Apa Itu Family Office yang Diusulkan Luhut tapi Ditolak Dibiayai APBN oleh Purbaya?

JATIMTIMES - Gagasan pembentukan family office yang diusulkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan kembali jadi perbincangan hangat. Pasalnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak jika proyek tersebut dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penolakan itu memunculkan pertanyaan, apa sih sebenarnya family office yang dimaksud Luhut? Bahkan family office turut menjadi trending dalam penelusuran Google. 

Baca Juga : Trans7 Ramai Diboikot Para Santri hingga Masyarakat Pesantren, Ada Apa?

Secara sederhana, family office atau Wealth Management Consulting (WMC) adalah firma yang menyediakan layanan pengelolaan kekayaan untuk individu atau keluarga super kaya (high net worth individuals). Lembaga ini berfungsi membantu kliennya mengatur aset, investasi, hingga strategi pajak secara terintegrasi.

Konsep ini lazim di negara-negara dengan ekosistem finansial maju. Melalui family office, para investor global dapat menanamkan modal di Indonesia tanpa dikenai pajak berganda, dengan harapan mampu menarik dana besar ke dalam negeri.

Gagasan family office bukan ide baru. Luhut sudah menyuarakannya sejak masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) di era Presiden Joko Widodo.

Sejak 2024, DEN telah menyiapkan rencana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan dan Family Office di Bali. Kawasan ini dirancang sebagai gerbang investasi asing, tempat dana global bisa masuk untuk kemudian diarahkan ke berbagai sektor riil seperti infrastruktur, energi, hingga pariwisata.

Rencananya, proyek tersebut mulai dijalankan sejak Februari 2025. Namun hingga kini, realisasinya masih dalam tahap finalisasi. “Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden,” ujar Luhut, dikutip detikfinance, Selasa (14/10/2025). 

Luhut juga menyebut pemerintah telah meminta masukan dari investor dunia, termasuk Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, hedge fund terbesar di dunia. Menurutnya, konsep family office akan terus dilanjutkan di era Presiden Prabowo Subianto dan ditargetkan bisa beroperasi tahun ini.

Namun semangat Luhut tampaknya tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menjelaskan bahwa proyek tersebut tidak boleh dibiayai dari APBN.

Baca Juga : Kontroversi Patrick Kluivert, dari Tabrakan Maut hingga Utang Judi

“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya. 

Ia menegaskan APBN hanya akan digunakan untuk program-program prioritas yang jelas manfaatnya bagi masyarakat. “Saya hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Jadi pelaksanaannya bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengaku tidak terlibat dalam perencanaan proyek family office tersebut. Ia bahkan menyebut belum begitu memahami konsep yang sedang digagas Luhut.

“Nggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doainlah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” ujar Purbaya.