JATIMTIMES - Dalam kesunyian malam di pesisir selatan Jawa, seorang raja meninggalkan keratonnya bukan untuk memimpin pasukan, melainkan untuk mencari restu para leluhur. Langkah itu membawanya dari Surakarta menuju kompleks makam raja-raja Mataram di Imogiri, lalu ke sebuah dusun kecil di tepi samudra: Mancingan.
Di sanalah, pada Juni 1830, perjalanan politik Susuhunan Pakubuwana VI mencapai titik akhir. Penangkapannya oleh aparat kolonial Belanda bukan sekadar episode pribadi seorang raja yang kalah. Peristiwa itu menjadi simbol runtuhnya sistem kekuasaan tradisional Jawa yang selama berabad-abad menopang hubungan antara raja, bangsawan, dan para bupati di daerah mancanegara.
Baca Juga : Panduan Lengkap Salat Idulfitri 2026: Niat, Bacaan, Tata Cara hingga Doa
Peristiwa Mancingan menandai titik balik sejarah. Ia terjadi pada saat Jawa baru saja keluar dari perang terbesar dalam sejarah kolonialnya: Perang Jawa (1825–1830). Perang yang dipimpin Pangeran Diponegoro itu mengguncang fondasi kekuasaan kolonial dan menelan korban ratusan ribu jiwa. Namun, setelah perang berakhir dengan penangkapan Diponegoro di Magelang pada Maret 1830, Belanda tidak hanya menghentikan perlawanan militer. Mereka juga bergerak untuk merombak seluruh struktur politik Jawa. Dalam konteks inilah nasib Pakubuwana VI ditentukan.
Raja Muda di Tengah Badai Sejarah
Pakubuwana VI lahir dengan nama Raden Mas Sapardan pada 26 April 1807. Ia adalah putra Susuhunan Pakubuwana V dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Garis keturunannya menghubungkannya dengan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Mataram. Dari pihak ibunya, ia mewarisi darah Ki Juru Martani, patih legendaris yang membantu Danang Sutawijaya mendirikan kerajaan Mataram pada akhir abad ke-16.
Ketika Pakubuwana V wafat pada 5 September 1823, Raden Mas Sapardan naik takhta pada usia enam belas tahun dengan gelar Susuhunan Pakubuwana VI. Usianya yang masih muda membuat pemerintahannya berada di bawah bayang-bayang elite keraton dan pejabat kolonial Belanda yang sejak lama menempatkan residen mereka di Surakarta.
Pada awal masa pemerintahannya, situasi relatif stabil. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1825, sebuah pemberontakan besar meletus di Yogyakarta. Dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, perang ini segera meluas menjadi konflik berskala besar yang mengguncang hampir seluruh wilayah Jawa tengah dan timur.
Perang Jawa bukan sekadar konflik politik biasa. Ia merupakan perlawanan yang didorong oleh perpaduan antara dendam sejarah, ketegangan sosial, dan keyakinan religius. Diponegoro memobilisasi dukungan luas dari kalangan ulama, petani, dan bangsawan yang merasa terancam oleh penetrasi ekonomi dan politik kolonial.
Sebagai raja Surakarta, Pakubuwana VI berada dalam posisi yang sangat sulit. Secara formal, keratonnya memiliki hubungan kontraktual dengan pemerintah kolonial. Sejak akhir abad ke-18, raja-raja Jawa terikat dalam berbagai perjanjian dengan VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda. Perjanjian-perjanjian itu menuntut kesetiaan politik kepada Batavia.
Namun secara kultural dan genealogis, Pakubuwana VI tidak bisa memandang perjuangan Diponegoro sebagai pemberontakan semata. Diponegoro masih bagian dari keluarga besar Mataram. Lebih dari itu, gerakan yang dipimpinnya membawa semangat mempertahankan martabat tanah Jawa dari dominasi asing.
Di sinilah dilema politik Pakubuwana VI bermula.
Politik Dua Wajah
Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa selama Perang Jawa berlangsung, Pakubuwana VI menjalankan strategi yang sangat hati-hati. Di hadapan pemerintah kolonial, ia tetap menunjukkan kesetiaan formal. Keraton Surakarta bahkan mengirimkan pasukan untuk membantu operasi militer Belanda.
Namun di balik layar, hubungan dengan pihak Diponegoro tidak sepenuhnya terputus.
Dalam tradisi lisan dan beberapa catatan sezaman, disebutkan bahwa jaringan rahasia keraton memberikan dukungan logistik dan informasi kepada pasukan perlawanan. Beberapa pertemuan antara Pakubuwana VI dan Diponegoro dikabarkan berlangsung secara rahasia di daerah pedalaman Jawa, jauh dari pengawasan aparat kolonial.
Julukan Sinuhun Bangun Tapa yang melekat pada Pakubuwana VI mencerminkan citra seorang raja yang sering melakukan tapa atau pengasingan spiritual. Bagi Belanda, kebiasaan itu terlihat sebagai praktik religius biasa. Namun bagi sebagian kalangan keraton, ia menjadi ruang terselubung untuk membangun komunikasi dengan jaringan perlawanan.
Dalam salah satu kisah yang beredar di lingkungan keraton, Diponegoro bahkan pernah menyusup ke dalam istana Keraton Surakarta. Ketika kabar ini sampai ke telinga pejabat kolonial, kedua tokoh tersebut dikatakan berpura-pura berselisih agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih jauh.
Meski kebenaran detail cerita tersebut sulit diverifikasi sepenuhnya, satu hal jelas: Belanda memandang sikap Pakubuwana VI sebagai sesuatu yang mencurigakan. Mereka menilai raja muda itu tidak cukup tegas dalam menunjukkan loyalitas kepada pemerintah kolonial.
Kecurigaan ini semakin kuat setelah Belanda mulai mengendus jaringan komunikasi antara keraton Surakarta dan para tokoh perlawanan.
Pajangswara dan Rahasia Keraton
Salah satu tokoh yang berada di pusat kecurigaan itu adalah Mas Pajangswara, seorang juru tulis keraton yang dikenal dekat dengan Pakubuwana VI. Ia juga dikenal sebagai ayah dari pujangga besar Ranggawarsita.
Belanda menangkap Pajangswara dan menginterogasinya dengan keras. Tujuannya jelas: mendapatkan bukti bahwa Pakubuwana VI terlibat dalam jaringan pendukung Diponegoro.
Namun Pajangswara tidak memberikan pengakuan apa pun. Ia tetap bungkam meskipun menghadapi tekanan berat. Dalam beberapa cerita yang beredar di lingkungan keraton, ia akhirnya meninggal setelah mengalami penyiksaan. Tubuhnya dikabarkan dibuang ke laut.
Setelah peristiwa itu, Belanda menyebarkan kabar bahwa Pajangswara telah mengungkapkan rahasia keraton. Informasi ini sengaja disampaikan kepada Pakubuwana VI untuk menciptakan tekanan psikologis.
Dengan latar belakang inilah hubungan antara keraton Surakarta dan pemerintah kolonial semakin memburuk.
Perjalanan ke Imogiri
Pada awal Juni 1830, situasi di Surakarta menjadi semakin tegang. Belanda semakin yakin bahwa Pakubuwana VI tidak dapat dipercaya sepenuhnya.
Pada malam 6 Juni 1830, raja itu meninggalkan keraton bersama beberapa pengikut setianya. Tujuan perjalanannya bukanlah markas militer, melainkan kompleks makam raja-raja Mataram di Imogiri.
Dalam tradisi politik Jawa, ziarah ke makam leluhur bukan sekadar ritual spiritual. Ia sering dilakukan pada saat krisis politik besar. Para penguasa percaya bahwa restu leluhur dapat memberikan petunjuk atau kekuatan dalam menghadapi masa sulit.
Imogiri memiliki makna khusus dalam tradisi ini. Kompleks makam itu dibangun oleh Sultan Agung pada abad ke-17 dan menjadi tempat peristirahatan para raja Mataram. Bagi Pakubuwana VI, ziarah ke sana merupakan upaya mencari legitimasi spiritual dari para pendahulunya.
Setelah dari Imogiri, rombongan kecil itu melanjutkan perjalanan menuju selatan, ke wilayah Mancingan di dekat pantai Parangtritis.
Penangkapan di Mancingan
Dusun Mancingan terletak di wilayah yang secara kosmologis memiliki makna penting dalam tradisi Jawa. Pantai selatan diyakini sebagai wilayah kekuasaan Kanjeng Ratu Kidul, sosok mitologis yang sering dikaitkan dengan legitimasi spiritual para raja Mataram.
Namun perjalanan Pakubuwana VI tidak pernah mencapai tujuan mistis yang diharapkannya.
Belanda segera mengetahui kepergiannya dari keraton. Residen Surakarta, Nahuys van Burgst, segera memerintahkan pencarian besar-besaran. Pasukan kolonial bergerak cepat mengejar rombongan kecil raja tersebut.
Pada malam 8 Juni 1830, pengejaran itu berakhir di Mancingan. Pakubuwana VI ditangkap oleh Residen Yogyakarta J.E.W. van Nes bersama Letnan Kolonel B. Sollewijn.
Baca Juga : Lebaran Enaknya Liburan ke Mana? Ini Rekomendasi Destinasi Wisata yang Bisa Dikunjungi
Penangkapan itu berlangsung tanpa perlawanan berarti. Raja Surakarta itu tidak diberi kesempatan untuk membela diri atau menjelaskan posisinya. Dalam logika politik kolonial, kehadirannya sendiri sudah dianggap sebagai ancaman.
Jalan Menuju Pengasingan
Setelah ditangkap, Pakubuwana VI segera dibawa ke Semarang. Dari sana ia dipindahkan ke Batavia sebelum akhirnya diasingkan ke Ambon di Kepulauan Maluku.
Pengasingan ini sebenarnya telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah kolonial. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, yang menjabat sejak 1830, menilai bahwa stabilitas Jawa hanya dapat dijaga jika para penguasa lokal yang dianggap tidak loyal disingkirkan.
Dengan sebuah dekrit tertanggal 3 Juli 1830, Pakubuwana VI resmi dinyatakan sebagai raja yang diturunkan dari takhta dan dibuang ke Ambon.
Dalam salah satu surat yang dikirimkan kepada keluarga dan para pangeran di Surakarta, ia menulis kalimat yang mencerminkan kesedihan mendalam:
“Aku lebih suka mati daripada dibuang dari Jawa.”
Namun takdirnya telah ditentukan.
Surakarta Tanpa Mancanegara
Setelah Pakubuwana VI disingkirkan, Belanda segera mengangkat penggantinya. Takhta Surakarta diberikan kepada Raden Mas Malikis Solikin, paman sang raja, yang kemudian memerintah sebagai Pakubuwana VII.
Pengangkatan ini menandai preseden penting. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Surakarta, pergantian raja terjadi secara langsung melalui intervensi pemerintah kolonial.
Langkah berikutnya bahkan lebih menentukan.Pada 22 Juni 1830, sebuah perjanjian baru ditandatangani di Surakarta. Perjanjian ini dikenal sebagai penyerahan wilayah mancanegara.
Selama berabad-abad, wilayah-wilayah seperti Banyumas, Kedu, Pacitan, Ponorogo, Kediri, Srengat, Blitar dan Bagelen berada di bawah pengaruh Surakarta melalui sistem patronase tradisional. Para bupati di daerah tersebut memiliki otonomi luas, tetapi tetap mengakui kedaulatan simbolik raja.
Melalui perjanjian 1830, sistem ini dihapuskan.Wilayah mancanegara secara efektif diambil alih oleh pemerintah kolonial. Keraton Surakarta hanya mempertahankan wilayah inti yang terbatas pada Mataram, Pajang, Sukawati, dan Gunung Kidul.
Secara formal, raja masih memiliki hak untuk mengusulkan calon bupati. Namun keputusan akhir berada sepenuhnya di tangan pemerintah kolonial.
Hubungan antara keraton dan para bupati daerah berubah dari hubungan patronase menjadi hubungan administratif yang dikendalikan oleh Belanda.
Perubahan ini memiliki konsekuensi besar bagi struktur politik Jawa. Keraton Surakarta tidak lagi menjadi pusat kekuasaan regional seperti pada masa sebelumnya.
Raja masih memegang gelar, keris pusaka, dan menjalankan upacara-upacara tradisional. Para bupati mancanegara bahkan masih diwajibkan menghadiri perayaan Garebeg di Surakarta sebagai tanda hormat simbolik.
Namun di balik semua itu, kekuasaan nyata telah berpindah tangan.Para sejarawan kolonial menyebut peristiwa ini sebagai proses administratif biasa. Namun dalam perspektif historiografi modern, ia merupakan bagian dari rekonstruksi besar-besaran struktur kekuasaan Jawa oleh pemerintah kolonial setelah Perang Jawa.
Belanda tidak hanya memenangkan perang di medan tempur. Mereka juga memenangkan perang politik dengan merombak sistem kekuasaan tradisional.
Akhir Hidup di Ambon
Pakubuwana VI menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di pengasingan di Ambon, setelah ditangkap oleh Belanda di Mancingan, Bantul, pada 1830 karena keterlibatannya dalam pergolakan besar yang dikenal sebagai Perang Jawa (1825–1830) yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro.
Di pulau yang jauh dari tanah leluhurnya itu, Susuhunan wafat pada 2 Juni 1849 dalam usia 42 tahun.
Pengasingan itu membuat makamnya terpisah dari tanah Jawa selama lebih dari satu abad. Baru setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 13 Maret 1957, jenazahnya dipulangkan ke Jawa dan dimakamkan kembali di kompleks pemakaman raja-raja Mataram di Makam Raja-Raja Imogiri. Pemindahan makam tersebut diprakarsai oleh G.P.H. Jatikusumo, seorang tokoh militer sekaligus bangsawan Surakarta.
Saat penggalian makam di Ambon, ditemukan fakta mengejutkan: tengkorak Susuhunan memiliki lubang di bagian dahi yang diduga akibat peluru senapan. Temuan ini menimbulkan dugaan kuat bahwa kematiannya bukan sekadar kecelakaan atau bunuh diri seperti versi resmi kolonial, melainkan kemungkinan akibat penembakan.
Dengan demikian, pemulangan jenazah Susuhunan ke Imogiri seolah menutup lingkar sejarah panjang yang telah terbuka sejak peristiwa penangkapannya di Mancingan pada 1830. Peristiwa itu menjadi penanda akhir perjalanan tragis seorang raja Jawa yang pernah menantang kekuasaan kolonial.
Jejak Sejarah
Kisah Pakubuwana VI adalah kisah tentang benturan antara dua sistem kekuasaan. Di satu sisi berdiri tradisi politik Jawa yang bertumpu pada patronase, legitimasi spiritual, dan jaringan aristokrasi lokal. Di sisi lain hadir negara kolonial modern yang mengandalkan birokrasi, kontrak politik, dan kontrol administratif.
Benturan itu tidak selalu terjadi melalui perang terbuka. Kadang ia berlangsung dalam bentuk yang lebih sunyi: pengasingan seorang raja, penandatanganan sebuah perjanjian, atau perubahan kecil dalam struktur birokrasi.
Peristiwa Mancingan menjadi simbol dari proses tersebut.Di sebuah dusun kecil di pesisir selatan Jawa, seorang raja ditangkap tanpa pertempuran. Namun dari peristiwa sunyi itulah lahir perubahan besar dalam sejarah Jawa: berakhirnya kekuasaan politik Keraton Surakarta dan munculnya dominasi kolonial yang lebih terpusat.
Sejak saat itu, para raja Jawa tetap duduk di atas takhta. Tetapi kekuasaan mereka telah berubah menjadi bayang-bayang dari masa lalu.
