JATIMTIMES - Pemkot Batu mencatat masih ada 66 perumahan yang belum melengkapi perizinan. Untuk itu, Pemkot Batu menargetkan penuntasan perizinan pada akhir tahun ini juga. Jika tidak, kebijakan moratorium atau pemberhentian izin pembangunan akan diterapkan.
Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menegaskan keputusan motarorium perumahan mulai diberlakukan tahun depan. Keputusan itu diambil usai banyaknya temuan kasus perumahan yang tak berizin di Kota Batu.
Baca Juga : Hotel di Kota Batu Targetkan Capai Okupansi 100 Persen saat Nataru
"Kami memberikan deadline kepada para pengembang hingga akhir tahun ini untuk menuntaskan izin," jelas Heli saat ditemui JatimTIMES, belum lama ini.
Dikatakannya, sejauh ini banyak alasan yang dilayangkan pengembang kepada pemerintah mengenai kesulitan pengurusan izin. Mereka bahkan sering abai dan menyepelekan pengurusan administrasi yang legal. Akibatnya, perumahan tumbuh di lahan-lahan yang tak seharusnya. Sebagai contoh, lahan sawah yang dilindungi (LSD).
Pihaknya menduga, banyaknya kejadian tersebut lantaran pembelian tanah tidak langsung melalui pemerintah secara resmi. Pengembang biasanya tergiur dengan harga penawaran yang murah dan mulai melakukan pembangunan secara ilegal.
"Akibatnya, baru diketahui setelah ada kejadian. Moratorium sebagai wujud pengendalian rencana tata ruang wilayah (RTRW). Termasuk memastikan peruntukannya sebagai hunian dan tidak berubah fungsi menjadi objek investasi maupun vila," tutur dia.
Dengan begitu, sambungnya, iklim investasi di sektor konstruksi bisa tumbuh sesuai dengan aturan yang berlaku. Heli menambahkan, berbagai kemudahan dalam pengurusan perizinan perumahan telah disediakan pemerintah.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang tengah dirumuskan saat ini. "Maka perda ini bisa menjadi acuan resmi mulai tahun depan tidak ada lagi kesulitan dalam perizinan selama memenuhi syarat," tambahnya.
Heli menegaskan bagi para pengembang agar segera menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Tujuannya, agar Pemkot Batu dapat ambil bagian untuk menyempurnakan fasilitas umum seperti pembangunan jalan, drainase dan sebagainya.
