JATIMTIMES - Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Dr. Puguh Wiji Pamungkas terus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK). Terlebih, angka pengangguran di Jatim hingga saat ini masih terbilang tinggi.
Hal ini disampaikan Puguh di sela-sela kunjungan kerja Komisi E ke UPT BLK Madiun Disnakertrans Jatim, Jumat (12/9/2025). Dalam kesempatan itu, Puguh menyampaikan gagasannya bahwa BLK harus menjadi solusi atas angka pengangguran yang masih tinggi di Jatim.
Baca Juga : Lebih dari 5.000 Mahasiswa Surabaya Dapat Kesempatan Beasiswa Pemuda Tangguh 2025
"Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur masih cukup tinggi. Angkanya masih di atas 1 juta, ditambah badai PHK hari ini sedang marak terjadi. Maka peran BLK menjadi sangat vital dalam mengurai permasalahan pengangguran," tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti perlunya penyesuaian materi latihan dengan perkembangan zaman. Puguh menyampaikan bahwa menu pelatihan yang dimiliki BLK harus relevan dengan kebutuhan dunia industri dan perubahan zaman yang terjadi.
Karena itu, dibutuhkan keseriusan Pemprov Jatim melalui Disnakertrans agar operasional BLK benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
"Disnakertrans Jatim harus secara serius melakukan upaya perbaikan tata kelola 16 BLK di Jatim agar menjadi solusi efektif dalam menguari permasalahan pengangguran di Jawa Timur," jelas Dr. Puguh.
Komisi E DPRD Jatim selaku mitra kerja Disnakertrans menaruh perhatian serius pada sektor ketenagakerjaan. Hal ini juga tercermin sejak pembahasan perubahan APBD 2025 beberapa waktu lalu.
Baca Juga : PAD Kota Malang Tembus 70 Persen, Pemkot dan DPRD Pasang Target Akhir Tahun
Dalam laporannya, Komisi E menilai pelaksanaan program Mobile Training Unit (MTU) oleh Disnakertrans masih dinilai sangat minim dari sisi dukungan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari nilai konsumsi dan transport harian peserta yang sangat kecil dan dukungan peralatan pelatihan yang belum memadai.
Kondisi ini dipandang kurang optimal dalam mendukung efektivitas pelatihan. Oleh karena itu, Komisi E mengusulkan untuk memberikan tambahan alokasi anggaran pada Disnakertrans sebesar Rp2 miliar untuk menambah besaran nilai per paket program MTU, sehingga menghasilkan lulusan pelatihan yang benar-benar siap memasuki dunia kerja.
Selain itu, Komisi E meminta kepada Disnakertans untuk menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon PMI sebagai juru las (welder) dan perawat (ners) yang memang memiliki permintan besar di luar negeri, seperti di Australia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Inggris.
