JATIMTIMES - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua umum partai politik bersama pimpinan DPR dan MPR di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Pertemuan ini digelar untuk merespons gejolak yang belakangan terjadi di masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah tokoh politik nasional. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, serta Edhie Baskoro Yudhoyono yang mewakili Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tampak hadir.

Baca Juga : Sembilan Organisasi Kepemudaan Agama Keluarkan 9 Maklumat Sikapi Memanasnya Situasi Politik di Jatim

Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga datang, bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dari unsur pimpinan lembaga legislatif, hadir Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Usai berdiskusi dengan pimpinan partai dan lembaga negara, Prabowo menyampaikan sikap resmi pemerintah. Ia menegaskan negara menghormati kebebasan berpendapat, namun menolak segala bentuk anarkisme.

"Hari ini saya didampingi Ketua Umum Partai Politik di dalam dan di luar koalisi, Ketua DPR RI dan Ketua MPR RI. Kita membahas perkembangan situasi negara. Izinkan saya membacakan pernyataan berikut," ujar Prabowo mengawali pidatonya, dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/8/2025). 

"Saudara-saudara sebangsa setanah air, dalam beberapa hari ini, saya Presiden RI terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat," lanjutnya.

Prabowo juga menegaskan aparat yang diduga melakukan pelanggaran saat mengawal aksi akan diproses hukum. "Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik," tegasnya.

Prabowo kemudian menyampaikan laporan dari para ketua umum partai politik terkait langkah tegas yang diambil terhadap kader DPR. Ia mengungkapkan ada anggota DPR yang akan dicabut keanggotaannya per 1 September 2025 karena dinilai menyampaikan pernyataan keliru.

"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," kata Prabowo.

Selain itu, pimpinan DPR juga disebut sudah sepakat untuk mencabut sejumlah kebijakan. Termasuk soal tunjangan anggota DPR hingga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Prabowo menegaskan kembali bahwa penyampaian aspirasi masyarakat harus dilakukan secara damai. Namun, jika ada tindakan anarkis, negara wajib hadir.

"Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai, namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa; mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya," tegas Prabowo.

Baca Juga : Aksi Anarkis Massa Luluhlantakkan Kantor Pemkab Kediri, Roda Pemerintahan Lumpuh

Ia juga memberi perintah tegas kepada aparat. "Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Prabowo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menyalurkan aspirasi secara damai tanpa menimbulkan kerusuhan. Ia memastikan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari rakyat. "Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti," ucapnya.

Prabowo juga meminta DPR untuk membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan tokoh masyarakat. "Saya juga akan minta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, agar bisa langsung berdialog dan diterima dengan baik," kata dia.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya menjaga persatuan. "Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan mau kita diadu domba. Suarakan aspirasi dengan damai. Tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Prabowo mengingatkan adanya potensi pihak luar yang ingin memanfaatkan situasi di Indonesia. "Kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, Indonesia bangkit. Kita perbaiki kekurangan yang ada di Pemerintahan dan di negara kita," ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk kembali menguatkan semangat gotong royong. "Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari kita bergotong royong menjaga lingkungan kita, keluarga kita, negara kita. Kita selalu diintervensi, jangan mau kita diadu domba," tandasnya.

"Demikian pernyataan saya, setelah saya berdiskusi dengan semua pimpinan partai politik dan semua lembaga negara," tutup Prabowo.