JATIMTIMES - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menepis anggapan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka minim melibatkan publik dalam proses kebijakan. Menurutnya, dialog dan partisipasi publik tetap dilakukan baik oleh Presiden maupun DPR.

Irawan menjelaskan bahwa tudingan pemerintahan Prabowo-Gibran tertutup dari aspirasi masyarakat tidaklah benar. “Saya jawab yang paling utama dulu pertama, bahwa anggapan tersebut tidak benar, karena proses dialog itu terus dilakukan baik oleh Presiden maupun oleh DPR,” kata Irawan, dikutip YouTube Kompas TV, Selasa (21/10/2025). 

Baca Juga : Sosialisasi Program RT Berkelas Sasar Kecamatan Sukun, Camat: Ini Lompatan Besar Menuju Kesejahteraan Warga 

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, berbagai proses penyusunan kebijakan dan perancangan undang-undang selalu melibatkan komunikasi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat. Ia mempertanyakan bentuk dialog seperti apa yang dianggap belum dilakukan.

“Sehingga kemudian yang perlu kita pertanyakan adalah dialog yang seperti apa yang dimaksud, yang itu tidak dilakukan. Karena dalam proses misalnya perancangan undang-undang, pengambilan kebijakan, dialog itu dilakukan,” tegasnya.

Menurut Irawan, pemerintah dan DPR terus menjaga prinsip transparansi dan komunikasi publik dalam setiap kebijakan. Ia menilai, tudingan yang menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran kurang terbuka belum didukung fakta yang jelas.

Lebih lanjut, wakil rakyat Dapil Jatim V itu juga menilai janji politik yang dibawa Prabowo dan Gibran saat kampanye justru sederhana namun menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Ia mencontohkan dua visi utama yang diusung, yakni rakyat tidak boleh lapar dan generasi penerus harus cerdas.

“Rakyatnya tidak boleh lapar, generasi penerusnya harus cerdas, itulah kemudian terimplementasi dan konsep dalam makanan bergizi gratis, sekolah rakyat,” jelasnya.

Program-program tersebut, kata dia, kini telah mulai diimplementasikan dan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Irawan menilai langkah tersebut merupakan bentuk nyata dari upaya pemenuhan hak dasar warga negara.

Dalam diskusi tersebut, Irawan juga menyinggung soal hak asasi manusia (HAM). Ia menilai, dalam satu tahun terakhir pemerintahan Prabowo-Gibran, pemenuhan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya tetap dijaga.

“Kalau kita bicara satu tahun terakhir pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk yang paling prinsip dan fundamental dalam hak asasi manusia kita kan pelaksanaan misalnya pilkada setelah beliau dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Di situ hak untuk memilih dan hak untuk dipilih warga negara terjamin,” ujarnya.

Selain itu, Irawan menilai program makanan bergizi gratis merupakan bagian dari pemenuhan hak ekonomi dan sosial warga negara. Ia juga menyinggung langkah DPR yang tengah membentuk panitia khusus (pansus) untuk menangani konflik agraria.

“Terkait dengan konflik-konflik agraria saat ini dan terakhir misalnya kalau mengingat DPR sedang membentuk satu pansus yang disebut dengan badan pelaksana penyelesaian konflik agraria dan itu harus kita tunggu bagaimana kemudian pansus tersebut jalan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Jadi harus diperjelas pelanggaran hak asasi manusia yang mana,” ujarnya.

Irawan juga menanggapi aksi demonstrasi besar yang sempat terjadi beberapa bulan terakhir dan menimbulkan korban. Ia menyebut demonstrasi merupakan bentuk ekspresi publik yang sah dalam demokrasi.

Baca Juga : Apresiasi Program RT Berkelas, Camat Lowokwaru Pastikan Tak Ada RT Terlewat

“Itu kan bagian dari ekspresi publik. Ekspresi publik yang tidak bisa menyampaikan aspirasi. Tidak bisa menyampaikan aspirasi dijawantahkan dalam proses demonstrasi tadi, protes publik tadi,” kata Irawan.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa tidak adil jika hanya karena satu peristiwa demonstrasi kemudian menilai seluruh kinerja pemerintah dan DPR buruk.

“Tidak bisa juga kemudian kita menihilkan apa yang kemudian telah dilakukan oleh Presiden, apa yang kemudian dilakukan oleh DPR, atau apa yang kemudian dilakukan oleh lembaga-lembaga negara lain, kementerian lain. Jangan kemudian satu peristiwa kemudian menghapus seluruh apa itu,” lanjutnya.

Irawan mengakui masih ada tantangan dalam komunikasi pejabat pemerintah kepada masyarakat. Ia menyebut masalah komunikasi publik memang menjadi pekerjaan rumah tersendiri.

“Berarti itu kan persoalan komunikasi. Bukan kemudian satu peristiwa konkret kemudian ditarik ke kesimpulan bahwa terjadi pelanggaran,” ujar Irawan.

Menurutnya, memperbaiki pola komunikasi pemerintah kepada rakyat adalah langkah penting yang harus terus dilakukan. Ia juga menilai bahwa setiap kebijakan baru perlu waktu untuk menunjukkan dampaknya. “Ada beberapa catatan-catatan besar yang memang harus kemudian kita perbaiki terus-menerus,” tuturnya.

Irawan menambahkan, sejumlah survei menunjukkan adanya tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang tetap tinggi. Namun, ia mengingatkan masih banyak pekerjaan besar yang harus dituntaskan.

“Tetapi satu tahun pemerintahan yang telah berjalan ini juga kita harus tunggu dampaknya. Karena ini kan kebijakan yang baru diambil dan ini baru satu tahun pertama. Dan di situ ada beberapa catatan pekerjaan besar yang harus diselesaikan oleh pemerintahan ini,” pungkas Irawan.