JATIMTIMES - Polemik soal tembok di Perumahan Griya Shanta masih terus berlanjut sampai saat ini. Bahkan sampai saat ini, polemik tersebut justru memunculkan konflik antarwarga, terlebih setelah tembok tersebut tiba-tiba dirobohkan oleh sejumlah masyarakat.
Sebagai informasi, tembok tersebut menjadi kunci atas konflik yang tengah terjadi sampai saat ini. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berdalih bahwa tembok itu perlu diruntuhkan untuk kelanjutan pembangunan jalan tembus di wilayah RW 9 dan RW 12 Kelurahan Mojolangu.
Baca Juga : Investor Kopi Rp 20 Miliar Diduga Fiktif, Tiga WNA Pakistan Diamankan di Tulungagung
Namun, rencana Pemkot Malang tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat Kota Malang merasa perlu jalan tembus mendukung rencana pemerintah.
Sedangkan sebagian masyarakat Perumahan Griya Shanta menolak rencana itu, dengan berdalih dapat berkurangnya kenyamanan dan keamanan jika jalan perumahan difungsikan sebagai jalan umum.
Sayangnya, tak semua warga Perumahan Griya Shanta menolak pembongkaran tembok untuk pembangunan jalan tembus. Namun juga tak sedikit warga di perumahan yang sama mendukung rencana Pemkot Malang tersebut karena berbagai pertimbangan.
Polemik tersebut dipandang sebagai ketidaktegasan Pemkot Malang dalam merealisasikan pembangunan. Bahkan hingga menyebabkan munculnya konflik antar warga. "Seharusnya bisa lebih tegas. Beberapa waktu lalu, sudah sempat ada SP (surat peringatan) satu sampai tiga. Itu progres yang bagus, namun sayangnya saat eksekusi justru mundur," ujar Wakil Wali Kota LIRA Kota Malang, Ahsanul Huda.
Dirinya menilai, bahwa dalam sebuah pembangunan adanya pro dan kontra adalah hal yang wajar. Namun bukan berarti sebuah pembangunan harus dilakukan dengan asal-asalan.
Baca Juga : Jelang Nataru, Lonjakan Arus Kendaraan di Malang Diprediksi Dua Periode
"Kalau dilihat, sebenarnya kan jalan tembus itu sudah direncanakan sejak lama. Berarti kan sudah ada waktu yang cukup panjang untuk merencanakannya dengan sangat matang. Hanya tinggal pelaksanaannya saja," jelas Huda.
Untuk itu menurutnya saat ini Pemkot Malang hanya perlu mempertegas langkah yang akan dilakukan selanjutnya, terutama untuk membangun jalan tembus.
"Silahkan dipeertegas langkahnya, kalau dalam hal ini kan membangun jalan tembus. Tapi tanpa mengesampingkan proses (hukum) yang sedang berlangsung saat ini," pungkasnya.
