JATIMTIMES - Puluhan siswa dari keluarga prasejahtera yang kini bersekolah di Sekolah Rakyat Kota Batu diusulkan menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini menjadi salah satu tambahan bantuan sosial lain di luar pendidikan gratis.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI akan menangani bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) bagi keluarga siswa SR yang masuk kategori prioritas. Tujuannya, untuk memastikan anak belajar di lingkungan yang aman, bersih, dan sehat.
Baca Juga : Melalui Kokurikuler di Wisata Edukasi, MTsN 2 Kota Malang Wujudkan Belajar Berbasis Pengalaman
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu Lilik Fariha mengemukakan, bahwa pihaknya sedang melakukan tahap verifikasi terhadap 33 wali siswa SR untuk program tersebut. "Usulan itu diperoleh dari siswa dengan kategori miskin desil terendah. Tapi bantuan tersebut tidak dipastikan akan seluruhnya disetujui oleh pemerintah pusat," kata Lilik saT dikonfirmasi, belum lama ini.
Ada dua kategori pada program BSPS tersebut. Yakni Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH). Besaran bantuan per rumah mencapai Rp 17,5 juta. Dengan rincian, komponen bahan bangunan senilai Rp 15 juta dan upah pekerja sebesar Rp 2,5 juta.
Selanjutnya Pembangunan Rumah Baru Swadaya (PBRS) untuk pembangunan rumah baru yang dinyatakan tidak layak huni dengan besaran bantuan sebesar Rp 35 juta per unit rumah. Dengan rincian, komponen bahan bangunan sebesar Rp 30 juta dan upah pekerja sebesar Rp 5 juta. Seluruh dana pembangunan akan langsung dari pemerintah pusat.
"Puluhan siswa yang diusulkan mendapat bantuan tersebut akan langsung ditinjau dengan kondisi riil di lapangan," katanya.
Baca Juga : Dinkes Magetan Gelar Gerakan Nasional Aksi Bergizi di Sekolah
Proses verifikasi itu ditarget tuntas hingga bulan Desember mendatang. Sehingga, Lilik memastikan eksekusi bedah rumah akan berjalan beriringan setelah usulan disetujui. Meski demikian, pengusulan penambahan kuota BSPS juga dapat bertambah. Mengingat masih banyak siswa Sekolah Rakyat yang belum memiliki hunian yang layak.
"Harapan kami dapat menyasar seluruhnya secara bertahap. Tergantung kuota pemerintah pusat," pungkasnya.
