JATIMTIMES – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim agar segera melakukan "bersih-bersih" terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkinerja buruk.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Fuad Benardi, pada Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pansus BUMD di Gedung DPRD Jatim, Selasa (5/5/2026).
Baca Juga : Respons Sosial Minim Jadi Alarm Awal Autisme pada Anak
Ia menegaskan bahwa perusahaan daerah yang tidak memberikan nilai tambah secara ekonomi harus segera dilikuidasi agar tidak terus-menerus menggerus APBD tanpa hasil nyata. Fuad menekankan, efisiensi anggaran harus menjadi prioritas utama.
Ia menyoroti ironi di mana besarnya penyertaan modal yang telah dikucurkan pemerintah selama ini tidak berbanding lurus dengan kemandirian bisnis maupun kontribusi laba yang dihasilkan bagi daerah.
Fuad Benardi memberikan peringatan tajam terkait nasib BUMD yang gagal bertransformasi menjadi entitas profesional. Ia menyebut, fakta menunjukkan bahwa produktivitas investasi daerah pada beberapa BUMD masih jauh dari harapan.
"Besarnya penyertaan modal yang telah dikucurkan belum sebanding dengan laba atau dividen yang dihasilkan. Bahkan, terdapat unit-unit usaha yang terus menerus mengalami kerugian dan memiliki ketergantungan tinggi pada modal pemerintah tanpa menunjukkan rencana pemulihan yang kredibel," jelasnya.
"Kami menegaskan bahwa BUMD yang sudah tidak memiliki kelayakan ekonomi dan gagal menjalankan fungsi pelayanan publiknya harus segera diproses melalui exit strategy agar tidak terus menjadi beban belanja APBD yang sia-sia," lanjut legislator asal Dapil Jatim I Surabaya itu.
Fraksi PDI Perjuangan menilai kesehatan portofolio bisnis Pemprov Jatim saat ini dalam kondisi tidak seimbang. Berdasarkan evaluasi terhadap laporan Pansus, total dividen BUMD tahun 2026 sebesar Rp488,1 miliar nyatanya masih bergantung penuh pada satu sektor perbankan saja. Bank Jatim mencatatkan setoran sebesar Rp420 miliar atau mendominasi sekitar 86 persen dari total kontribusi seluruh BUMD yang ada.
Di sisi lain, mayoritas BUMD non-keuangan dilaporkan masih terseok-seok dengan kontribusi yang sangat minim, bahkan beberapa di antaranya hanya menyumbang di kisaran angka 0,2 hingga 0,3 persen. Hal ini dipandang sebagai bukti kegagalan dalam mengoptimalkan aset-aset daerah yang seharusnya menjadi mesin pendapatan.
Baca Juga : Indeks Ketimpangan Gender Kota Malang 2025 Naik Tipis, Dipicu Kelahiran Usia Dini
Sebagai langkah konkret untuk melakukan penyehatan sistemik, Fuad Benardi mendesak Pemprov Jatim untuk berani membuka klasifikasi status kesehatan setiap BUMD kepada publik secara berkala. Langkah ini dinilai penting untuk menentukan mana perusahaan yang masih layak dipertahankan dan mana yang harus segera dihentikan operasionalnya.
"Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus berani melakukan klasifikasi kesehatan terhadap seluruh entitas BUMD secara berkala dan terbuka," papar legislator yang juga anggota Pansus BUMD itu.
Ia menegaskan bahwa penilaian kinerja BUMD tidak boleh hanya formalitas administratif, tetapi harus mencerminkan kondisi riil di lapangan.
"Terhadap BUMD dengan kategori tidak sehat berat, restrukturisasi total atau likuidasi adalah pilihan yang tidak bisa ditawar lagi demi menyelamatkan aset-aset daerah yang selama ini idle atau tidak produktif," tandasnya.
Fraksi PDI Perjuangan berharap rekomendasi ini segera ditindaklanjuti menjadi langkah operasional nyata oleh eksekutif. Dengan demikian, BUMD Jatim diharapkan mampu bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi yang mandiri dan tidak lagi menjadi beban finansial bagi anggaran daerah.
