JATIMTIMES - Desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia ditetapkan sebagai bencana nasional ramai disuarakan. Dorongan itu muncul seiring luasnya area terdampak kebakaran dan asap yang dilaporkan telah mengganggu negara tetangga.
Salah satu desakan datang dari Greenpeace Indonesia. Pihaknya menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memantau pergerakan angin atau mengingatkan negara lain terkait dampak asap.
Baca Juga : Pemprov Jatim Hadir dan Dorong Trauma Healing Berkelanjutan di Lokasi Pengungsian Pascagempa NTT
Greenpeace Indonesia meminta pemerintah segera mengambil langkah lebih besar, termasuk mempertimbangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
"Punten Pak Menteri LH, izin jump in," tulis Greenpeace Indonesia dalam unggahannya.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat sempat menyinggung asap karhutla yang terbawa angin hingga Malaysia. "(Asap kebakaran hutan sudah sampai Malaysia) Serawak ya," demikian pernyataan menteri dalam sebuah wawancara.
Jumhur kemudian menjelaskan kondisi angin yang menyebabkan asap bergerak ke wilayah tersebut. "Ya, kebetulan anginnya memang agak mengarah ke sana waktu itu. Tapi suka bulak-balik gitu." jelasnya.
Merespons pernyataan Jumhur, Greenpeace menilai masalah angin sudah diingatkan jauh-jauh hari. Ia juga menyoroti masyarakat di wilayah terdampak ikut merasakan dampaknya, termasuk terganggunya aktivitas sekolah akibat polusi udara.
"Update progress: anginnya sudah di-warning sama @timcegahapigreenpeace supaya nggak bolak-balik distribute asap ke negara tetangga. Kasian juga, warga di sana sampai harus tutup sekolah dan menghadapi polusi akibat asap kiriman dari kita," lanjutnya.
Namun, Greenpeace menilai persoalan tersebut seharusnya tidak berhenti pada persoalan arah angin. "Tapi mungkin, Pak, next action item-nya bukan cuma menegur negara angin," tulis Greenpeace.
Baca Juga : Libur Maulid Nabi Bikin Stasiun Malang Ramai, 28.660 Penumpang Diproyeksikan Naik Kereta
Greenpeace kemudian mendorong agar persoalan karhutla dinaikkan menjadi perhatian pemerintah pusat. "Gimana kalau Bapak escalate ini ke @prabowo sebagai atasan Bapak untuk segera menetapkan karhutla ini sebagai bencana nasional?" tulisnya.
Pihaknya menilai dampak karhutla sudah semakin besar dan masyarakat membutuhkan dukungan pemerintah secara cepat. "Karena impact-nya sudah terlalu besar, korbannya terus bertambah, dan rakyat butuh immediate support dari pemerintah," lanjut Greenpeace Indonesia.
Greenpeace juga menyinggung penanganan bencana yang sebelumnya terjadi di Aceh dan Sumatra. Pihaknya meminta pemerintah tidak mengulang pola respons yang dinilai lambat.
"Sudah cukup Aceh dan Sumatra jadi stakeholder yang menanggung dampak dari respons yang terlalu lambat. Masa nggak ada learning juga?" tulisnya.
"Saatnya move from monitoring to action. Jangan sampai setiap tahun karhutla cuma jadi agenda rutin, sementara rakyat terus jadi pihak yang harus absorb the impact tapi tetap harus pay the tax." imbuh Greenpeace.
