JATIMTIMES - Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Adam Rusydi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo agar merancang grand desain penanggulangan banjir. Sebab, persoalan banjir di Sidoarjo sudah banyak dikeluhkan oleh warga.
Hal tersebut juga mencuat ketika Adam Rusydi turun ke masyarakat dalam agenda reses yang berlangsung pada 17-24 November 2025. Ia menyoroti belum adanya grand desain pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang dianggap membuat pembangunan berjalan sporadis dan tidak terukur.
Baca Juga : Satu-Satunya Wakil Indonesia, MAN 2 Kota Malang Sabet Perak di YIC 2025
Adam menyampaikan bahwa warga menginginkan rencana pembangunan ke depan selaras dengan kebutuhan real, khususnya dalam penanganan banjir. “Penanggulangan banjir harus dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar hasilnya efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Politisi muda Partai Golkar itu mencontohkan persoalan banjir di Waru, Tropodo, hingga kawasan lingkar timur yang tak kunjung tuntas sejak puluhan tahun. Persoalan itu seolah dibiarkan berulang setiap tahun.
“Kami mendesak Pemkab Sidoarjo segera menganggarkan grand desain penanggulangan banjir. Kalau tidak dianggarkan, Partai Golkar pasti akan lebih keras lagi,” ujarnya.
Menurut Adam, masyarakat Sidoarjo menunggu rencana yang jelas dan terukur agar pembangunan tidak sekadar tambal sulam. Adam menambahkan, aspirasi lain dari warga berkaitan dengan kualitas udara di wilayah Sidoarjo.
Warga berharap pemerintah menghadirkan langkah konkret seperti penanaman pohon dan reforestasi agar kondisi lingkungan kembali stabil dan sehat.
“Kondisi udara di Sidoarjo harus menjadi perhatian khusus. Masyarakat menginginkan tindakan nyata seperti penanaman pohon secara masif,” ujar Adam.
Baca Juga : Cara Merawat Jendela Kayu Agar Bebas Jamuran Dan Tahan Lama Di Musim Hujan
Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi sorotan utama. Warga meminta peningkatan akses beasiswa mulai jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Mereka turut menekankan perlunya pembangunan baru dan perbaikan fasilitas sekolah untuk menunjang mutu pendidikan di daerah tersebut.
Lebih lanjut, ia menyebut banyak laporan warga yang belum menerima bantuan hingga persoalan ijazah yang ditahan sekolah. Terkait hal itu, Adam dengan tegas menyatakan siap mengadvokasi seluruh kasus tersebut.
“Sekolah negeri tidak boleh menahan ijazah dalam bentuk apa pun. Jika ada pungutan komite yang memberatkan, sampaikan kepada kami,” tegasnya.
