JATIMTIMES - DPRD Kota Malang menerima aspirasi dari dua kelompok massa aksi yang menggelar demonstrasi di depan gedung dewan, Senin (1/9/2025). Kedua kelompok tersebut yakni HMI Cabang Malang, dan Aliansi HMI Melawan.
Kedua kelompok yang menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kota Malang tersebut membawa sejumlah tuntutan. Mulai dari percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga evaluasi terhadap DPR RI dan institusi kepolisian.
Baca Juga : DPRD Kota Kediri Sementara Berkantor di GNI, Mbak Wali Pastikan Aktivitas Tak Mandek
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan aksi berlangsung kondusif tanpa ada tindakan anarkis. Seluruh fraksi DPRD Kota Malang hadir dalam agenda penerimaan aspirasi tersebut.
“Alhamdulillah hari ini kondusif, tidak ada hal-hal yang sifatnya anarkis. Teman-teman sangat baik dalam menyampaikan aspirasi. Insyaallah akan kami tindaklanjuti untuk dikirim ke pusat,” ujar Mia, sapaan akrabnya.
Menurutnya, poin besar dari aspirasi massa aksi ada dua. Pertama, desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Kedua, adanya evaluasi menyeluruh terhadap DPR RI maupun Kepolisian.
Terkait DPR, massa meminta adanya perubahan pada beberapa hal. Mulai dari kinerja, efisiensi, serta transparansi dalam tunjangan dan penganggaran. Sementara untuk kepolisian, mereka menuntut adanya reformasi institusi.
Selain itu, massa juga menyuarakan persoalan terkait mekanisme penyampaian aspirasi. Mereka berharap adanya kelonggaran dalam menyuarakan pendapat di muka umum serta penegakan hak asasi manusia (HAM).
Mia menegaskan, meskipun tuntutan lebih banyak ditujukan kepada DPR RI, sebagian poin tetap bisa diterapkan di tingkat daerah. DPRD Kota Malang, kata dia, juga tengah berupaya meningkatkan efisiensi dan kinerja melalui evaluasi internal.
Baca Juga : Tetes Tebu Lokal Tak Terserap, Komisi B DPRD Jatim Dorong Revisi Kebijakan Impor
“Beberapa aspirasi bisa juga diterapkan di DPRD, misalnya efisiensi dan evaluasi kinerja. Itu yang sedang kami jalankan,” imbuh Mia.
DPRD Kota Malang memastikan aspirasi massa tidak akan berhenti di meja DPRD Kota Malang. Dokumen tuntutan akan segera dikirim ke DPR RI sebagai bentuk komitmen pengawalan aspirasi rakyat.
Aksi itu pun akhirnya, ditutup dengan penandatanganan berkas tuntutan. Seluruh jajaran pimpinan dari 7 fraksi pun menandatangi berkas tuntutan tersebut.
