JATIMTIMES - Program nasional 3 juta rumah masih menghadapi tantangan serius di daerah. Di Jawa Timur, keterbatasan lahan dan kompleksitas perizinan menjadi dua persoalan utama yang dinilai paling menghambat percepatan pembangunan hunian, khususnya rumah subsidi.
Hal itu disampaikan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPD APERSI) Jawa Timur dalam forum lintas sektor yang melibatkan pengembang hingga jajaran pemerintah. Forum tersebut menjadi ruang pembahasan strategis untuk mencari jalan keluar atas berbagai kendala di lapangan.
Baca Juga : DPRD Surabaya Dorong Kepastian UKT dan Masa Transisi bagi Mahasiswa Pemuda Tangguh
Ketua DPD APERSI Jawa Timur, H Makhrus Sholeh, mengatakan tantangan pertama yang dihadapi pengembang adalah ketersediaan lahan, terutama di kawasan strategis perkotaan. Lonjakan harga tanah membuat pengembang harus melirik wilayah pinggiran, sementara harga rumah subsidi sudah dipatok pemerintah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Di Jawa Timur, harga rumah FLPP sudah ditentukan sebesar Rp166 juta. Sementara harga tanah di lokasi strategis sudah sangat tinggi,” kata Makhrus, Selasa (27/1/2026).
Selain lahan, perizinan menjadi persoalan berikutnya. Menurut Makhrus, belum adanya keseragaman kebijakan di tiap daerah membuat proses perizinan berjalan tidak merata. Ada daerah yang progresif dan cepat, namun ada pula yang terkesan lamban sehingga menghambat realisasi proyek.
“Masalah perizinan ini sering tumpang tindih. Mudah-mudahan dengan adanya sinkronisasi bersama kementerian bisa ada percepatan,” ungkapnya.
Adapun tantangan terkait pembiayaan dan pemasaran disebutnya mulai menemukan titik terang. Saat ini, fokus utama pengembang lebih banyak tertuju pada pengadaan lahan dan penyederhanaan perizinan.
"Berbagai persoalan tersebut akan dirangkum oleh APERSI Jawa Timur untuk disampaikan kepada Kementerian PKP sebagai bahan usulan kebijakan pusat. Program 3 juta rumah ini sangat mulia, sehingga perlu dukungan semua pihak agar berjalan optimal," katanya.
Untuk implementasi di Jawa Timur, kawasan Malang Raya menjadi salah satu perhatian utama, khususnya Kabupaten Malang yang masih memiliki peluang pengembangan. Sementara itu, Kota Malang dan Kota Batu dinilai semakin terdesak oleh keterbatasan dan mahalnya harga lahan.
“Di Kota Malang hanya beberapa pengembang yang masih bisa menyiasati dengan rumah tipe kecil atau rumah tumbuh,” ujarnya.
Sebagai solusi, APERSI Jawa Timur mendorong pengembangan rumah susun subsidi di kawasan perkotaan. Hunian vertikal dinilai mampu menjawab keterbatasan lahan sekaligus menekan mobilitas masyarakat karena lokasinya lebih dekat dengan pusat aktivitas.
Baca Juga : Radial Road Lontar Ditarget Tuntas Maret 2026, Wali Kota Eri: April Sudah Bisa Dilewati
“Di kota-kota besar, seharusnya memang dibangun ke atas. Di sinilah peran pemerintah harus hadir,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol Dr Aziz Andriansyah, menegaskan forum diskusi tersebut merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan seluruh ekosistem perumahan. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjaga sinergi agar pembangunan perumahan berjalan lancar.
“Program 3 juta rumah adalah program prioritas Presiden. Secara umum berjalan, namun memang masih ada beberapa kendala yang perlu dibicarakan dan dicarikan solusi bersama,” ujar Aziz.
Aziz memaparkan, kendala di Jawa Timur tidak hanya soal perizinan, tetapi juga tumpang tindih kepentingan pemanfaatan lahan antara kebutuhan perumahan dan ketahanan pangan.
“Kita perlu menentukan di titik mana lahan untuk pangan dan di titik mana untuk perumahan. Ini harus didiskusikan bersama,” jelasnya.
Terkait Malang Raya, ia menyebut mahal dan terbatasnya lahan membuka peluang perubahan bentuk bantuan perumahan. Jika sebelumnya didominasi rumah tapak, ke depan bisa diarahkan pada pembangunan rumah susun subsidi. “Bentuknya bisa berbeda, tergantung kondisi lahan dan kesiapan stakeholder,” pungkasnya.
