PBB Soroti Demonstrasi di Indonesia, Desak Investigasi Cara Aparat Tangani Massa

JATIMTIMES - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyoroti situasi demonstrasi yang tengah berlangsung di Indonesia. PBB mendesak adanya penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terkait cara aparat keamanan menangani aksi massa di berbagai daerah.

Juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani menyampaikan pernyataan resmi melalui rekaman video yang dipublikasikan pada Selasa (2/9/2025). Ia menegaskan bahwa PBB mengikuti perkembangan politik dan keamanan di Indonesia dengan sangat cermat.

Baca Juga : Bantah Kunker Dewan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Alayk Ngaku ke Jakarta Redam Potensi Aksi Anarkis Mahasiswa

“Kami mengikuti dengan cermat rangkaian kekerasan di Indonesia dan dalam konteks demokrasi nasional. Kami menekankan pentingnya dialog untuk menanggapi kekhawatiran publik,” ujarnya, dikutip dari laman resmi OHCHR PBB.

PBB Tekankan Kebebasan Berkumpul

Ravina menekankan bahwa pemerintah Indonesia perlu memastikan hak atas kebebasan berkumpul tetap dijunjung tinggi, sebagaimana diatur dalam norma dan standar internasional. Menurut dia, aparat yang diterjunkan, baik kepolisian maupun militer, harus menjaga ketertiban publik tanpa melanggar hak asasi manusia.

“Pihak berwenang harus menjunjung hak atas kebebasan berkumpul sambil tetap menjaga ketertiban sesuai norma dan standar internasional dalam pengelolaan aksi publik,” jelasnya.

Selain itu, PBB mengingatkan agar aparat keamanan selalu mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuasaan dan senjata api. Hal ini penting untuk mencegah jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam penanganan aksi unjuk rasa.

Desakan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM

Dalam pernyataannya, PBB juga menyerukan adanya investigasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia internasional, terutama yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.

Baca Juga : Oknum Pembawa Bom Molotov saat Demo di Kota Malang Jadi Tersangka

“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” tegas Ravina.

Situasi Demonstrasi di Indonesia

Sejak akhir Agustus hingga awal September 2025, Indonesia tengah diguncang gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Aksi ini dipicu oleh berbagai isu politik dan sosial, termasuk desakan perubahan kebijakan pemerintah. Beberapa unjuk rasa berakhir ricuh hingga menyebabkan aparat menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Sorotan dari PBB ini diperkirakan akan memberi tekanan tambahan kepada pemerintah Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam menangani aksi publik serta menjamin transparansi dalam proses hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran HAM.