertemuan ini menjadi kunci. Kyai Mirah bukan hanya figur spiritual, tetapi simpul politik yang mampu menjembatani Islam dengan tatanan lokal. Metafora yang diucapkan Raden Katong, bahwa Kyai Mirah adalah mutiara yang belum ditahtakan dalam cincin, mengandung makna politik yang mendalam. Spiritualitas membutuhkan negara, dan negara membutuhkan legitimasi spiritual. Aliansi ini menandai awal konsolidasi kekuasaan Islam di Ponorogo.

Namun medan yang dihadapi jauh dari sederhana. Kyai Mirah menjelaskan bahwa Ponorogo berdiri di atas dunia warok yang keras dan maskulin, di mana kehormatan menjadi poros utama kehidupan sosial. Fitnah kecil bisa berujung pembunuhan, tetapi sumpah persaudaraan mampu melampaui darah dan dendam. Ikatan para warok disahkan melalui sumpah kosmis kepada bumi, sebuah mekanisme pra-negara yang memiliki legitimasi kolektif kuat. Gambaran ini diperkuat oleh Serat Centhini, yang memotret dunia Panaraga sebagai ruang di mana kesaktian, seni, tubuh, dan seksualitas sesama jenis antara Warok dan laki laki cantik berjalin erat sebagai bahasa kekuasaan.

Raden Katong memahami bahwa negara baru tidak dapat ditegakkan hanya dengan simbol Islam atau kekuatan militer. Ia harus menundukkan logika kekuasaan lokal yang telah berurat akar. Karena itu, strategi yang ditempuh bersifat berlapis, dakwah, perkawinan politik, kooptasi elite, dan penaklukan simbolik. Pembukaan hutan di Glagah Wangi, ritual babad alas, hingga kemunculan figur Jayadrono dan Jayadipo, abdi Majapahit pembawa pusaka, menunjukkan bagaimana Islam tidak menghancurkan Majapahit sepenuhnya, melainkan mewarisi dan menafsirkan ulang simbol simbolnya.

Baca Juga : Profil Deicy Rodríguez, Presiden Sementara Venezuela Usai Penangkapan Nicolas Maduro oleh AS

Konflik dengan Ki Ageng Kutu mencapai puncaknya ketika Pramanaraga tumbuh sebagai pusat kekuasaan baru. Bagi elite lama, kemajuan kota, ramainya pasar, dan beralihnya loyalitas rakyat adalah tanda pergeseran wahyu kekuasaan. Kecemburuan politik berubah menjadi dendam terbuka. Pertempuran antara Bathoro Katong dan Ki Ageng Kutu bukan hanya benturan senjata, melainkan perang ideologis dan kosmologis. Kekalahan Ki Ageng Kutu, yang dalam babad digambarkan menghilang tanpa jasad, menegaskan bahwa yang runtuh bukan hanya seorang pemimpin, melainkan seluruh tatanan lama yang ia wakili.

Kemenangan Bathoro Katong menandai lahirnya Ponorogo Islam, tetapi bukan tanpa residu luka. Dendam sejarah, ingatan tentang dunia yang kalah, dan bayang-bayang kekuasaan lama terus hidup dalam tradisi, situs keramat, dan kesenian. Dalam perspektif historiografi kritis, proses ini menunjukkan bahwa Islamisasi Ponorogo berjalan seiring dengan pembentukan negara, dan negara selalu lahir melalui kombinasi dakwah, kekerasan, kompromi, serta penghapusan selektif atas masa lalu.

Ponorogo, dengan demikian, tidak lahir dari konsensus damai, melainkan dari pertarungan panjang antara dunia lama dan dunia baru. Ia berdiri di atas tanah yang telah lama mengingat luka, tempat darah, doa, pusaka, dan ideologi bertemu untuk membentuk identitas politik yang keras, spiritual, dan sarat resistensi hingga hari ini.

Ponorogo: Identitas dari Luka Sejarah

Ponorogo tidak lahir dari mufakat, melainkan dari penaklukan, percampuran darah, kompromi politik, dan trauma kolektif yang diwariskan lintas generasi. Sejak fase Wengker purba hingga runtuhnya Kutha Wetan pada abad ke 19, wilayah ini membentuk watak politik yang khas religius namun keras spiritual namun penuh resistensi loyal namun selalu menyimpan jarak kritis terhadap kekuasaan pusat.

Sejarah Ponorogo bergerak melalui satu garis dinasti panjang yang jarang dimiliki wilayah lain di Jawa Timur. Dalam rentang waktu sekitar 1496 hingga 1837 Masehi, Ponorogo diperintah oleh tiga belas adipati dan bupati dari satu garis darah utama, yakni keturunan Bathoro Katong. Namun kesinambungan genealogis ini tidak pernah identik dengan stabilitas. Justru di sanalah luka sejarah itu terus diproduksi dan diwariskan.

Bathoro Katong atau Raden Katong tampil sebagai figur ambang antara dunia lama dan dunia baru. Ia membawa darah Majapahit dan mandat Islam Demak. Kemenangannya atas Ki Ageng Kutu bukan sekadar kemenangan militer, melainkan pengalihan wahyu kekuasaan. Namun kemenangan itu dibangun di atas luka yang tidak pernah sembuh sepenuhnya. Dunia lama tidak dimusnahkan, tetapi diserap dan dipaksa tunduk. Sejak awal, negara Ponorogo berdiri di atas ingatan kekerasan.

Penguasa kedua, Panembahan Agung atau Sayid Kalkum, mewarisi negara yang secara formal mapan tetapi secara sosial rapuh. Ketegangan antara elite lama dan negara baru belum selesai. Pemerintahan yang longgar membuka ruang bagi dendam lama untuk tetap hidup. Dari rahim Panembahan Agung inilah lahir dua arah sejarah sekaligus satu jalur kekuasaan lokal Ponorogo dan satu jalur besar Wangsa Kajoran yang kelak mengguncang sejarah Mataram.

Pemerintahan berikutnya jatuh kepada Adipati Anom yang dikenal sebagai Pangeran Dodol. Masa ini menandai kemerosotan wibawa negara. Pertanian merosot loyalitas melemah dan negara kehilangan disiplin. Ia digantikan oleh Pangeran Seda Karya atau Adipati Sedakarya yang mencoba memulihkan keadaan melalui kerja langsung dan laku spiritual. Namun wafatnya yang tragis kembali menegaskan bahwa negara Ponorogo selalu dibayangi kekuatan gaib dan simbolik yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan.

Tongkat kekuasaan kemudian dipegang oleh Pangeran Adipati Sepuh. Pada masa inilah Ponorogo memasuki fase kedewasaan politik. Tata kota dibangun ulang istana alun alun masjid kepatihan dan sistem keamanan kota ditata. Ponorogo menjelma menjadi kota Jawa Islam klasik. Namun keberhasilan ini juga membawa Ponorogo semakin dalam ke orbit kekuasaan pusat Pajang dan kemudian Mataram.

Transisi itu diteruskan oleh Raden Tumenggung Ronggowicitra I dan Ronggowicitra II. Gelar berubah dari adipati menjadi tumenggung menandai pergeseran status dari penguasa semi otonom menjadi pejabat negara bawahan. Pusat pemerintahan dipindahkan strategi administratif diterapkan dan Ponorogo menjadi bagian integral dari proyek besar Mataram Islam.

Namun integrasi itu menuntut harga yang mahal. Raden Tumenggung Mertowongso I atau yang dikenang sebagai Mertowongso Seda Lawe menjadi korban paling telanjang dari absolutisme raja. Ia dihukum mati bukan karena pemberontakan melainkan karena memenangkan adu kambing di arena upacara istana yang ditafsirkan sebagai pelecehan terhadap kehormatan raja. Sejak peristiwa itu Ponorogo menyimpan ingatan pahit bahwa kesetiaan pun dapat berujung kematian.

Trauma itu memuncak pada masa Raden Tumenggung Mertowongso II ketika Sunan Amangkurat III mengungsi ke Ponorogo. Hukuman kebiri terhadap bupati Ponorogo memicu amuk bersenjata. Inilah momen ketika elite lokal secara terbuka menantang kekuasaan pusat. Ponorogo tidak lagi sekadar wilayah administratif melainkan panggung perlawanan kehormatan.

Stabilitas baru dicapai di bawah Raden Tumenggung Surobroto. Ia tampil sebagai penjaga wahyu keprabon di masa krisis Mataram. Ponorogo menjadi ruang perlindungan raja yang terusir. Dari sinilah tampak jelas bahwa pinggiran bukan sekadar penerima perintah melainkan penentu arah sejarah Jawa.

Masa Surabrata menandai periode ketenteraman terakhir Ponorogo Kutha Wetan. Pemerintahan berjalan tertib dan wibawa kadipaten masih utuh. Namun semua itu runtuh pada masa putranya Raden Tumenggung Suradiningrat I. Intrik Patih Tambakbaya fitnah politik dan kematian berdarah mengakhiri satu zaman. Suradiningrat Seda Demung menjadi simbol penguasa yang tumbang bukan oleh musuh luar tetapi oleh racun dari dalam istana.

Suradiningrat I meninggalkan warisan yang rumit. Ia menurunkan ratusan keturunan yang tersebar di desa desa, sementara struktur sosial lama perlahan mengalami keretakan. Gelar bangsawan tidak lagi berbanding lurus dengan kekuasaan. Darah Tumenggung tetap mengalir, tetapi sering kali hidup dalam kemiskinan dan kesenyapan. Inilah paradoks Ponorogo: darah bangsawan yang kehilangan singgasana.

Seusai wafatnya Suradiningrat I, keadaan Ponorogo berada dalam situasi genting. Sebagian keturunannya terdorong oleh dendam dan berniat membalas kematian leluhurnya dengan menyerang Surakarta. Untuk meredam potensi konflik terbuka, Sunan Surakarta mengutus Pangeran Purbonegara guna menghentikan pertikaian sekaligus menata ulang kekuasaan lokal. Dari proses inilah jabatan bupati Ponorogo diserahkan kepada Raden Tumenggung Suralaya.

Di bawah pemerintahan Suralaya, ketenteraman relatif berhasil dipulihkan. Hubungan dengan Surakarta dan Surabaya diperbaiki, dan otoritas bupati kembali dijalankan secara formal. Namun, fase ini sesungguhnya menandai masa transisi yang rapuh. Jabatan tetap berjalan, tetapi wibawa politik Kutha Wetan terus menyusut. Otoritas lama bertahan lebih sebagai simbol historis daripada kekuatan nyata, terjepit di antara dominasi Kasunanan Surakarta dan tekanan administrasi kolonial yang kian mengikat. Prestasi Suralaya bahkan menimbulkan kecurigaan di mata Belanda, sehingga ia kemudian dipindahkan ke Batavia dan digantikan oleh saudaranya, Suradiningrat II.

Pada masa Suradiningrat II, situasi politik semakin tertekan. Perang Diponegoro meletus pada tahun 1825 hingga 1830, dan wilayah Ponorogo ikut masuk dalam radar pengawasan kolonial. Kehadiran Pangeran Diponegoro di wilayah selatan Ponorogo memperkuat kecurigaan Belanda terhadap elite lokal. Sejak saat itu, setiap gerak bupati dan aktivitas masyarakat Ponorogo berada dalam pengawasan ketat.

Puncak sekaligus penutup datang pada tahun 1837. Pemerintah kolonial bersama Kasunanan Surakarta memutuskan penutupan Kutha Wetan. Pusat pemerintahan dipindahkan. Kota lama ditinggalkan. Kentongan Kyai Geger lenyap dari ruang publik. Ponorogo pun memasuki babak baru sebagai kabupaten kolonial. Negara lama berakhir tanpa perang besar, tetapi dengan ingatan yang tidak pernah benar benar padam.

Dengan demikian, sejarah tiga belas penguasa Ponorogo bukanlah daftar administratif, melainkan arsip luka yang berlapis lapis. Dari Bathoro Katong hingga Suradiningrat II, kekuasaan selalu dinegosiasikan melalui darah perkawinan dendam dan simbol. Reog, warok dan laku spiritual bukan folklor, melainkan bahasa politik masyarakat yang lama hidup di bawah tekanan kekuasaan luar.

Ponorogo adalah bukti bahwa di Jawa Timur, kekuasaan tidak pernah berdiri di atas tanah kosong. Ia berdiri di atas tanah yang mengingat darah doa pengkhianatan dan kehormatan. Identitas Ponorogo lahir bukan dari kedamaian, melainkan dari luka yang terus diolah menjadi daya hidup sejarah.