JATIMTIMES — Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) mempertanyakan kesiapan Pemprov terkait lonjakan tajam alokasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Anggaran sektor infrastruktur ini melonjak lebih dari empat kali lipat di paruh kedua tahun anggaran.
Sorotan mendalam tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Hartono, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda Perubahan APBD Jatim 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim belum lama ini.
Baca Juga : DPRD Jatim Dorong Jamu Tradisional Naik Kelas Lewat Raperda Obat Bahan Alam
Hartono membeberkan, anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi naik drastis dari sekitar Rp182,88 miliar pada APBD murni menjadi Rp999,21 miliar. Kenaikan tersebut mencapai sekitar Rp816,33 miliar.
“Lonjakan sebesar ini bukan perubahan biasa dan memerlukan penjelasan yang sebanding mengenai kebutuhan, dasar teknis, kesiapan paket, dan target hasil,” tegas Hartono.
Hartono mengungkapkan keprihatinannya mengingat realisasi Belanja Modal Jatim hingga Semester I 2026 tercatat masih sangat rendah, yakni baru mencapai 16,37 persen. Tambahan anggaran jumbo di Semester II dikhawatirkan terkendala masalah waktu pelaksanaan.
“Persoalannya bukan hanya apakah anggaran tersedia, tetapi apakah paket pekerjaan benar-benar siap dilaksanakan dalam sisa waktu tahun anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, proyek jalan dan jembatan memerlukan kesiapan teknis yang matang, mulai dari desain teknis, kesiapan lokasi, proses pengadaan, kontrak, mobilisasi, hingga pengawasan mutu dan administrasi.
“Percepatan harus didukung, tetapi tidak boleh berubah menjadi ketergesaan hanya untuk mengejar angka penyerapan. Ukuran keberhasilan tetap kualitas, keselamatan, umur layanan, dan manfaat bagi masyarakat,” tegas Hartono.
Fraksi Gerindra pun meminta Pemprov Jatim membeberkan faktor objektif yang melandasi koreksi belanja dalam skala besar tersebut, apakah terpicu oleh perubahan target kemantapan jalan, hasil pemeriksaan teknis baru, regulasi pemerintah pusat, atau kebutuhan mendadak lainnya.
Dalam pandangannya, Hartono turut menyoroti pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 hasil audit BPK yang mencapai sekitar Rp3,38 triliun—melonjak jauh dibanding asumsi awal sebesar Rp925,91 miliar. Ia mengingatkan Pemprov Jatim agar tidak terjebak dalam pola penganggaran yang tidak efektif.
Baca Juga : Rotasi Jabatan, Polres Batu Mutasi Kabagops dan Kapolsek Ngantang
“Fraksi ingin menghindari siklus yang tidak sehat: SiLPA tahun lalu digunakan untuk menambah belanja secara besar di pertengahan atau akhir tahun, paket belum cukup siap, kemudian anggaran kembali tidak terserap dan menjadi SiLPA tahun berikutnya,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Gerindra mendesak agar setiap tambahan alokasi dana infrastruktur disertai rincian target keluaran (output) yang terukur dan konkret, seperti panjang kilometer jalan yang ditangani hingga daftar ruas prioritas.
“Tambahan anggaran yang besar harus diikuti keluaran dan hasil yang sama jelasnya,” kata Hartono.
Meski melayangkan kritik tajam, Hartono menegaskan bahwa Fraksi Gerindra tetap berkomitmen mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan di Jawa Timur demi menekan biaya logistik serta meningkatkan daya saing daerah, selama dibarengi perencanaan dan pertanggungjawaban yang akuntabel.
“Semakin besar anggaran yang dipercayakan, semakin besar pula kewajiban untuk menjelaskan dasar kebutuhannya dan mempertanggungjawabkan manfaatnya,” pungkas Hartono.
