JATIMTIMES - Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa Gerakan Pasar Murah (GPM) dan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan langkah penting untuk menekan inflasi sekaligus menstabilkan harga beras di pasaran.
Wahyu mengakui adanya keluhan masyarakat terkait beras SPHP yang sempat tidak tersedia di pasaran. Hal itu berimbas pada melonjaknya harga beras jenis lain.
Baca Juga : Bupati Blitar Mutasi 153 Pejabat, Siapkan Generasi Baru Penggerak OPD
“Memang dikeluhkan seperti beras SPHP tidak ada, tidak keluar. Makanya kemarin kita gelontorkan. Karena SPHP yang tidak keluar itu berpengaruh pada harga beras lain yang semakin tinggi,” ujar Wahyu, Jumat (29/8/2025).
Menurutnya, beras SPHP meskipun masuk kategori premium, tetap menjadi pilihan masyarakat karena kualitasnya dianggap sesuai kebutuhan. Kondisi kelangkaan inilah yang kemudian membuat masyarakat menuntut ketersediaannya di pasaran.
“Kemarin kita gelontorkan SPHP bersama Bu Gubernur. Ini sangat berpengaruh pada inflasi, karena kalau tidak ada nasi rasanya kurang. Akhirnya berpengaruh juga dengan harga bahan pokok lain,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wahyu menyebutkan bahwa sesuai instruksi Presiden, akan ada Gerakan Pangan Murah serentak untuk menjaga harga tetap stabil. Dari laporan Bulog, hingga saat ini realisasi distribusi SPHP di Kota Malang sudah mencapai 37 persen.
"InsyaAllah ketika SPHP sudah tergelontor, harga beras lain akan mengikuti turun dan daya beli masyarakat bisa lebih mudah,” tegas Wahyu.
Baca Juga : Syekh Quro Karawang: Pelopor Dakwah Islam Sebelum Wali Songo
Penggelontoran beras SPHP melalui gelaran Pasar Murah disebut berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat di pasar tradisional. Namun, Wahyu meyakini bahwa kondisi tersebut tak akan berlangsung lama.
“Sekarang pasar memang agak sepi karena masyarakat lebih memilih membeli di gerakan pasar murah. Tapi saya kira tidak lama, hanya untuk menstabilkan harga saja," tuturnya.
Meski demikian, ia menyebut program Warung Tekan Inflasi masih belum berjalan optimal dan menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan.
