JATIMTIMES - Rumah dinas Wakil Wali (Wawali) Kota Malang akhirnya akan menjalani rehabilitasi setelah lebih dari sepuluh tahun tidak mendapat pemeliharaan berarti. Kepala DPUPRPKP Kota Malang Dandung Djulharjanto menegaskan bahwa perbaikan ini sudah sangat mendesak mengingat kondisi bangunan yang semakin menua.
“Rumah dinas wakil wali kota. Sudah perlu (direhabilitasi, red). Itu lama banget. Rumah dinas Wawali, lama banget memang tidak dilakukan rehabilitasi,” ujar Dandung.
Baca Juga : Warung Lalapan & Seafood Cak Tomo Tumbuh Jadi Legenda Kuliner Malang sejak Tahun 2000
Rehabilitasi yang akan dilakukan bersifat penyesuaian ruang dan penggantian beberapa bagian bangunan yang sudah tidak layak. Ia memastikan tidak ada penambahan tingkat bangunan.
“Penyesuaian nanti, penyesuaian ruangan, kemudian penggantian, seperti itu. Dan tetap lantai satu,” jelasnya.
Dandung menambahkan bahwa biaya terbesar dalam rehabilitasi biasanya bukan berasal dari struktur gedung, melainkan dari kebutuhan perabotan. Meski begitu, fokus utama kali ini tetap pada perbaikan fisik bangunan yang telah lama tidak terawat.
Selain rumah dinas wakil wali kota, rumah dinas wali kota juga mendapatkan perhatian. Namun perbaikan dilakukan pada bagian atap yang sudah lama tidak mendapat pemeliharaan.
“Atapnya itu kan usuk-usuknya, gentengnya itu kan udah lama enggak dilakukan pemeliharaan itu,” terangnya.
Baca Juga : Pemdes Rabasan Salurkan BLT Kesra 2025 ke 787 KPM, Warga Sambut Lega
Untuk pelaksanaan rehabilitasi, Dandung memastikan pihaknya menyesuaikan dengan kondisi cuaca agar penghuni tidak perlu pindah sementara. “Tidak harus pindah, nanti kita laksanakan pada musim kemarau, sehingga tidak harus pindah, kita sesuaikan waktunya,” ujarnya.
Ketika ditanya kapan terakhir rumah dinas wakil wali kota mendapat pemeliharaan, Dandung mengaku selama ia bertugas di DPUPRPKP belum pernah melihat adanya perbaikan. “Selama saya di PU belum pernah. Kayaknya pada saat wakil wali kota sebelumnya juga belum ada itu. Sepuluh tahun menurut saya,” ungkapnya.
Dengan rencana rehabilitasi ini, pemerintah berharap rumah dinas pejabat kembali layak huni dan mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara optimal.
