JATIMTIMES - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang berkomitmen menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan target yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2025-2029.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito Widoyoko menyampaikan, bahwa berdasarkan target penurunan kemiskinan yang ada di RPJMD Kota Malang 2025-2029, di tahun 2025 sebesar 3,85 persen, tahun 2026 sebesar 3,63 persen, tahun 2027 sebesar 3,52 persen, tahun 2028 sebesar 3,43 persen dan tahun 2029 sebesar 3,25 persen.
Baca Juga : Mas Ibin Tegaskan Peran Kota Blitar sebagai Konsolidator Pangan, Produksi Padi Tembus 6.000 Ton
"Selama 10 tahun ini sudah ada penurunan angka kemiskinan. Dari yang mulai 4,6 sekian persen sampai sekarang itu 3,85 persen di tahun 2025. Kalau targetnya tahun 2026 ini ya kami memang menargetkan kemiskinan bisa turun," ungkap Donny.
Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Humas (sekarang Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan) Sekretariat Daerah Kota Malang ini menjelaskan, meski penurunan kemiskinan menjadi fokus utama, tetapi yang lebih penting yakni cara penanganan kemiskinannya, agar masyarakat miskin di Kota Malang makmur dan sejahtera.
Menurut Donny, dalam menangani kemiskinan di Kota Malang dibutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang serta dari instansi lainnya. "Penanganan kemiskinan kita harus tetap berkoordinasi dengan perangkat daerah lain, kemudian pemerintah pusat dan provinsi juga," ujar Donny.
Pihaknya menyebut, dalam menjalin kolaborasi lintas perangkat daerah dan instansi tersebut dibutuhkan data masyarakat miskin yang benar, mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Data ini paling penting, khususnya updating DTSEN yang diperkuat soal sistem datanya, update datanya di DTSEN. Itu kan ada desil-desilnya di situ. Harapannya di 2026 ini kami bisa lebih memperbaiki data meskipun data kami juga sudah lumayanlah kalau dibandingkan sebelumnya dan daerah lainnya," jelas Donny.
Lebih lanjut, menurut Donny, dengan data masyarakat miskin yang ada di DTSEN akurat, maka akan membantu penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran kepada para penerima manfaat.
"Jadi penanganan kemiskinan supaya holistik, dalam arti semua perangkat daerah ikut serta terkait penanganan kemiskinan. Makanya kan ada Tim Percepatan Penurunan Kemiskinan dan itu kan ada di Bappeda, sehingga masing-masing dinas tahu apa yang harus diintervensi dan disasar," beber Donny.
Baca Juga : Gubernur Proyeksikan Jatim Produksi 5,4 Juta Ton Jagung di 2026
Mantan Camat Kedungkandang itu mencontohkan, ketika terdapat masyarakat yang masuk dalam kategori desil dua hingha tiga pada DTSEN atau masuk dalam kategori masyarakat rentan maka akan diberdayakan dengan pemberian bantuan peralatan usaha dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang maupun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang.
"Kalau untuk masyarakat yang benar-benar dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, tidak bisa memenuhi kebutuhannya misalnya lansia, difabel, nah itu kami masukkan di bansos. Baik itu bansos provinsi atau dari pemerintah pusat. Nah bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi kalau misalnya data di kami kurang valid, tidak tepat sasaran, itu kan sayang," jelas Donny.
Sementara itu, untuk mengantisipasi penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang bersinergi dengan masing-masing kelurahan di Kota Malang yang dibantu oleh pilar-pilar sosial melakukan musyawarah kelurahan untuk pemutakhiran data masyarakat miskin.
"Makanya dalam meminimalisir ataupun mengantisipasi bantuan yang tidak tepat sasaran itu kami mengadakan musyawarah kelurahan atau musykel untuk pemutakhiran data masyarakat miskin," pungkas Donny.
