JATIMTIMES - Awal abad ke-18 merupakan masa peralihan yang getir bagi Mataram Islam. Ketika Sunan Amangkurat IV naik takhta pada tahun 1719, kerajaan justru terseret ke dalam pusaran konflik saudara. Peperangan ini kelak dikenang sebagai Perang Suksesi Jawa II. Jika Perang Takhta I, yang ditandai oleh Pemberontakan Trunajaya dan keruntuhan Plered, berhasil menumbangkan Amangkurat I, maka Perang Takhta II menjadikan Kartasura banjir darah akibat pengkhianatan, dendam di antara saudara, dan intervensi Kompeni VOC.

Mataram pun terpecah menjadi empat kubu besar. Takhta Kartasura berada di tangan Amangkurat IV yang didukung VOC, sementara tiga raja tandingan muncul: Pangeran Arya Blitar, Pangeran Arya Mataram, dan Pangeran Arya Dipanegara. Ketiganya mengusung panji legitimasi darah raja, memperjuangkan tanah warisan yang dirampas, dan meraih simpati rakyat yang muak terhadap kekuasaan boneka Belanda.

Baca Juga : Beda Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti yang Diberikan ke Hasto, Ini Penjelasannya

Nama asli Sunan Amangkurat IV adalah Raden Mas Suryaputra, putra Pakubuwana I, yang naik takhta di Kartasura pada tahun 1719 berkat dukungan mutlak VOC. Penganugerahan mahkota ini tidak lahir dari konsensus para pangeran kerabat, melainkan justru memicu penolakan dari saudara-saudara serta sepupu-sepupunya. Arya Mataram, yang dahulu menjadi sekutu Pakubuwana I dalam menggulingkan Amangkurat III, berbalik menentang penobatan ini. Pangeran Arya Blitar, yang bernama asli Raden Mas Sudomo, adalah putra Pakubuwana I dari seorang selir. Ia merasa haknya atas wilayah Jagaraga dan Blora telah dirampas secara semena-mena. Pangeran Purbaya, adik kandung Amangkurat IV, tidak kalah murka karena wilayah kekuasaannya juga diambil paksa. Sementara itu, Arya Dipanegara, saudara tiri, sejak awal menolak tunduk kepada penguasa yang naik takhta berkat bayonet dan restu Kompeni.

Sumber primer Babad Tanah Jawi mencatat:

“Amangkurat IV sangat takut pihak lain lebih berkuasa daripadanya. Maka tanah Blora dan Jagaraga diambil, pangkat Pangeran Blitar dan Purbaya diturunkan. Sakit hatilah keduanya.”

Kartasura vs Kartasekar: Raja Tandingan Pertama

Dari bara dendam yang menyala pasca-perang saudara, lahirlah kerajaan tandingan pertama yang menamakan diri Mataram Kartasekar. Markasnya didirikan di Karta, sebuah wilayah bersejarah yang pernah menjadi ibu kota Mataram pada masa kejayaan Sultan Agung. Di tempat itulah, Pangeran Arya Blitar—putra Pakubuwana I dari Ratu Mas Blitar—menobatkan diri sebagai raja dengan gelar Sultan Ibnu Mustafa Pakubuwana, lengkap dengan kehormatan Senapati Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama.

Dalam upaya memperkuat legitimasi dan militansi gerakan ini, ia mengangkat Pangeran Purbaya sebagai panglima perang yang bergelar Panembahan Purbaya. Kartasekar pun menjelma menjadi pusat konsolidasi perlawanan, menampung tokoh-tokoh anti-VOC serta pasukan-pasukan pecahan Mataram. Dari sana, terbentuk jejaring kekuatan yang mencakup nama-nama seperti Arya Jaya Puspita, Panji Surenggana, Panji Kartayuda, Raden Jimat, Adipati Natapura, hingga keturunan dari Untung Surapati. Mereka bersatu dalam satu irama perlawanan, menabuh genderang menuju benteng Kartasura yang dianggap telah menyimpang dari warisan leluhur.

Dalam struktur istana Mataram, gelar "Blitar" bukanlah sekadar sebutan geografis, melainkan gelar kebangsawanan yang diwariskan turun-temurun di lingkungan keturunan Panembahan Juminah, putra Panembahan Senapati dan Retna Dumilah, Ratu Madiun. Pada masa pemerintahan Pakubuwana I, gelar ini dipegang oleh Raden Mas Sudomo, yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Arya Blitar. Ia tercatat sebagai salah satu lawan utama Amangkurat III dalam pertarungan memperebutkan takhta Kartasura.

Namun, penting untuk membedakan tokoh ini dari sosok lain yang juga dikenal sebagai Arya Balitar. Di wilayah Blitar sendiri, nama Arya Balitar merujuk pada seorang adipati yang hidup jauh lebih awal, yakni pada era Kesultanan Demak. Sosok ini memiliki garis keturunan yang tak kalah mulia, karena ia adalah putra dari Raden Kusen, Adipati Terung—adik kandung Raden Patah, pendiri dan raja pertama Kesultanan Demak. Dengan demikian, Arya Balitar merupakan saudara Adipati Sengguruh dan bagian dari trah awal Demak yang turut membentuk kekuatan politik Islam di wilayah timur Jawa.

Arya Mataram: Sunan Kuning di Pati

Tokoh tandingan kedua adalah Arya Mataram. Ia merupakan putra Amangkurat I sekaligus saudara kandung Pakubuwana I, dan pada awalnya menjadi penopang stabilitas Kartasura ketika Amangkurat III digulingkan. Namun, loyalitas itu mulai terkikis saat Amangkurat IV menunjukkan sikap otoriter dan semakin berpihak kepada Belanda. Arya Mataram lalu menyingkir ke pesisir utara dan berkedudukan di Pati. Di sanalah ia menobatkan diri sebagai Sunan Kuning, juga dikenal dengan sebutan Sunan Panutup.

Lini masa 1719 mencatat pasukan gabungan Kartasura-VOC langsung bergerak ke Pati, mengepung Arya Mataram di Jepara. Babad menulis tragis:

“Di dalam loji, Arya Mataram dibunuh bersama delapan orang, terdiri dari putra kandung dan putra menantu. Demak dan Jepara jadi upeti VOC atas pengkhianatan ini.”

Eksekusi brutal ini jadi penanda pertama bahwa Kompeni tak segan menumpas darah biru sekalipun.

Arya Dipanegara: Raja di Madiun

Tokoh ketiga, Arya Dipanegara, memiliki kisah kompleks. Ia pernah diperintahkan Pakubuwana I untuk menumpas Arya Jaya Puspita di Japan. Namun, kematian ayahnya dan naiknya Amangkurat IV membalik loyalitasnya.

Arya Dipanegara menolak kembali ke Kartasura. Di Madiun, ia menobatkan diri sebagai Panembahan Erucakra. Laporan dalam Babad Tanah Jawi mencatat berbagai versi mengenai peristiwa ini. Ada yang menyebut bahwa ia dinobatkan oleh Arya Jaya Puspita sebagai bentuk balas jasa. Versi lain menyatakan bahwa Erucakra berperan sebagai penengah dalam konflik antara kubu Surabaya, yakni Japan, dan pihak Kartasekar.

Peta pun makin rumit: Madiun, Kartasekar, Japan (Surabaya) terhubung dalam jaringan perlawanan lintas wilayah.

Kubu Resmi: Kartasura dan VOC

Sementara itu di Kartasura, Amangkurat IV tak lagi mengandalkan pasukan keraton semata. Ia sepenuhnya menggantungkan diri pada VOC. Armada Kompeni di Semarang, Surabaya, dan Jepara dipanggil. Demak-Jepara dijadikan upeti bagi Kumpeni atas jasanya menumpas Arya Mataram.

Amral Britman, Letnan Jembaran, dan Patih Danureja semuanya menjadi tulang punggung dalam operasi militer Kartasura-VOC. Babad mencatat:

“Karena tidak didukung bangsawan, Amangkurat IV makin pro-Kumpeni. Sikap itu membuatnya dimusuhi oleh rakyat Jawa.”

Puncak perang saudara terjadi pada tahun 1720–1721, ketika pasukan gabungan Kartasekar, Madiun, dan Japan di bawah komando Panembahan Purbaya, Sultan Ibnu Mustafa Pakubuwana, serta Panembahan Erucakra, bergerak melawan Kartasura yang didukung VOC. Titik-titik pertempuran meluas dari Dlanggu, Sanasewu, Kedu, hingga Kediri. Tokoh-tokoh pemberontak pun silih berganti mundur: Lumarap gugur di medan laga, Wiranagara terdesak mundur ke Sanasewu, sementara Panembahan Erucakra melarikan diri ke Baturetna. Pangeran Arya Blitar, yang bergelar Sultan Ibnu Mustafa Pakubuwana, jatuh sakit parah di Lumajang dan wafat pada tahun 1721. Jenazahnya kemudian dibawa ke Kartasura dan dimakamkan di Panitikan, Umbulharjo, yang kini masuk wilayah Kota Yogyakarta.

Purbaya, sang panglima Kartasekar, terus memimpin sisa-sisa perlawanan. Namun pada 1723, ia tertangkap dan diasingkan ke Batavia. Ia tak pernah menobatkan diri sebagai raja. Gelar Panembahan melekat sebagai penegas spiritualitas: panglima yang berperang dengan restu agama, menanggung legitimasi moral Mataram yang tercerai.

Panembahan Purbaya dan Akhir Perang Suksesi Jawa II: Antara Mistik, Pengkhianatan, dan Buangan ke Batavia

Perang Suksesi Jawa II yang berlangsung antara tahun 1719 hingga 1723 menorehkan babak kelam dalam riwayat Kartasura. Di balik pergulatan antara Sunan Amangkurat IV dan faksi penentang, muncul sosok Panembahan Purbaya, seorang bangsawan perwira yang mewakili dendam atas tanah warisan, keyakinan pada wahyu keprabon, dan kegigihan perlawanan di batas kuasa feodal.

Panembahan Purbaya muncul ke panggung sejarah ketika mendukung pemberontakan yang dipimpin oleh Sultan Ibnu Mustafa. Saat Kartasekar, kerajaan tandingan, diproklamasikan, Purbaya diangkat sebagai panglima perang. Ia menempatkan diri sebagai penuntut hak waris yang dirampas oleh raja yang berkuasa.

Narasi dalam Babad Tanah Jawa, pada bagian ke-119, menuturkan bahwa niat Purbaya sebenarnya sempat mengarah ke perebutan takhta. Namun ambisi itu segera sirna setelah seorang peramal menegaskan, “Panembahan Purbaya dan Ibnu Mustafa tidak akan memperoleh wahyu keprabon. Tetapi cucu Panembahan kelak akan menjadi raja di Ngadipala, wilayah yang terletak di sebelah barat Sungai Semanggi.”

Dalam struktur sosial Jawa, wahyu keprabon tak sekadar simbol spiritual. Ia menjadi legitimasi ilahi untuk memerintah. Gagal mengantongi wahyu, Purbaya meredam ambisi rajanya, tetapi dendam warisan tak padam. Hak tanah yang digerogoti Kartasura baginya adalah kehormatan keluarga, yang wajib direbut meski darah mesti ditumpahkan.

Baca Juga : Skytrain Hubungkan Tiga Daerah Malang Raya Butuh Rp 13 Triliun 

Perlawanan Purbaya tidak berdiri tunggal. Jaringan Kartasekar dibangun dengan barisan prajurit rakyat, bekas loyalis Mataram, dan sisa-sisa pendukung Untung Surapati. Menurut catatan Babad Tanah Jawa bab 125, setelah pasukan Kartasekar terdesak di Desa Babanar oleh aliansi Kartasura-VOC, Purbaya memimpin retret ke Kedu, memulihkan pasukan, lalu menundukkan dua pemimpin perang Kartasura, Mangkuyuda dan Natayuda di Gunung Binangun. Ketika Ibnu Mustafa mangkat di Palalean, Purbaya bersama Arya Dipanagara melanjutkan perjuangan gerilya di Jatiwadung.

Sampai di titik ini, Panembahan Purbaya menjadi ancaman nyata bagi Sunan Amangkurat IV. Penaklukan frontal mustahil, sebab Purbaya lihai berkelit. Maka, tipu daya menjadi jalan. Sunan Amangkurat IV, melalui Ngabehi Tohjaya, merancang siasat meredam bara pemberontakan. Pusat tipu muslihat ini ialah Surapati, orang kepercayaan Purbaya. Kepadanya Tohjaya merayu: “Jika Panembahan Purbaya mau kembali ke Kartasura, Kanjeng Sunan Amangkurat akan menganugerahkan hadiah negara.”

Surapati terpedaya. Ia membujuk Purbaya di Lumajang. Dalam keadaan sakit, Panembahan menyerah. Tapi alih-alih pulang ke Kartasura, ia diarak ke Pasuruan, kemudian Semarang, lalu dibuang ke Batavia pada 1723. Para pengikut setianya mengalami nasib serupa: Panembahan Erucakra disingkirkan ke Pulau Ekap, Adipati Natapura, Surapati, Suradilaga, dan Jaka Tangkeban dibuang ke Selong, sementara Pangeran Jimat, keturunan Untung Surapati, bunuh diri di penjara Kartasura.

VOC tidak sekadar memadamkan pemberontakan, tetapi juga memetik pelajaran dari intrik di dalam istana. Panembahan Purbaya tidak dijatuhi hukuman mati. Ia diizinkan hidup di Tangerang di bawah pengawasan ketat. VOC sengaja memelihara Purbaya sebagai pion cadangan, yang dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu apabila hubungan dengan Amangkurat IV memburuk. Inilah praktik pecah belah yang mencerminkan kelicikan Kompeni dalam membaca dan memanfaatkan celah konflik internal di tubuh elite Jawa.

Ketika Arya Dipanagara ditangkap dan dibuang ke Tanjung Harapan, perang saudara itu resmi berakhir. Namun stabilitas Kartasura tetap rapuh. Intrik dan ketegangan terus meracuni kehidupan istana. Hanya tiga tahun setelah kemenangan, tepat pada 20 April 1726, Sunan Amangkurat IV wafat secara misterius sepulang dari pesiar bersama delapan istrinya. Riwayat lisan menyebut ia diracun, tetapi siapa dalangnya tak pernah terungkap hingga kini.

Peristiwa Panembahan Purbaya menjadi penanda: mistik dan wahyu keprabon di Jawa bukan sekadar kepercayaan spiritual, melainkan senjata ideologis. Ketika legitimasi ilahi pudar, dendam warisan tetap berkobar. Di sinilah perlawanan rakyat, betapa pun sporadisnya, mewarisi satu narasi: pengkhianatan adalah pisau tajam yang lebih ampuh daripada keris di medan laga.

Makna Sejarah: Api Sebelum Giyanti

Rangkaian perang saudara inilah yang sesungguhnya menyiapkan panggung bagi pecahnya Mataram melalui Perjanjian Giyanti 1755. Kehadiran tiga raja tandingan sebelum Giyanti menjadi bukti bahwa Mataram pernah terbelah bukan semata-mata karena intervensi Belanda, melainkan juga akibat dendam takhta, penolakan terhadap legitimasi, dan perebutan sumber daya di antara para bangsawan sendiri. Kartasura, yang menjadi simbol kekuasaan, terbukti rapuh ketika berhadapan dengan loyalitas rakyat yang justru mengendap di tanah pusaka seperti Kerta, Pati, dan Madiun. Dukungan spiritual dari para ulama anti-VOC, peran para ibu suri, hingga keberanian prajurit Surapati menyalakan bara perlawanan yang menyala lintas generasi. Sejarawan Jawa kerap merangkumnya dengan kalimat tajam: “Sebelum Giyanti membelah tanah Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta, Kartasura pernah diguncang oleh keris saudara, racun di piring emas, dan bedil Kompeni.”

Di antara pecahan takhta itu, jejak sejarahnya masih terbaca hingga kini. Sultan Ibnu Mustafa Pakubuwana dimakamkan di Astana Panitikan, berdampingan dengan ibunya, Ratu Mas Blitar, mantan bupati Madiun. Purbaya, sang panembahan perlawanan, tinggal nama dalam catatan pengasingan di Batavia. Arya Mataram gugur di loji VOC, meninggalkan tanya abadi: bagaimana seandainya Kartasura tumbuh tanpa campur tangan Kompeni?

Sementara itu, Arya Dipanegara, panembahan Erucakra dari Madiun, menapak jalan sunyi yang kelak dilanjutkan oleh trah pemberontak, dari Untung Surapati hingga Pangeran Diponegoro pada abad berikutnya. Mataram, dengan empat poros kekuasaan pada masanya, menjadi cermin getir bahwa di tanah Jawa, darah saudara bisa tumpah bukan hanya oleh tangan musuh asing, tetapi juga oleh hasrat memperebutkan takhta. Di titik inilah, Giyanti bukanlah awal mula, melainkan hanya penanda dari luka yang lebih lama.

Panembahan Purbaya, Arya Blitar, dan Tahta dari Ramalan

Pada awal abad ke-18, Kartasura sebagai penerus istana Mataram diguncang konflik berdarah yang mengoyak warisan dinasti dan menyalakan dendam lintas generasi. Wafatnya Pakubuwana I pada tahun 1719 memicu Perang Takhta Jawa jilid kedua. Putra mahkota, Raden Mas Prabasuyasa, naik takhta dengan gelar Amangkurat keempat. Namun, dua saudaranya, Pangeran Arya Blitar dan Pangeran Purbaya, menolak mengakui kekuasaan yang mereka anggap sebagai hasil kompromi dengan Kompeni Belanda.

Penolakan itu bukan semata persaingan dinasti. Ia mencerminkan ketegangan ideologis antara aspirasi kedaulatan lokal dan penetrasi kolonialisme Eropa. Purbaya dan Blitar melihat mahkota Amangkurat IV bukan sebagai wahyu keprabon yang sah, melainkan bayang-bayang VOC yang menyusup ke jantung istana Jawa. Dalam kacamata mereka, takhta telah ternoda.

Keduanya lalu menghimpun kekuatan. Di pedalaman Kedu, Bagelen, dan Banyumas, para bupati, santri, dan prajurit tua berkumpul. Perlawanan mengambil bentuk gerilya, tetapi juga didasari spirit leluhur. Di medan laga, suara para putut dan ahli tapa menggaung. Fragmen Babad Kartasura mencatat bagaimana Ki Kanduruan, seorang ahli langit, menebarkan nubuat: “Panembahan Purbaya dan Arya Blitar tidak akan menang, namun cucu Purbaya akan menjadi raja besar. Takhta akan berpindah ke barat Bengawan.”

Ramalan ini, alih-alih menguatkan semangat, justru mengguncang moral pasukan. Di saat perang membutuhkan kepastian, ramalan membuka ruang ragu. Panembahan Purbaya, yang sebelumnya membara, mulai menyimpan syak. Apalagi ketika pertempuran di Soca dan Marbung menunjukkan keunggulan taktis pihak istana, yang dibantu langsung oleh VOC dan panglima seperti Letnan Amral Britman dan Patih Danureja.

Pada tahun 1721, Pangeran Arya Blitar wafat di Lumajang setelah jatuh sakit. Dua tahun kemudian, Purbaya menyerah dan dibuang ke Batavia. Sebagian pengikut lainnya dikirim ke Ceylon (kini Sri Lanka). Perlawanan pun surut. Namun, ramalan tidak ikut tenggelam. Sejarah mencatat bahwa dalam reruntuhan benteng-benteng pedalaman, suara nubuat tetap beredar dari satu pesantren ke pesantren lain, dari satu abdi dalem ke kawula desa.

Kebenaran ramalan itu perlahan membentuk realitas politik baru. Pada tahun 1726, Amangkurat keempat wafat secara misterius dan diduga diracun. Patih Danureja, dengan restu dari Batavia, mengangkat Prabasuyasa muda sebagai Susuhunan Pakubuwana yang kedua. Namun karena ibunya berasal dari kalangan rakyat biasa, banyak bangsawan meragukan legitimasinya. Intrik meletup di dalam istana. Ratu Ageng, istri utama raja sebelumnya, menuntut agar putranya, Raden Mas Ambiya, diangkat sebagai pewaris sah. Ia kalah. Maka, untuk menyegel kekuasaan, Danureja mengatur pernikahan Pakubuwana yang kedua dengan Raden Ajeng Suwiyah, putri Panembahan Purbaya.

Langkah ini bukan hanya kompromi politik. Ia adalah strategi simbolik. Suwiyah membawa darah pemberontakan, legitimasi spiritual, dan warisan para tapa. Dengan pernikahan itu, Kompeni dan elite Kartasura berusaha menjinakkan sejarah. Dari pernikahan ini lahirlah Raden Mas Suryadi, kelak dikenal sebagai Susuhunan Pakubuwana III.

Pakubuwana III adalah cucu langsung dari Panembahan Purbaya. Ia menjadi penguasa Surakarta pada tahun 1749, setelah ayahnya menyerahkan kekuasaan kepada Kompeni Belanda. Ramalan Ki Kanduruan pun menemukan bentuknya. Takhta baru berdiri di barat Bengawan, yaitu Surakarta Hadiningrat, dan dipimpin oleh keturunan pemberontak yang pernah kalah di masa lalu.

Namun, ramalan itu tidak hanya menubuatkan takhta. Ia juga melahirkan perlawanan baru. Dari garis Arya Blitar, muncul sosok yang menjadi duri dalam daging VOC: Raden Mas Said. Ia adalah putra dari Pangeran Arya Mangkunegara, anak Amangkurat IV, dan Raden Ayu Wulan, putri dari Pangeran Arya Blitar.

Dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa, ia memimpin perang gerilya selama 16 tahun melawan VOC dan istana. Ketika Perjanjian Giyanti diteken tanpa dirinya pada 1755, ia memilih terus bertempur, hingga akhirnya diakui sebagai Mangkunegara I lewat Perjanjian Salatiga tahun 1757. Kadipaten Mangkunegaran yang didirikannya di Kadipolo, disebut-sebut sebagai perwujudan "Ngadipala" dalam ramalan para tapa.

Purbaya dan Arya Blitar memang tak pernah duduk di takhta. Tetapi sejarah membuktikan, darah mereka tidak tumpah sia-sia. Legitimasi spiritual mereka ditransmisikan melalui anak dan cucu, melewati batas istana, melintasi pengasingan, dan hidup kembali dalam bentuk kerajaan baru. Ramalan para tapa bukan mitos. Ia adalah kerangka kultural yang mengatur arah sejarah dalam budaya politik Jawa.

Penulis mencatat bahwa dalam historiografi Jawa, kekuasaan tidak ditentukan semata-mata oleh kekuatan militer, melainkan oleh keberlangsungan wahyu, restu leluhur, dan tafsir atas ramalan. Sejarah bukan sekadar kumpulan fakta, tetapi arena di mana spiritualitas, dendam, dan warisan bersilang jalan. Di titik inilah, sejarah Jawa bukan hanya ditulis oleh pemenang, tetapi juga oleh mereka yang percaya bahwa kekalahan hanyalah awal dari penebusan.