JATIMTIMES - Kehadiran industri strategis nasional skala raksasa di Kabupaten Tuban, mulai dari kilang minyak hingga produsen semen, dinilai belum mampu menjadi mesin penggerak kesejahteraan yang efektif bagi warga lokal. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim), Ony Setiawan.
Ia menyebut fenomena keberadaan industri padat modal di tengah tingginya angka kemiskinan sebagai sebuah "oase semu". Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tercatat sekitar 168,9 ribu jiwa di Tuban masih berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehadiran industri besar terbukti belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara signifikan untuk mendongkrak taraf hidup mereka.
Baca Juga : Apakah 4 April 2026 Masih Libur? Ini Penjelasan Lengkap dan Rangkaian Long Weekend Paskah
Ony menekankan bahwa industri ekstraktif memiliki keterbatasan dalam menyerap tenaga kerja lokal karena kendala kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai. Selain itu, ketergantungan pada bahan baku tambang yang tidak terbarukan menjadi ancaman jangka panjang bagi stabilitas ekonomi daerah.
”SDM kita masih banyak yang berpendidikan rendah dan tidak sesuai dengan kualifikasi lapangan kerja di industri besar. Di sisi lain, bahan baku tambang mulai menipis karena sifatnya yang tidak terbarukan,” ujar Ony Setiawan, Jumat (3/4/2026).
Sebagai langkah strategis memutus rantai kemiskinan, Ketua DPC PDI Perjuangan Tuban ini mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk mengalihkan fokus pembangunan dari industri ekstraktif menuju agroindustri. Sektor ini dinilai lebih relevan dengan profil sosiologis masyarakat Tuban yang mayoritas adalah petani dan nelayan.
Ony memetakan dua zonasi ekonomi utama untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal secara terukur:
1. Wilayah Pesisir: Pembangunan industri pengolahan hasil tangkap ikan di lima kecamatan pesisir guna meningkatkan nilai tambah bagi nelayan.
2. Wilayah Tengah: Pembangunan pabrik pengolahan jagung dan pakan ternak (*feedmill*) guna mengintegrasikan sektor pertanian dengan peternakan.
Baca Juga : Ketua DPRD Banyuwangi Minta Pemerintah Cari Solusi Atasi Kemacetan di Pelabuhan Ketapang
”Agroindustri adalah penggabungan produk hasil pertanian. Ini langkah paling tepat karena menciptakan nilai tambah dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani,” tegas legislator asal Dapil Tuban Bojonegoro ini.
Selain fokus pada hilirisasi, Ony menekankan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan “Bauran Program” yang komprehensif. Hal ini mencakup peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal, bukan sekadar mengejar standar industri berat yang sulit dijangkau masyarakat bawah.
Ia juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi agar pemerintah daerah melakukan tata kelola yang fokus pada penanganan kemiskinan secara tematik. Hal ini harus didukung oleh perbaikan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, listrik, dan jalan di wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan.
"Dengan transisi ini, kekayaan alam Tuban diharapkan tidak lagi hanya sekadar menjadi komoditas mentah yang dikirim ke luar daerah, melainkan menjadi motor penggerak ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara masif," pungkasnya.
