JATIMTIMES - DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menjadikan evaluasi arus mudik 2025 sebagai pijakan untuk memastikan persoalan infrastruktur tidak kembali terulang pada Lebaran 2026. Perbaikan jalan dan jembatan kewenangan provinsi diminta dilakukan lebih awal, bukan mendekati puncak arus mudik.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Diana AV Sasa menilai pola kepadatan dan titik rawan kecelakaan setiap tahun sejatinya dapat dipetakan. Karena itu, pemerintah provinsi tidak boleh lagi bersikap reaktif dalam menyiapkan infrastruktur.
Baca Juga : Ekonomi Kota Malang 2025 Tumbuh 5,92 Persen, Konsumsi Rumah Tangga Dominan
Ia memandang, kesiapan infrastruktur bukan sekadar rutinitas tahunan. Dengan begitu, sudah seharusnya persoalan infrastruktur harus tuntas lebih awal jika perencanaan berjalan dengan baik.
"Kita sudah belajar dari arus mudik tahun lalu, ada antrean panjang di sejumlah jalur strategis dan peningkatan kecelakaan akibat kelelahan serta kondisi jalan yang kurang optimal. Tahun ini tidak boleh terulang,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Menurut Diana, kepadatan ekstrem di sejumlah jalur strategis serta meningkatnya angka kecelakaan menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Seluruh ruas jalan dan jembatan kewenangan provinsi harus dipastikan dalam kondisi benar-benar laik fungsi sebelum mobilitas pemudik meningkat signifikan.
Ia menyoroti masih ditemukannya ruas jalan provinsi yang berlubang, bergelombang, hingga tergenang akibat musim hujan. Kondisi tersebut dinilai berisiko tinggi, terutama bagi pemudik sepeda motor yang mendominasi arus perjalanan di Jawa Timur.
“Musim hujan mempercepat kerusakan aspal dan memicu genangan. Kalau tidak diantisipasi, ini bisa menjadi faktor kecelakaan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan imbauan, tetapi harus memastikan fisik jalan benar-benar siap,” tegasnya.
Diana Sasa memastikan fungsi pengawasan DPRD terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) teknis akan diperketat. Dinas PU Bina Marga Jatim diminta menuntaskan perbaikan lebih awal dengan standar kualitas yang terukur.
Baca Juga : Kehangatan Warnai Bukber Bareng Kapolresta Banyuwangi dan Insan Pers Ballroom Hotel Kokoon Banyuwangi
Dinas Perhubungan Jatim juga didorong menyiapkan rekayasa lalu lintas berbasis data evaluasi tahun sebelumnya, termasuk pengaturan kendaraan berat dan optimalisasi jalur alternatif. Sementara Dinas PU Sumber Daya Air Jatim diminta memastikan sistem drainase berfungsi optimal agar genangan tidak menjadi faktor risiko tambahan.
Dia menegaskan, keterbukaan informasi terkait titik rawan kemacetan dan kecelakaan penting agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan secara lebih aman.
“Kita ingin Lebaran menjadi momen kebahagiaan, bukan duka karena kelalaian persiapan. Evaluasi tahun lalu harus jadi pijakan perbaikan tahun ini,” pungkas Ketua DPC PDIP Magetan itu.
