JATIMTIMES – Upaya memperluas perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal terus dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Melalui kegiatan Sosialisasi Program dan Keagenan Korporasi, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banyuwangi kembali mempertegas komitmennya untuk menghadirkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif bagi semua kalangan, tak terkecuali pekerja mandiri.
Kegiatan sosialisasi ini digelar untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada peserta tentang manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi segmen Bukan Penerima Upah (BPU).
Baca Juga : Desakan Hentikan MBG Muncul, Moreno Soeprapto: Ini Masa Transisi, Tapi Programnya Bermanfaat
Segmen ini mencakup mereka yang bekerja tanpa hubungan kerja langsung dengan pemberi kerja, seperti wiraswasta, buruh lepas, dan pekerja mandiri yang selama ini kerap luput dari akses jaminan sosial formal.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi, Ocky Olivia, menjelaskan bahwa program BPU merupakan langkah strategis untuk memperluas cakupan perlindungan sosial tenaga kerja di Indonesia.
“Peserta program BPU mendapatkan akses ke berbagai manfaat perlindungan sosial, di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT),” ujar Ocky, Senin (27/10/2025).
Ocky menambahkan, tarif iuran untuk program BPU dibuat agar tetap terjangkau. Dengan membayar Rp16.800 per bulan, peserta sudah bisa memperoleh perlindungan komprehensif, termasuk santunan sebesar Rp42 juta jika peserta meninggal dunia.
“Dengan biaya yang relatif rendah, pekerja mandiri sudah bisa mendapatkan rasa aman saat bekerja. Ini bentuk nyata negara hadir melindungi seluruh tenaga kerja, tidak hanya mereka yang bekerja di sektor formal,” imbuhnya.
Menurutnya, keikutsertaan dalam program BPU bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan bentuk kesadaran baru di kalangan pekerja informal akan pentingnya perlindungan diri dan keluarga dari risiko kerja.
“Program ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja mandiri sekaligus menjadi jaring pengaman sosial yang efektif di tengah ketidakpastian ekonomi,” katanya.
Baca Juga : Dapat Dukungan Kemenkop, Mas Ibin Siapkan 21 Gerai Koperasi Merah Putih di Kota Blitar
Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk korporasi dan agen-agen penyalur program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan sistem keagenan, informasi dan pendaftaran peserta diharapkan dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, khususnya di pedesaan dan wilayah yang jauh dari pusat kota.
Ocky menegaskan, misi utama BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar meningkatkan angka kepesertaan, tetapi juga menanamkan kesadaran kolektif bahwa perlindungan sosial adalah hak setiap pekerja.
“Melalui sosialisasi seperti ini, kami ingin memastikan bahwa pekerja sektor informal memahami pentingnya jaminan sosial. Dengan begitu, visi untuk meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman bagi seluruh pekerja di Indonesia dapat terwujud,” ujarnya.
Langkah BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi ini menjadi bagian dari gerakan nasional memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Di tengah dinamika ekonomi yang menuntut adaptasi cepat, kehadiran program BPU menjadi bukti bahwa jaminan sosial bukan hanya untuk mereka yang bergaji tetap, tetapi juga untuk para pejuang ekonomi mandiri yang menggerakkan roda keseharian bangsa.
