JATIMTIMES - Pergantian abad ke-16 ke-17 adalah masa di mana Jawa mengalami transformasi besar. Kerajaan pesisir yang sebelumnya berpengaruh seperti Demak, Jepara, dan Surabaya mulai menghadapi kebangkitan kekuatan pedalaman yang berpusat di Mataram. Di tengah pergolakan itu, simbol politik memainkan peran strategis. Gelar kebangsawanan, nama daerah, bahkan penempatan makam bukan sekadar formalitas, melainkan alat legitimasi.
Panembahan Senapati (1584–1601) memahami betul politik simbolik ini. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga membangun legitimasi melalui simbol, narasi sejarah, dan penataan gelar bangsawan. Salah satu strategi pentingnya adalah pemberian gelar yang mengaitkan tokoh-tokoh penting Mataram dengan nama daerah bersejarah di Jawa Timur, seperti Singasari, Puger, Purbaya, dan Blitar.
Baca Juga : Kalender Jawa Selasa Legi, 12 Agustus 2025: Watak Weton, Rezeki, Jodoh, dan Hari Baik
Gelar “Blitar” yang kelak menjadi identitas politik bagi garis keturunan Mataram - Madiun muncul dalam konteks ini. Namun, untuk memahami makna pemberian gelar tersebut, kita perlu lebih dahulu menelusuri latar keruntuhan Pajang dan awal kebangkitan Mataram.
Dari Pajang ke Mataram: Pergeseran Pusat Kekuasaan
Sumber-sumber klasik seperti Babad Tanah Djawi, Serat Kandha, dan catatan Hageman menggambarkan peralihan kekuasaan dari Pajang ke Mataram dengan versi berbeda-beda.
Menurut Babad Tanah Djawi (Meinsma, 102), Pangeran Benawa, putra Sultan Hadiwijaya, hanya memerintah Pajang selama setahun (1587–1588) sebelum wafat. Penggantinya adalah Pangeran Gagak Baning, adik Panembahan Senapati, yang hanya menyandang gelar Adipati Pajang. Pada masa pemerintahannya, kota Pajang dipindahkan atau diperluas sehingga makam seorang mukmin Arab berada di dalam kompleks tembok kota. Bentuk kota yang persegi kelak menjadi ciri khas Keraton Plered.
Versi Serat Kandha menambahkan bahwa Benawa sebenarnya mengundurkan diri menjadi pertapa setelah keruntuhan Pajang, dan Gagak Baning membangun istana baru di sebelah barat yang lama, memasukkan makam sultan lama Pajang ke dalam kompleks keraton.
Hageman, dalam Geschiedenis, menulis bahwa Benawa digantikan oleh “Gajah Bumi” (kemungkinan identik dengan Pangeran Gagak Baning, adik Panembahan Senapati). Setelah kematiannya, putra Benawa, Radin Sida Wini, memerintah hingga tahun 1617 dengan menggunakan gelar ayahnya, Pangeran Benawa II.
Analisis historiografi kritis menunjukkan bahwa ketiga versi ini sepakat pada poin penting: setelah Benawa, kekuasaan Pajang berada di tangan keluarga Senapati. Penempatan makam dan pergeseran keraton menunjukkan simbol pengambilalihan legitimasi Pajang oleh Mataram. Pergeseran pusat kekuasaan ini bukan hanya fisik, tetapi juga ideologis — Mataram tampil sebagai pewaris sah Pajang.
Penobatan Senapati: Dari Senapati Ingalaga menjadi Panembahan
Seusai mengangkat Pangeran Benawa di Pajang, Senapati kembali ke Mataram dan diproklamasikan rakyatnya sebagai Panembahan. Serat Kandha menyebut upacara itu berlangsung di paseban, dihadiri seluruh keluarga dan Ki Juru Martani.
Gelar Panembahan sendiri, menurut catatan sejarah Jawa, mulai digunakan secara konsisten pada masa Sultan Agung, namun kemungkinan sudah dipakai lebih awal sebagai gelar religio-politik. Tidak seperti gelar Sultan yang menekankan legitimasi Islam formal, Panembahan mengandung makna penguasa yang menjadi pusat penghormatan spiritual rakyat.
Panembahan Senapati tidak pernah mengambil gelar Sultan Pajang, meskipun secara de facto ia menjadi penguasa paling berkuasa di Jawa pedalaman. Ia tampaknya menyadari bahwa menyandang gelar itu akan memicu klaim dan polemik politik, terlebih karena gelar sultan di Pajang pada hakikatnya tidak lebih dari gelar pangeran adipati. Alih-alih, ia justru memilih langkah yang lebih halus namun sarat makna politik dengan mengangkat anggota keluarganya memakai gelar yang diambil dari nama daerah di Jawa Timur.
Sumber Serat Kandha menyebutkan, delapan hari setelah tiba di Mataram, Senapati diangkat oleh rakyatnya sebagai panembahan, tetap menggunakan nama lamanya, Senapati Ingalaga. Upacara itu berlangsung di paseban, di hadapan seluruh keluarganya, dengan Ki Juru Martani duduk di depannya. Dalam tradisi Jawa abad ke-16, kenaikan seorang penguasa biasanya diikuti kenaikan pangkat bagi saudara, putra, dan para pejabat utamanya. Pada momen inilah Senapati menobatkan beberapa kerabatnya dengan gelar simbolis yaitu Pangeran Singasari yang menggaungkan kemasyhuran kerajaan pendahulu Majapahit, Pangeran Blitar atau Juminah yang kelak berperan penting di Madiun, Pangeran Puger yang membuka kaitan ke pesisir timur, dan Pangeran Purbaya yang mengacu pada nama kuno Madiun.
Pemilihan nama-nama itu bukan kebetulan. Singasari, yang lebih tua daripada Majapahit, mempertegas klaim Mataram atas warisan Jawa Timur kuno. Blitar dan Puger, meski pada abad ke-17 penduduknya jarang dan perannya kecil, ditempatkan sejajar sebagai penjepit Singasari, menciptakan formasi simbolik yang menyerupai Mataram di Jawa Tengah dengan pusat di Mataram, diapit Bagelen dan Pajang. Purbaya, sebagai nama lama Madiun, dipakai untuk menunjukkan pretensi kekuasaan atas wilayah tetangga di sebelah timur.
Langkah ini membentuk sebuah peta kekuasaan simbolik Mataram dengan Singasari di timur, diapit Blitar dan Puger, sementara Purbaya mewakili klaim ke Madiun. Dalam kerangka ini, kunjungan Senapati ke ujung timur Jawa untuk bertemu Sunan Giri kemungkinan besar dimaksudkan untuk menggalang dukungan bagi program politiknya, sedangkan penyambutan bersenjata oleh raja Surabaya dapat dibaca sebagai penolakan atau jawaban atas sebuah ultimatum.
Menariknya, tidak satu pun gelar yang diambil dari Kediri. Hal ini mungkin disengaja agar tidak menyinggung penguasa atau bangsawan Kediri yang berpotensi menjadi sekutu. Para pemegang gelar ini kemudian terbukti memegang peranan penting dalam sejarah Mataram terutama selama pengepungan Batavia tahun 1629 ketika mereka sengaja ditempatkan di garis depan. Kegagalan mereka tidak diikuti hukuman berat, berbeda dengan perlakuan terhadap pejabat berpangkat lebih rendah.
Meskipun babad dan naskah resmi kerap menyebut mereka sebagai pangeran, ada kemungkinan bahwa sebelum sekitar 1640 mereka hanya menyandang gelar kiai adipati. Namun, demi kemudahan penulisan, gelar pangeran tetap digunakan. Yang jelas, strategi Senapati dalam mengangkat gelar-gelar ini memperlihatkan kecermatan politiknya yang menggunakan simbol wilayah untuk membangun legitimasi, memproyeksikan klaim kekuasaan, dan sekaligus mengirim pesan terselubung kepada lawan maupun calon sekutu.
Makna Politik Gelar “Blitar”
Pada abad ke-17, Blitar bukanlah pusat kekuasaan besar. Wilayahnya jarang disebut dalam naskah sejarah seperti Pararaton. Mengapa Senapati memberinya kepada seorang tokoh keluarga?
Penulis berpendapat bahwa pemberian gelar daerah dapat memiliki dua tujuan. Pertama, sebagai simbol klaim wilayah, meskipun tokoh yang menyandang gelar tersebut belum tentu memerintah di daerah itu. Kedua, sebagai sarana pembentukan struktur pemerintahan tandingan yang meniru susunan kerajaan besar pada masa lalu.
Dalam kasus Pangeran Blitar atau Panembahan Juminah, maknanya bersifat ganda. Blitar berada dalam orbit budaya dan politik Madiun, yang merupakan basis kekuatan Retno Dumilah, permaisuri kedua Senapati. Selain itu, gelar ini mengaitkan legitimasi Mataram dengan jaringan bangsawan Jawa timur yang pernah menjadi pesaing Majapahit dan Demak.
Dengan demikian, Blitar dalam konteks ini bukan sekadar nama tempat, tetapi menjadi lambang keterhubungan antara dinasti Mataram dengan garis darah Madiun. Salah satu tokoh yang menjadikan gelar ini berpengaruh dalam politik Mataram adalah Panembahan Juminah, pemegang gelar Blitar yang menghubungkan dua pusat kekuasaan penting di Jawa pedalaman.
Panembahan Juminah dan Dinasti Mataram–Madiun
Panembahan Juminah lahir dengan nama Raden Mas Bagus, putra Panembahan Senapati dari permaisuri kedua, Raden Ayu Retno Dumilah, putri sulung Panembahan Timur yang juga dikenal sebagai Adipati Madiun I. Dengan pernikahan ini, Mataram dan Madiun terhubung dalam satu garis darah, menggabungkan dua pusat kekuasaan penting di Jawa pedalaman.
Ketika dewasa, ia bergelar Pangeran Balitar I. Pada 1601, setelah wafatnya sang kakak, Raden Adipati Pringgalaya, ia diangkat menjadi Bupati Madiun dengan gelar Kanjeng Pangeran Adipati Jumina Petak atau Adipati Mangkunegara I, dan memerintah hingga 1613. Sebagai putra dari permaisuri kedua, Pangeran Juminah sempat dipertimbangkan sebagai calon penerus Panembahan Senapati. Namun, ia justru memperkuat posisinya di Madiun, menjadi penguasa yang memadukan legitimasi Mataram dengan basis kekuasaan Madiun.
Beberapa tahun setelah Panembahan Hanyakrawati wafat, Sultan Agung menikahkan ibundanya, Ratu Mas Hadi, dengan Pangeran Adipati Jumina yang kemudian dikenal sebagai Panembahan Juminah.
Dari pernikahannya dengan Ratu Mas Hadi, Panembahan Juminah memiliki empat orang anak. Anak pertama adalah Raden Ayu Djurumayem, yang menikah dengan Panembahan Jurumayem. Anak kedua adalah Pangeran Adipati Balitar II, Bupati Madiun pada 1645–1677. Dari Pangeran Adipati Balitar II lahir Pangeran Tumenggung Balitar Tumapel III, Bupati Madiun pada 1677–1703, yang kemudian menurunkan Pangeran Arya Balitar IV, Bupati Madiun pada 1704–1709. Dari Pangeran Arya Balitar IV lahirlah Kanjeng Ratu Mas Balitar atau Gusti Kanjeng Ratu Poeger, permaisuri Sunan Pakubuwana I. Dari perkawinan ini lahir Sunan Amangkurat IV, Pangeran Arya Blitar, dan Pangeran Purbaya. Menariknya, sebelum menjadi permaisuri, Ratu Mas Balitar sempat menjabat sebagai Bupati Madiun, sebelum suaminya naik takhta. Anak ketiga adalah Raden Haryo Suroloyo. Anak keempat adalah Raden Ayu Kajoran, yang menikah dengan Pangeran Kajoran. Dari garis ini lahir keturunan yang menjadi istri Amangkurat I, yang kemudian menurunkan Sunan Pakubuwana I.
Dari paparan ini jelas terlihat bahwa para bangsawan berdarah biru yang menyandang gelar Balitar atau Blitar tidak pernah memerintah di Blitar, melainkan di Madiun. Trah ini memimpin Madiun secara turun-temurun hingga tahun 1757, dengan penguasa terakhir adalah Pangeran Mangkudipuro. Setelah itu, Madiun dipimpin oleh keluarga Raden Ronggo Prawirodirjo I, putra Ki Ageng Derpoyudo dari Sukowati, yang merupakan tangan kanan Sultan Hamengkubuwono I. Sejak Perjanjian Giyanti tahun 1755, wilayah Madiun resmi masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Yogyakarta.
Baca Juga : NasDem Kota Malang Siapkan Strategi 2029, Fokus Gaet Gen Z dan Milenial
Melalui garis Kanjeng Ratu Mas Balitar, trah Panembahan Juminah menjadi leluhur bagi empat pusat kekuasaan di Jawa, yakni Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Puro Mangkunegaran, dan Puro Pakualaman. Dari pernikahannya dengan Sunan Pakubuwana I, Ratu Mas Balitar melahirkan tiga putra. Putra sulung, Gusti Raden Mas Suryaputra atau Sunan Amangkurat IV, menurunkan Pangeran Mangkunagara di Kartasura, Susuhunan Pakubuwana II, serta Pangeran Mangkubumi yang kelak bergelar Sri Sultan Hamengkubuwana I. Putra kedua adalah Gusti Raden Mas Sasangka atau Pangeran Adipati Purbaya. Putra bungsu adalah Gusti Raden Mas Sudomo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Blitar. Dari garis keturunan KGPA Arya Blitar lahir Raden Ayu Wulan, yang menikah dengan Pangeran Mangkunagara di Kartasura dan melahirkan Raden Mas Said, kelak bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I.
Panembahan Juminah tidak hanya berperan dalam birokrasi dan jaringan politik. Pada 1629, ia memimpin pasukan Mataram bersama Tumenggung Singoranu dalam pengepungan Batavia untuk mengusir VOC. Meskipun ekspedisi ini gagal, posisinya sebagai bangsawan bergelar daerah membuatnya terbebas dari hukuman berat yang biasa dijatuhkan pada pejabat berpangkat rendah. Status simbolik ini menjadi pelindung politik yang penting.
Pada 1632, ketika Sultan Agung membangun kompleks pemakaman di Bukit Kabul atau Astana Giriloyo sebagai persiapan peristirahatan terakhirnya, Panembahan Juminah dipercaya mengawasi pembangunan. Namun, ia wafat sebelum proyek selesai dan dimakamkan di Giriloyo, dekat pusat legitimasi spiritual Mataram.
Gelar Blitar yang disandang Juminah dan keturunannya bukan sekadar penanda geografis. Ia melambangkan keterhubungan dinasti Mataram dengan garis darah Madiun, mempertegas klaim politik Senapati atas wilayah timur Jawa, dan mengintegrasikan bangsawan Madiun ke dalam struktur kekuasaan Mataram. Dari perspektif historiografi, gelar ini merupakan bagian dari strategi simbolik yang menyasar lawan politik sekaligus memperkuat internal kerajaan. Salah satu keturunan Juminah yang paling menonjol, sekaligus kerap disalahpahami dalam catatan sejarah, adalah Pangeran Arya Blitar, tokoh yang namanya memunculkan banyak tafsir keliru dalam historiografi Jawa.
Pangeran Arya Blitar: Raja Anti VOC di Tengah Runtuhnya Kartasura
Dalam beberapa hari terakhir, pada segmen sejarah ini kita menyoroti sosok Pangeran Arya Balitar, yang juga dikenal sebagai Arya Blitar.Secara ilmiah telah kita bahas bahwa meskipun menyandang nama Blitar, ia sebenarnya tidak pernah menjabat sebagai Adipati Blitar. Sebenarnya, inilah maksud utama dari tulisan ini: meluruskan sejarah, agar Pangeran Arya Blitar tidak disalahpahami sebagai tokoh lain bernama Adipati Arya Blitar, putra Raden Kusen, yang memerintah Blitar pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16.
Pada awal abad ke-18, Jawa menjadi panggung tempat takhta, darah, dan dendam berpadu dalam drama politik yang berakhir di bawah moncong meriam VOC. Dari pusaran peristiwa itu, muncul figur Pangeran Arya Blitar, yang juga dikenal sebagai Pangeran Balitar atau Raden Mas Sudomo. Ia menolak tunduk pada hegemoni Belanda dan berusaha membangun kerajaan tandingan dari reruntuhan Kartasura.
Pangeran Arya Blitar lahir dari rahim Ratu Mas Blitar, bangsawan Madiun yang mewarisi darah Retno Dumilah, tokoh legendaris perlawanan Demak-Mataram, dan Sunan Prawoto dari Kesultanan Demak. Dari garis ibu, ia termasuk keturunan Panembahan Juminah, putra pendiri Mataram, Panembahan Senapati. Gelar “Arya Blitar” bukan sekadar penanda wilayah, melainkan simbol otoritas politik Mataram di daerah timur yang rawan pembelotan.
Sejak akhir abad ke-17, pemegang gelar Arya Blitar memegang peran penting sebagai penghubung antara Kartasura dan wilayah timur seperti Madiun, Blitar, Lumajang, hingga Blora. Saat pendahulunya, Arya Pulangjiwa, dihukum mati karena mendukung Amangkurat III dalam Perang Suksesi Jawa I (1704–1708), Pakubuwana I menunjuk Arya Blitar sebagai penerus, sebuah langkah strategis untuk mempertahankan loyalitas keluarga Senapati.
Wafatnya Pakubuwana I pada 1719 membuka kembali luka lama perebutan takhta. Amangkurat IV, putra mahkota, naik tahta dengan dukungan penuh VOC, melewati proses tradisional musyawarah bangsawan. Bagi Arya Blitar, ini adalah pengkhianatan terhadap legitimasi Mataram yang berdasar darah dan restu spiritual, bukan kehendak loji Belanda. Ia juga kehilangan beberapa apanage strategis, termasuk Jagaraga dan Blora, suatu pemangkasan yang menghantam pengaruh politik dan ekonominya.
Ketegangan politik ini memuncak ketika Arya Blitar meninggalkan Kartasura dan membangun basis di Kartasekar (beberapa sumber menyebut Kartasari) di wilayah Bantul. Tempat ini memiliki nilai simbolis: bekas situs peninggalan Sultan Agung, pusat memori kejayaan Mataram Islam. Dengan dukungan ibunya dan para bangsawan yang kecewa, ia memproklamasikan diri sebagai Sultan Ibnu Mustafa Pakubuwana ing Alaga Senapati Abdulrahman Sayidin Panatagama—gelar yang sarat legitimasi religio-politik Jawa.
Kartasekar menjadi pusat perlawanan. Arya Blitar membentuk koalisi yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Arya Dipanagara, Panji Surengrana, Arya Jaya Puspita, dan jaringan ulama pedalaman. VOC mencatatnya sebagai “koalisi terstruktur dengan basis sosial luas,” bukti bahwa perlawanan ini memadukan kekuatan militer, legitimasi darah, dan dukungan spiritual.
Gerakan ini tidak hanya bersifat politik, tetapi juga ideologis. Di mata pengikutnya, raja adalah pancaran “wahyu keprabon” yang harus menjaga keseimbangan kosmos. Raja yang tunduk pada kompeni dianggap telah kehilangan cahaya ilahiah dan karena itu tidak layak memerintah. Arya Blitar mengangkat dirinya sebagai alternatif, menyatukan sentimen anti VOC yang membara sejak masa Amangkurat III.
VOC dan Amangkurat IV segera merespons. Pada 1720–1721, pasukan gabungan menyerbu basis perlawanan. Pertempuran besar terjadi di Sanasewu. Meskipun pasukan Arya Blitar mencatat kemenangan awal, meriam “gurnat” dan “gurnada” VOC menghancurkan barisan. Kartasekar jatuh, memaksa Arya Blitar mundur ke Lumajang, wilayah yang dahulu ia taklukkan untuk Pakubuwana I.
Di Lumajang, ia sempat bertahan sebelum wafat pada 1721. Kematian ini menandai berakhirnya secara singkat “Kerajaan Kartasekar,” namun tidak menghapus jejak politik dan simbolik perlawanan terhadap VOC. Jenazah Arya Blitar kemudian dimakamkan dengan penuh penghormatan di Astana Panitikan, Umbulharjo, Yogyakarta.
Dari pernikahannya dengan Raden Ayu Brebes, lahir Raden Ayu Wulan, yang menikah dengan Pangeran Arya Mangkunegara di Kartasura. Dari jalur inilah lahir Raden Mas Said, kelak bergelar Sambernyawa, pendiri Kadipaten Mangkunegaran—tokoh yang akan menyalakan kembali api perlawanan anti-VOC di pertengahan abad ke-18.
VOC mungkin mencatat Arya Blitar sebagai pemberontak, tetapi dalam babad rakyat, ia adalah simbol kehormatan trah Mataram yang menolak tunduk. Runtuhnya Kartasekar adalah kekalahan militer, namun secara ideologis, ia meninggalkan warisan bahwa takhta sejati hanya sah bila diakui rakyat dan restu leluhur, bukan karena surat pengangkatan dari loji Belanda.
Kisah Pangeran Arya Blitar memperlihatkan bahwa politik Jawa pada awal abad ke delapan belas tidak dapat dilepaskan dari perpaduan antara legitimasi darah, dukungan spiritual, dan kendali kolonial. Runtuhnya Kartasura bukan sekadar perebutan istana, melainkan juga simbol keretakan tatanan kosmos Jawa, ketika raja tidak lagi menjadi pusat keadilan. Bara dendam Kartasekar akan terus hidup dan menginspirasi generasi berikutnya, dari Mangkubumi hingga Diponegoro, bahwa di tanah Jawa, perlawanan adalah bagian dari menjaga martabat.
Catatan Penutup
Tulisan ini disusun berdasarkan telaah kritis atas sumber-sumber klasik Jawa seperti Babad Tanah Djawi dan Serat Kandha, serta catatan kolonial seperti Hageman, yang dibaca dalam kerangka historiografi politik simbolik Mataram. Penegasan penting perlu disampaikan bahwa Pangeran Arya Blitar dalam konteks abad ke-18 bukanlah Adipati Blitar dan tidak pernah memerintah Blitar secara administratif. Gelar “Blitar” pada tokoh ini berfungsi sebagai penanda politik, genealogis, dan simbolik yang menghubungkan dinasti Mataram dengan garis darah Madiun.
Penyamaan atau pencampuran antara tokoh Pangeran Arya Blitar dan Adipati Arya Blitar putra Raden Kusen merupakan kekeliruan kronologis yang sering terjadi dalam penulisan sejarah populer.
Meluruskan perbedaan ini bukan hanya soal akurasi data, tetapi juga menjaga ketepatan pembacaan terhadap strategi kekuasaan Jawa dan perlawanan terhadap VOC pada masa runtuhnya Kartasura.
