JATIMTIMES - Dalam sejarah Jawa pada akhir abad ke 17 hingga awal abad ke 18, kekuasaan tidak selalu bersemayam di balik tembok keraton. Ketika Kartasura tampil megah sebagai simbol kedaulatan Mataram pasca runtuhnya Plered, justru di wilayah pinggiran seperti hutan, gunung, dan jalur jalur sunyi tumbuh bentuk kepemimpinan lain, yakni kepemimpinan gerilya yang berakar pada spiritualitas, dendam sejarah, dan kesetiaan rakyat. 

Salah satu figur paling menonjol dalam lanskap ini adalah Panembahan Purbaya, tokoh yang dalam sumber primer Babad Kartasura dikenang sebagai Raja Gunung Lumajang.

Baca Juga : Target Pajak Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026 Alami Peningkatan, Bapenda Optimis Tercapai

Purbaya bukan raja yang dimahkotai, tetapi juga bukan pemberontak tanpa garis nasab. Ia adalah bangsawan Mataram, pewaris kehormatan trah Mataram–Madiun–Kajoran, yang memilih gunung sebagai istana dan hutan sebagai benteng. Di tengah gejolak pasca pemberontakan Trunajaya dan konflik suksesi Mataram, Panembahan Purbaya menjelma simpul perlawanan lintas wilayah, dari Lumajang, Probolinggo, dan Bondowoso hingga Pegunungan Tengger.

Keberadaannya menandai satu fakta penting dalam sejarah Jawa: kontrol pusat tidak pernah sepenuhnya bulat, dan legitimasi kekuasaan sering kali lebih kokoh diikat sumpah dan penderitaan kolektif ketimbang surat pengangkatan raja.

Latar Sejarah: Mataram Retak dan Bara Timur Jawa

Kekalahan Mataram dalam pemberontakan Trunajaya (1674–1680) tidak hanya meninggalkan kehancuran militer, tetapi juga luka psikologis dan krisis legitimasi yang panjang. Runtuhnya Plered, wafatnya Amangkurat I dalam pelarian, serta keterlibatan VOC dalam pemulihan kekuasaan Amangkurat II mengubah watak politik Mataram secara mendasar. Sejak saat itu, kedaulatan Jawa tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada wahyu keprabon, melainkan pada kontrak, utang, dan perlindungan senjata Kompeni.

Kartasura, ibu kota baru yang didirikan pada 1680, lahir dari trauma tersebut. Ia bukan simbol kebangkitan, melainkan monumen kompromi. Raja tetap duduk di singgasana, namun keabsahan kekuasaannya ditopang VOC: monopoli dagang, perjanjian politik, dan hak campur tangan dalam urusan suksesi. Struktur kekuasaan semacam ini menciptakan paradoks: raja berdaulat secara simbolik, tetapi rapuh secara politik. Istana berubah menjadi ruang intrik, tempat dendam keluarga dan kepentingan asing saling bertaut.

Retakan ini terasa paling keras di wilayah timur Jawa, yakni tapal wetan, Lumajang, Malang, Kediri, hingga Madiun, daerah yang sejak masa Sultan Agung menjadi tulang punggung logistik dan militer Mataram. Pasca Trunajaya, kawasan ini menanggung beban paling berat berupa pajak berganda untuk menutup utang perang, penarikan hasil bumi bagi kepentingan VOC, serta operasi militer berulang untuk memadamkan perlawanan lokal. Dalam ingatan kolektif masyarakat, Kartasura tidak lagi hadir sebagai pusat perlindungan, melainkan menjelma sebagai perpanjangan tangan kekuasaan asing.

Dari rahim situasi inilah Perang Suksesi Jawa II (1719–1726) meletus. Konflik ini bukan sekadar perebutan takhta di antara darah ningrat, melainkan letupan dari akumulasi dendam struktural: hak lungguh yang dirampas, martabat bangsawan yang diinjak, serta keyakinan bahwa tanah Jawa telah diperjualbelikan melalui perjanjian istana.

Poros utama konflik berpusat pada Sunan Amangkurat IV (Raden Mas Suryaputra), raja Kartasura yang naik takhta pada 1719 dengan restu penuh VOC. Ia adalah putra Pakubuwana I dari Ratu Mas Blitar (Ratu Pakubuwana), dan saudara kandung Pangeran Arya Blitar serta Pangeran Purbaya. Sejak awal, legitimasinya dipertanyakan. Babad Tanah Jawi merekam bisik-bisik istana yang menyebut Amangkurat IV sebagai “anak emas Kompeni”: naik takhta bukan karena mufakat para sepuh keraton atau turunnya wahyu keprabon, melainkan karena penobatan yang disegel di bawah bayonet VOC di loji Semarang.

Kebijakan awal pemerintahannya justru merusak tatanan keluarga istana. Tanah-tanah lungguh pusaka para pangeran dipreteli tanpa musyawarah, pangkat diturunkan secara sepihak, dan hierarki kehormatan keluarga dirusak. Dalam kosmologi politik Jawa, tindakan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pengingkaran atas ikatan darah dan pencabutan martabat dinasti.

Wilayah Blora dan Jagaraga, dua tanah gemah strategis yang menjadi hak turun temurun keluarga Pakubuwana I, dirampas dari Pangeran Arya Blitar Raden Mas Sudomo dan Pangeran Purbaya Raden Mas Sasangka, keduanya saudara kandung Amangkurat IV dari ibu yang sama, Ratu Mas Blitar. Perampasan ini menjadi pemicu langsung perlawanan terbuka. Dalam tradisi politik Jawa, pencabutan lungguh terhadap saudara sekandung bukan hanya tindakan zalim, melainkan deklarasi permusuhan dalam satu rahim dinasti.

Dari titik inilah istana Kartasura terbelah ke dalam empat poros kekuasaan. Di pusat berdiri Kartasura, dipimpin Amangkurat IV dengan sandaran utama VOC, didampingi Patih Danureja dan perwira Kompeni Amral Britman. Di selatan bangkit Kartasekar, kerajaan tandingan yang dipimpin Pangeran Arya Blitar, putra Pakubuwana I dan Ratu Mas Blitar, dengan Panembahan Purbaya, saudara kandungnya, sebagai panglima perang. Kartasekar menjelma simbol perlawanan terbuka keluarga inti dinasti terhadap dominasi VOC.

Di pesisir utara, Arya Mataram, putra Amangkurat I dan saudara kandung Pakubuwana I (paman Amangkurat IV), membangun basis kekuasaan di Pati dan menobatkan diri sebagai Sunan Kuning atau Sunan Panutup. Sementara itu, di pedalaman timur, Arya Dipanegara, putra Pakubuwana I dari selir Mas Ajeng Tejavati, menancapkan pengaruh di Madiun dan menobatkan diri sebagai Panembahan Erucakra.

Keempat poros ini bergerak dengan kepentingan dan irama berbeda, namun disatukan oleh satu keyakinan bersama: takhta Jawa tidak semestinya lahir dari kontrak dengan Kompeni, apalagi dengan mengorbankan saudara sekandung sendiri.

Panembahan Purbaya: Panglima, Mistisisme, dan Kejatuhan

Di tengah pusaran ini, Panembahan Purbaya tampil sebagai figur kunci. Ia bukan sekadar panglima, melainkan pengikat sisa loyalitas bangsawan dan rakyat yang merasa dikhianati Kartasura. Perlawanan yang ia pimpin menjangkau Desa Babanar, lereng Gunung Binangun, hingga Kedu. Namun, sebagaimana dicatat Babad Tanah Jawa bab 119, Purbaya juga bergulat dengan dunia mistik. 

Seorang ahli nujum menafsirkan bahwa ia tidak ditakdirkan memegang wahyu keprabon; yang akan menjadi raja justru cucunya kelak. Tafsir ini mengguncang keyakinannya, melemahkan ambisi takhta, namun tidak memadamkan dendam atas tanah warisan.

Kejatuhan Kartasekar dipercepat oleh kekuatan militer VOC. Tahun 1721, pasukan Kartasura–VOC di bawah Amral Britman menggempur habis-habisan. Tumenggung Lumarap gugur di Kalpu. Sultan Ibnu Mustafa mundur hingga Lumajang, sakit, dan wafat. Panembahan Purbaya sendiri dijerat tipu daya: melalui Ngabehi Tohjaya dan Surapati, ia dibujuk pulang. Alih-alih kembali ke Kartasura, ia dibuang ke Batavia pada 1723.

Wafatnya Pangeran Arya Blitar menandai runtuhnya harapan terakhir Kartasekar sebagai kerajaan tandingan Mataram. Peristiwa ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan ujung dari rangkaian panjang kekalahan militer, pengkhianatan politik, dan tekanan senjata Kompeni yang tak seimbang.

Setelah kekalahan bertubi-tubi di Madiun, Kaweran, Kediri, dan Daha, pasukan Kapurbayan terpaksa mundur ke Malang. Wilayah ini menjadi pangkalan terakhir, tempat Arya Blitar dan Panembahan Purbaya berusaha menghimpun kembali sisa-sisa kekuatan. Namun kekuatan itu telah terkikis. Benteng-benteng jatuh satu per satu, para tumenggung gugur, dan pasukan rakyat melebur kembali ke desa-desa.

Babad Kartasura mencatat bahwa setelah Malang jatuh, Kyai Tumenggung Sindurja dieksekusi, sementara Arya Blitar terpaksa menyingkir lebih jauh ke timur. Ia bergerak menuju Lumajang, wilayah pegunungan yang relatif sulit dijangkau pasukan Kompeni, dan memiliki jaringan lama loyalis Mataram sejak masa perang suksesi sebelumnya.

Di Lumajang, tepatnya di kawasan Kaligangsa, kondisi Arya Blitar semakin memburuk. Tubuhnya rapuh, semangat pasukan runtuh, dan harapan untuk merebut kembali Kediri atau Malang telah padam. Dalam tradisi babad, wafatnya Arya Blitar digambarkan bukan sebagai kematian di medan perang, melainkan sebagai gugurnya seorang raja di perantauan, sebuah akhir yang pahit bagi tokoh yang pernah menjadi tulang punggung militer Kartasura pada masa ayahandanya, Pakubuwana I.

Kyai Tumenggung Jayabrata tetap setia hingga akhir. Ia membawa jenazah Arya Blitar kembali ke Kartasura, disertai beberapa istri dan pengiring. Babad Kartasura menggambarkan suasana sunyi ketika peti jenazah diterima di istana: tidak ada upacara kebesaran, tidak ada penebusan kehormatan. Kartasekar pun berakhir tanpa pernah benar-benar diakui sebagai negara.

Gunung sebagai Ruang Politik

Pegunungan Tengger dan wilayah Lumajang bukan sekadar latar geografis pelarian perang, melainkan ruang politik dengan makna kosmologis yang dalam. Dalam pandangan Jawa, gunung adalah pusat kekuatan adikodrati, sumbu antara dunia manusia dan dunia gaib, tempat para leluhur dan kekuasaan tak kasatmata bersemayam. Ketika pusat-pusat kota jatuh ke tangan Kartasura dan VOC, gunung justru menjadi ruang alternatif bagi legitimasi yang tercerabut dari istana.

Setelah wafatnya Pangeran Arya Blitar di Lumajang, Panembahan Purbaya tidak lagi sekadar panglima pendamping, melainkan tampil sebagai figur utama perlawanan yang tersisa. Ia tidak menobatkan diri sebagai raja dengan upacara keraton, tidak mendirikan istana, dan tidak mengklaim singgasana secara formal. Sebaliknya, ia memilih jalan yang lebih tua dan lebih sunyi: mengakar di gunung, membangun kekuasaan melalui laku tapa, jaringan spiritual, dan perlindungan terhadap rakyat yang tercerabut oleh perang dan pajak.

Di kawasan Tengger–Lumajang inilah Purbaya menjalani transformasi politik yang khas Jawa. Ia tidak memerintah dengan struktur birokrasi atau pranata administrasi, melainkan melalui sumpah setia personal, hubungan patronase, dan keyakinan bersama bahwa gunung adalah tempat terakhir kedaulatan yang belum tersentuh Kompeni. Rakyat mengenalnya bukan sebagai pejabat istana, melainkan sebagai pelindung, sosok yang hadir ketika aparat Kartasura dan tentara VOC hanya datang membawa penarikan paksa dan kekerasan.

Dari proses inilah muncul sebutan tak tertulis yang hidup dalam ingatan lokal, Raja Gunung, seorang pemimpin yang tidak menguasai kota, tetapi menguasai medan, rimba, dan hati rakyat.

Panembahan Purbaya dan Lahirnya Kekuasaan Gunung

Kematian Pangeran Arya Blitar pada 1721 menjadi titik balik penting dalam arah perlawanan. Sejak saat itu, Panembahan Purbaya tidak lagi mengibarkan panji kerajaan tandingan Kartasekar. Ia menarik diri dari panggung politik terbuka dan menjelma sebagai figur asketis, seorang bangsawan perlawanan yang memimpin bukan dari singgasana, melainkan dari rimba, lereng gunung, dan ruang ruang sunyi pertapaan. Perubahan ini menandai pergeseran watak perlawanan dari konfrontasi simbolik kenegaraan menuju resistensi spiritual dan gerilya.

Sumber Babad Kartasura mencatat bahwa Purbaya kemudian menetap di kawasan Lumajang dan Tengger, wilayah yang dalam kosmologi Jawa dipandang sebagai tanah tua, wilayah leluhur, sekaligus ruang laku tapa sejak masa pra Islam hingga era Majapahit. Dalam tradisi politik dan spiritual Jawa, pilihan ruang semacam ini bukan kebetulan geografis, melainkan keputusan simbolik. Gunung dan hutan dipahami sebagai tempat bertemunya kekuasaan batin, wahyu, dan legitimasi di luar keraton.

Karakteristik petilasan Purbaya sebagaimana tergambar dalam tradisi babad, yaitu berada di pedalaman, dekat kawasan gunung, bersuasana sunyi, dan berfungsi sebagai ruang tapa, menunjukkan kemiripan kuat dengan Situs Selogending di Desa Kandangan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Situs ini merupakan peninggalan masa lampau dengan karakter pemujaan berbentuk punden berundak dan pusat ritual berupa batu batu menhir, mencerminkan kesinambungan tradisi spiritual Jawa jauh sebelum masuknya Islam.

Situs Selogending memiliki areal peribadatan sekitar lima hektare dan setidaknya lima batu menhir yang dikeramatkan, yakni Watu Selogending, Watu Wadung Prabu, Watu Mbah Pikulun, Watu Tejo Kusumo, dan Watu Tejo Gedang. Tata ruang dan bentuknya menunjukkan fungsi sebagai pusat pemujaan sekaligus pertapaan elite, bukan sekadar lokasi pemakaman atau situs pasif.

Secara historis, Selogending dikaitkan dengan tokoh Majapahit Dang Acaryya Jinendra, seorang ahli hukum agama Buddha yang disebut dalam Prasasti Waringin Pitu sebagai pakar ilmu mantiq Buddhis dan penasihat para raja Majapahit. Jejak ini menegaskan bahwa kawasan tersebut sejak lama berfungsi sebagai ruang otoritas spiritual dan intelektual tingkat tinggi.

Tradisi tutur masyarakat setempat menyebut Selogending sebagai tempat bertapanya para raja dan bangsawan pada masa lampau. Dalam kerangka ini, apabila Panembahan Purbaya dikenal sebagai sosok yang menekankan laku spiritual, tirakat, dan askese setelah kekalahan politiknya, maka kemungkinan ia pernah singgah atau menjalani tapa di kawasan seperti Selogending tidak bertentangan dengan pola sejarah Jawa. Meskipun tidak tercatat secara eksplisit dalam sumber babad, pola ini selaras dengan ciri ciri laku politik spiritual yang digambarkan dalam Babad Kartasura.

Dengan demikian, kawasan Lumajang dan Tengger, termasuk kemungkinan situs Selogending, bukan sekadar tempat pelarian Purbaya, melainkan ruang transformasi. Di sanalah ia melepaskan politik istana, tetapi justru memperdalam legitimasi batin. Dalam sejarah Jawa, kekuasaan yang kalah di pusat kerajaan kerap mencari bentuk baru di gunung dan hutan, bukan untuk menyerah, melainkan untuk menunggu waktu sejarah berputar kembali.

Di sini, kekuasaan Purbaya bersifat cair namun bertahan. Ia tidak memungut pajak, tidak mencetak titah, dan tidak memaksakan loyalitas. Namun justru melalui kesederhanaan itu, pengaruhnya menyebar. Situs-situs pertapaan, petilasan, dan tempat sunyi di pegunungan menjadi simpul-simpul perlawanan kultural—ruang di mana ingatan tentang Mataram lama, tanpa VOC, terus dirawat.

Dalam perspektif historiografi, fase ini penting. Ia menandai pergeseran bentuk perlawanan Jawa: dari perang terbuka menuju perlawanan simbolik dan spiritual. Gunung menjadi benteng terakhir, bukan karena meriam tak bisa menjangkaunya, tetapi karena legitimasi kolonial tidak pernah benar-benar bisa masuk ke ruang kosmologis masyarakat.

Dari Lumajang inilah jejak Panembahan Purbaya kemudian hidup lebih lama sebagai legenda, ingatan, dan laku spiritual, ketimbang sebagai tokoh politik formal. 

Di hutan Lumajang dan jalur Tengger, sisa-sisa pasukan Purbaya bertahan sebagai komunitas gerilya. Mereka menyerang iring-iringan pajak, lenyap ke dalam rimba, lalu muncul kembali di titik lain. Kehidupan mereka berlangsung di wilayah res nullius, tanah yang secara administratif belum sepenuhnya berada dalam kendali negara, ruang abu-abu tempat kekuasaan istana dan Kompeni kehilangan pijakan.

Diplomasi Sunyi: Strategi Kompeni

Kompeni memahami bahwa menghancurkan Purbaya secara militer di pegunungan akan menguras biaya dan tenaga. Maka dipilihlah jalan lain: diplomasi licin.

Komisaris Dulkub, salah satu pejabat VOC yang berpengalaman, menyusun strategi divide et impera dengan menyasar lingkar terdalam Panembahan Purbaya. Ia menunjuk Ngabehi Tohjaya, birokrat yang sepenuhnya dipercaya Kompeni, sebagai utusan khusus untuk merangkul dan memecah jaringan internal Purbaya, terutama melalui dua figur kunci di sekelilingnya, Surapati dan Suradilaga.

Tohjaya membawa surat Kartasura, bingkisan barang mewah, pakaian indah, serta janji pengampunan dan tanah lungguh. Dalam catatan tutur, Tohjaya bahkan menyatakan keyakinannya kepada Dulkub: jika Suradilaga tunduk, Surapati akan menyusul, dan Purbaya akan terisolasi.

Baca Juga : Hari Braille Sedunia 4 Januari: Sejarah, Makna, dan Pentingnya Akses Informasi Setara

Strategi ini bukan hal baru. Dalam sejarah kolonial Jawa, Kompeni lebih sering memecah perlawanan dari dalam ketimbang menghadapi perang terbuka.

Suradilaga menjadi sasaran pertama. Di Brebes, ia menerima kiriman Kompeni dengan mata berbinar. Bagi bangsawan muda yang hidup di pinggiran kekuasaan, hadiah itu bukan sekadar materi, tetapi simbol pengakuan.

Ia menyatakan niatnya menemui Surapati, kakaknya, membawa surat dan bujuk rayu. Di sinilah retakan mulai tampak. Loyalitas darah berhadapan dengan godaan stabilitas dan kenyamanan.

Di sisi lain, rombongan Tohjaya sendiri dilanda kecemasan. Demang Kapiwara, salah satu mantri pengawal, mencium firasat buruk. Ia merasa gerak-gerik prajurit Suradilaga mencurigakan. Namun Tohjaya, keras kepala, menolak mundur. Keempat pengikutnya pergi, menyisakan satu orang setia. Adegan ini menggambarkan rapuhnya lapisan perantara kekuasaan: orang kecil sering menjadi korban intrik elite.

Surapati di Persimpangan

Pertemuan Suradilaga dengan Raden Surapati menjadi titik balik. Dalam dialog di bawah naungan rimba, Suradilaga menyampaikan pesan Kartasura dan Dulkub: hentikan perang, terima pengampunan, dapatkan tanah dan 2.000 reyal per tahun.

Surapati, yang selama ini dikenal sebagai figur karismatik pelawan Kompeni, goyah. Dalam perspektif historiografi kritis, momen ini penting: bahkan tokoh perlawanan paling keras pun tidak kebal terhadap kompromi politik. Ia menyatakan kesediaannya membujuk sang ayah. Keputusan ini kelak menodai reputasinya di mata sebagian laskar gerilya.

Menurut Babad Kartasura, ketika Surapati menghadap Panembahan Purbaya, ia membawa surat, hadiah, dan harapan damai. Purbaya mendengarkan dengan tenang. Namun jawabannya tegas dan bersyarat: ia bersedia kembali ke Kartasura hanya jika seluruh prajurit dan rakyatnya diampuni tanpa kecuali.

Lalu ia mengucapkan sumpah yang kelak hidup dalam ingatan kolektif Lumajang:

“Jika syaratku ditolak, maka hanya peluru yang akan bicara. Dari hutan ke hutan, dari gunung ke gunung, sampai akhir hayatku aku takkan menyerah.”

Sumpah ini bukan retorika kosong. Ia adalah pernyataan ideologis: perlawanan adalah soal martabat, bukan soal kemenangan militer semata.

Purbaya dalam Jaringan Sejarah Panjang: Dari Penyerahan hingga Pembuangan

Panembahan Purbaya akhirnya lenyap dari panggung politik Jawa.Pada 1723 para loyalis Purbaya menyerah. Ratusan pengikutnya dibuang ke Batavia dan Sri Lanka, menandai berakhirnya fase perang terbuka.

 Purbaya akhirnya menyerah. Bukan sebagai tawanan perang, melainkan sebagai bangsawan tua yang berharap pada kehormatan kata-kata. Namun sejarah mencatatnya sebagai tipuan paling pahit dalam politik Jawa abad ke-18.

Setelah beberapa waktu tinggal di Loji Semarang, Purbaya menerima kabar bahwa utusan resmi Kartasura akan datang menemuinya. Pesan damai telah disiapkan. Status kebangsawanannya disebut akan dipulihkan. Akan tetapi, sebelum pertemuan itu terjadi, Kompeni bertindak diam-diam. Tanpa sepengetahuan pihak keraton, Panembahan Purbaya dibawa ke Batavia.

Istri dan para pengikutnya yang tertinggal di Semarang hanya bisa menangisi kepergian itu. Dalam bahasa babad disebutkan dengan getir: nasi wus dados bubur. Segalanya telah terlambat. Rekonsiliasi berubah menjadi penangkapan. Pengampunan menjelma pembuangan.

Bagi pengikut Purbaya, ini bukan sekadar pengkhianatan politik, melainkan penghinaan moral. “Kata dan perbuatannya Belanda sungguh nista dan hina,” demikian keluhan yang dicatat tradisi tutur.

Pengasingan Panembahan Purbaya bukan semata pemindahan fisik dari Jawa ke Batavia. Ia adalah tindakan simbolik untuk memutus legitimasi spiritual dan genealogis dalam tubuh dinasti Mataram. Dengan menyingkirkan Purbaya, Kompeni dan Kartasura memutus satu poros perlawanan yang tidak bisa dikendalikan melalui kompromi biasa.

Nasib Keluarga dan Represi Kolektif

Vonis Kompeni tidak berhenti pada Panembahan Purbaya. Represi dijalankan secara kolektif dan sistematis. Saudara serta putra-putranya, Panembahan Herucakra, Raden Surapati, dan Raden Suradilaga, bersama ratusan pengikut, diasingkan ke berbagai pulau penjara di sekitar Batavia. Di Kartasura, Pangeran Jimat Sewanegara dijebloskan ke penjara kraton dan tewas diracun. Sejak saat itu, teror menjelma sebagai bahasa baru kekuasaan.

Ironisnya, di saat pamandanya diasingkan, Raden Mas Sura, anak kandung Amangkurat IV yang juga anak angkat Purbaya, justru diangkat sebagai putra mahkota bergelar Pangeran Arya Mangkunegara. Anak dipeluk, pamanda dibuang. Inilah wajah paradoks dinasti yang hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme.

Pengasingan Purbaya memantik gelombang perlawanan lanjutan. Raden Brahim, adik Panembahan Herucakra, menghimpun kekuatan di wilayah timur. Ia menyerbu Pasuruan, kemudian Daha (Kediri), membuat Kartasura panik. Pasukan kerajaan berulang kali gagal menumpasnya. Peristiwa ini dicatat dalam sengkalan dan babad sebagai tanda bahwa represi justru melahirkan resistensi baru.

Akhir Sunyi dan Warisan Panjang

Panembahan Purbaya menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan, jauh dari tanah Jawa yang pernah ia bela dengan sumpah dan kesetiaan. Ia tidak kembali sebagai pemenang, tetapi juga tidak pernah tunduk sebagai pecundang. Dalam historiografi Jawa, Purbaya dikenang sebagai figur yang ditipu oleh Kompeni dan dikhianati oleh istana, namun tetap menjaga martabat politik dan kehormatan spiritualnya hingga akhir hayat.

Ia wafat di pengasingan VOC di Batavia, tepatnya di benteng Alang-alang, dalam kondisi terputus dari pusat kekuasaan yang dahulu menjadi bagian dari darah dan nasabnya sendiri. Kematian itu menandai berakhirnya satu generasi perlawanan terbuka Mataram terhadap kolonialisme Belanda, sekaligus membuka babak baru rekonsiliasi simbolik yang datang terlambat.

Kabar wafatnya Panembahan Purbaya sampai ke Kartasura melalui surat resmi Gubernur Jenderal Batavia. Isinya bukan hanya pengumuman kematian, tetapi juga janji pemulangan jenazah beserta keluarga dan punggawa Kapurbayan. Bagi Kartasura, ini adalah momen genting. Di satu sisi, kematian Purbaya menghilangkan ancaman politik laten. Di sisi lain, jenazahnya memanggil kembali luka lama tentang pengkhianatan dan rasa bersalah istana.

Patih Danureja segera diperintahkan untuk menyambut rombongan pemulangan di Semarang. Dari sana, jenazah Panembahan Purbaya diiringkan menuju Kartasura dalam upacara kehormatan, lalu dimakamkan dengan penuh penghormatan di Pajimatan Imogiri. Prosesi ini bukan sekadar ritual pemakaman, melainkan tindakan politik simbolik yang menegaskan bahwa darah Purbaya tidak pernah benar benar terputus dari pusat kekuasaan Mataram.

Dalam tradisi sengkalan, peristiwa pemulangan ini dikenang sebagai Sembah Tinata Kawayang Bumi—tanah Jawa kembali menerima jasad anaknya yang pernah dibuang. Namun penerimaan itu bersifat pascakematian; rekonsiliasi baru mungkin terjadi setelah tokohnya tiada.

Momentum ini beriringan dengan peristiwa besar lain di Kartasura, yakni pernikahan Pakubuwana II dengan Raden Ajeng Suwiyah, putri Panembahan Purbaya. Suwiyah diangkat sebagai permaisuri bergelar Kangjeng Ratu Kencana. Dalam kosmologi politik Jawa, pernikahan ini dipandang sebagai upaya menyatukan kembali dua garis darah Mataram yang telah lama berseberangan, trah istana dan trah Kapurbayan.

Namun langit Kartasura mencatatnya dengan cara berbeda. Ketika jenazah Purbaya tiba dan upacara pemulihan martabat digelar, petir menggelegar dan badai melanda. Bagi rakyat Jawa, petir bukan sekadar gejala alam, melainkan pertanda keguncangan batin dan murka kosmis. Seolah langit mengingatkan bahwa rekonsiliasi yang lahir dari kematian selalu menyimpan sisa dendam yang belum tuntas.

Kembalinya jenazah Panembahan Purbaya diikuti oleh penataan ulang posisi politik anak-anaknya di lingkungan istana. Putri-putrinya dijodohkan dengan para pangeran Kartasura, sementara anak-anak lelakinya diberi nama baru dan ditempatkan dalam jabatan tertentu. Kartasura tampak berupaya mengintegrasikan kembali darah Kapurbayan ke dalam struktur kekuasaan, bukan lagi sebagai poros perlawanan, melainkan sebagai unsur penyangga stabilitas dinasti.

Namun sejarah menunjukkan bahwa luka lama tidak sembuh hanya dengan pernikahan dan gelar. Intrik, penangkapan, dan pengasingan kembali terjadi, seperti pada kasus Pangeran Adipati yang akhirnya menyusul Purbaya ke Batavia. Petir yang menyambar Kartasura seakan menjadi simbol berulang bahwa kekuasaan yang dibangun di atas pengkhianatan akan terus diguncang.

Ironisnya, justru dari rahim Kangjeng Ratu Kencana, darah Panembahan Purbaya menemukan jalannya kembali ke puncak kekuasaan. Putranya, Bendara Raden Mas Suryadi, kelak naik takhta sebagai Susuhunan Pakubuwana III. 

Dengan demikian, nubuat lama dalam Babad Kartasura tentang cucu Panembahan Purbaya yang kelak menjadi raja akhirnya terwujud, bukan melalui jalur pemberontakan, melainkan melalui kesinambungan legitimasi dinasti.

Panembahan Purbaya tidak pernah menjadi raja. Ia kalah secara militer, disingkirkan secara politik, dan mati di pengasingan. Namun sejarah Jawa mencatatnya sebagai figur transisional: penghubung antara perlawanan bersenjata abad ke-18 dan transformasi kekuasaan dinasti di era Surakarta. Kekalahannya bukan kehancuran, melainkan investasi sejarah.

Dalam tembang panjang sejarah Mataram, Panembahan Purbaya adalah bait yang pahit namun menentukan. Ia tidak dikenang karena mahkota yang tak pernah diraihnya, melainkan karena sumpah yang dijaganya hingga akhir. Dan seperti petir yang pernah menyambar langit Kartasura, namanya terus bergema, mengingatkan bahwa dalam sejarah Jawa, kehormatan yang dikhianati tidak pernah benar-benar mati.

Catatan Akhir: Raja Gunung dan Ingatan Kolektif

Panembahan Purbaya mungkin tidak meninggalkan istana batu, prasasti resmi, atau makam megah yang ditandai gelar kebesaran. Namun ia mewariskan sesuatu yang jauh lebih abadi, yakni narasi perlawanan rakyat yang hidup di luar arsip negara. Di Lumajang, Tengger, dan tapal wetan, namanya tetap berdenyut dalam ingatan kolektif: tentang seorang panembahan tua yang menolak tunduk, tentang sumpah gunung yang tak pernah padam meski kekuasaan silih berganti.

Dari sudut pandang sejarah panjang Jawa, Lumajang bukan sekadar wilayah pinggiran tempat pelarian orang kalah. Ia adalah tanah tua kekuasaan, yang sejak masa Kerajaan Lamajang Tigang Juru telah berfungsi sebagai pusat politik, spiritual, dan genealogis. Dari tanah inilah raja-raja lahir, bertapa, tersingkir, dan kembali dikenang. Jejak Panembahan Purbaya di Lumajang memperpanjang kesinambungan itu: gunung dan hutan kembali menjadi ruang legitimasi ketika pusat istana runtuh secara moral.

Sejarah Jawa menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu ditentukan di pusat kerajaan. Ia kerap bertahan di pinggiran, di hutan dan gunung, di tangan mereka yang memilih kalah dengan martabat ketimbang menang dengan menyerah. Dalam ruang-ruang sunyi itulah wahyu, sumpah, dan ingatan kolektif dirawat lintas generasi.

Panembahan Purbaya menjadi bukti bahwa suara rakyat, betapa pun terdesak, tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah, dari hutan ke hutan, dari gunung ke gunung, menunggu saatnya kembali bergema dalam sejarah. Dan dari rahim Lumajang pula, darah Kapurbayan kelak mengalir kembali ke puncak kekuasaan Mataram, menurunkan raja-raja Jawa. Dengan demikian, Lumajang layak dikenang bukan sekadar sebagai daerah pinggiran, melainkan sebagai tanah para raja, tempat sejarah Jawa berulang kali mencari bentuknya yang paling hakiki.