JATIMTIMES - Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan Whoosh selama ini digadang sebagai salah satu terobosan transportasi modern di Indonesia. Namun, di balik kemajuan teknologi dan kecepatan yang ditawarkan, proyek ini kembali menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan penggelembungan anggaran atau mark up yang disebut mencapai angka besar.
Isu tersebut mencuat setelah pernyataan dari mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mempersoalkan perbedaan biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia dan China.
Baca Juga : Pemkab Tanggung Biaya Perawatan Santri Korban Ambruknya Atap Asrama Ponpes di Besuki Situbondo
Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, Mahfud memaparkan bahwa biaya pembangunan kereta cepat Whoosh per kilometer di Indonesia mencapai sekitar 52 juta dolar AS atau setara Rp863 miliar. Sementara itu, di China, biaya pembangunan kereta cepat hanya berkisar 17–18 juta dolar AS per kilometer. Menurut Mahfud, perbedaan biaya yang mencapai tiga kali lipat ini patut dipertanyakan transparansinya.
“Naik tiga kali lipat, ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?” ujar Mahfud dalam pernyataannya.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan publik dan memunculkan desakan agar lembaga penegak hukum turun tangan melakukan penyelidikan.
DPR Minta KPK Bertindak Tegas
Anggota Komisi III DPR, Abdullah, turut menyuarakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) tersebut. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kebenaran di balik beban utang besar yang melekat pada proyek ini.
“KPK tidak boleh takut dalam menangani kasus ini. Dugaan mark up anggaran dalam proyek kereta cepat harus diusut secara tuntas dan transparan,” ujarnya, dikutip Rabu (29/10/2025).
Abdullah menegaskan bahwa jika dalam proses penyelidikan ditemukan bukti tindak pidana korupsi, maka semua pihak yang terlibat harus diproses secara hukum tanpa pengecualian.
"KPK tidak boleh pandang bulu. Jika ada tindak pidana, para pelakunya harus diseret ke jalur hukum,” tegasnya.
KPK: Penyelidikan Sudah Dimulai Sejak Awal 2025
Menanggapi dorongan tersebut, pihak KPK mengonfirmasi bahwa penyelidikan terkait proyek Whoosh telah dimulai sejak awal tahun 2025. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik terus mengumpulkan data, keterangan, dan dokumen yang relevan.
Baca Juga : Wali Kota Mas Ibin Turun ke Lapangan: Susuri Sungai, Menata Strategi Penanganan Banjir Kota Blitar
“KPK telah melakukan penyelidikan sejak lama, meski baru sekarang disampaikan ke publik,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Ia juga mengimbau agar masyarakat yang mengetahui informasi terkait dugaan penyimpangan dapat melaporkannya kepada KPK.
“Data dan keterangan tambahan dari masyarakat sangat membantu dalam memperkuat penyelidikan,” ujarnya.
Dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek Kereta Cepat Whoosh kini menjadi perhatian luas publik dan legislatif. DPR mendesak KPK untuk bekerja profesional, objektif, dan tanpa tekanan pihak mana pun. Sementara itu, KPK memastikan proses penyelidikan masih berjalan dan membuka peluang bagi siapa pun untuk memberikan informasi tambahan.
Perkembangan kasus ini diprediksi terus menjadi sorotan, mengingat proyek Whoosh merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar yang menyangkut kepentingan publik serta keuangan negara.
