Harga Beras Naik, Komisi B DPRD Jatim Minta Bulog dan Disperindag Segera Turun Tangan

JATIMTIMES - Lonjakan harga beras di sejumlah kabupaten/kota menjadi perhatian serius Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim). Bulog bersama  Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim diminta segera turun tangan.

Hal ini disampaikan anggota Komisi B DPRD Jatim Erma Susanti. Ia menegaskan bahwa Bulog dan Disperindag merupakan pihak yang mengetahui langsung terkait tata niaga pasokan beras.

Baca Juga : Hingga Akhir Tahun, Harga Emas di Kota Malang Diprediksi Tetap Tinggi

Erma menegaskan bahwa Bulog dan Disperindag Jatim harus mempercepat distribusi, melakukan operasi pasar, dan memperluas akses SPHP agar masyarakat bisa membeli beras dengan harga yang wajar.

“Koordinasi Bulog dengan Disperindag Jatim harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat semakin kesulitan hanya karena harga beras yang tak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian,” ungkapnya, Kamis (18/9/2025).

Legislator Dapil Blitar-Tulungagung ini menyebut, kenaikan harga sudah mulai dirasakan di banyak wilayah. Karena itu, pemerintah daerah wajib bertindak cepat agar beban masyarakat tidak semakin berat.

Dikatakannya, harga beras premium dalam kemasan lima kilogram telah mencapai Rp83 ribu, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) Bulog yang seharusnya sekitar Rp55 ribu. 

“HET Bulog lima lima ribu, tapi ternyata sejenisnya sudah enam puluhan, bahkan ada beras murah dijual lima delapan ribu,” ucapnya.

Kenaikan ini dipicu oleh distribusi yang belum merata dan pasokan yang sedang mengalami tekanan akibat musim tanam, cuaca, dan logistik ke daerah terpencil.

Baca Juga : DPR Dorong RUU Penyediaan Air Minum Masuk Prolegnas 2026, Ahmad Irawan Ingatkan Krisis Akses Air Bersih

Begitu juga problem keberadaan beras  Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang ada, perlu ada perbaikan. Pasalnya masih banyak masyarakat juga kesulitan mendapatkan beras ini. "Penyaluran beras SPHP menunjukkan kondisi yang masih perlu diperbaiki," lanjutnya.

Total alokasi SPHP untuk provinsi ini mencapai 173.000 ton. Tetapi realisasi penyalurannya baru sekitar 5,73 persen dari jumlah tersebut. Bulog memastikan stok SPHP di gudang di Malang, misalnya, masih cukup. Tercatat 68.000 ton stok di gudang dengan target penyaluran 23.000 ton hingga akhir tahun, sehingga stoknya surplus sekitar 45.000 ton untuk wilayah Malang. 

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa meski stok tersedia, distribusi SPHP belum berjalan optimal. Terutama ke pasar tradisional dan daerah-daerah yang terdampak kenaikan harga paling tinggi. 

“Ya ini Bulog harus intensif mengeluarkan berasnya dengan harga yang murah. Ada pergerakan harga dan di beberapa daerah harganya sudah naik,” ujar legislator Fraksi PDIP tersebut.