JATIMTIMES – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, memberikan jawaban menohok atas gelombang kritik dan rekomendasi DPRD Jatim baik melalui Pansus maupun fraksi-fraksi, terkait performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Khofifah meminta semua pihak agar tidak menyama-ratakan atau "gebyah-uyah" dalam menilai kinerja perusahaan plat merah milik Pemprov Jatim. Hal ini disampaikan di depan awak media usai Rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (5/5/2026).
Baca Juga : Fraksi Golkar DPRD Jatim Soroti Kesenjangan Nyata: Biaya Operasional BUMD Tinggi, Hasil Minim
Menurut Khofifah, meskipun pemerintah provinsi berkomitmen penuh pada penguatan Good Corporate Governance (GCG) dan indikator kinerja terukur (KPI), namun pencapaian positif sejumlah BUMD tidak boleh dikesampingkan begitu saja dalam narasi evaluasi.
"Saya ingin menyampaikan, ini kan kayak digebyah-uyah (disamaratakan). Padahal Bank Jatim itu keuntungannya tertinggi di antara seluruh bank daerah di Indonesia. Tertinggi. Tetapi dividennya itu tidak sebesar Jawa Tengah karena ada beberapa yang diinvestasikan," tegas Khofifah.
Khofifah memaparkan bahwa selisih dividen Bank Jatim dengan bank daerah lain merupakan pilihan sadar perusahaan untuk memperkuat infrastruktur teknologi masa depan. Ia mencontohkan peluncuran JConnect yang kini menjangkau pasar internasional seperti Malaysia dan Arab Saudi sebagai terobosan yang memerlukan biaya investasi besar.
Tak hanya sektor perbankan, Gubernur juga menyoroti efektivitas PT Petrogas Jatim Utama (PJU) yang mulai menunjukkan taji dalam kontribusi pendapatan daerah.
"Jadi kalau secara keuntungan, ini kalau digebyah-uyah kan ndak enak kita. Ada yang productivity-nya itu sudah meningkat. Tidak bisa dinafikan kalau misalnya PJU mengalami peningkatan PAD-nya, dari Rp24 miliar menjadi Rp34 miliar pada tahun anggaran 2025," imbuhnya.
Baca Juga : Fraksi Gerindra DPRD Jatim Kritik KPI BUMD yang Hanya Formalitas Administratif
Khofifah juga meluruskan persepsi yang berkembang dengan menegaskan bahwa selama periode kepemimpinannya sejak 2019, Pemprov Jatim justru sangat selektif dan cenderung belum mengucurkan modal baru.
"Periode saya dan Pak Emil dari 2019 itu belum ada keputusan Penyertaan Modal Daerah. Kalaupun ada di tahun 2019, itu adalah hasil keputusan 2018 saat saya belum menjadi gubernur. Jadi saya ingin menyampaikan periode kami dari 2019 sampai hari ini belum ada APBD untuk Penyertaan Modal Daerah," jelasnya.
Khofifah menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk melakukan restrukturisasi dan reformasi BUMD sesuai rekomendasi dewan. Namun, ia menekankan bahwa setiap langkah perbaikan harus didasarkan pada objektivitas agar kemajuan yang telah dicapai tetap terjaga.
