JATIMTIMES - Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tidak cukup dibangun melalui kelengkapan dokumen dan pemenuhan indikator administratif. Di lingkungan madrasah, pencapaian tersebut menuntut perubahan cara kerja, penguatan pengawasan, serta konsistensi dalam memberikan pelayanan yang transparan dan profesional.
Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus dalam kunjungan studi Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang dilakukan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Madiun ke MTsN 1 Kota Malang. Kunjungan itu diarahkan untuk menggali praktik tata kelola yang dapat diterapkan sebagai bagian dari akselerasi MTsN 2 Madiun menuju predikat WBK.
Baca Juga : Jangan Salah! Ini Penulisan HUT ke-81 RI yang Benar, Sering Keliru
Kepala MTsN 2 Madiun, Ummu Nadifah, M.Pd.I., memimpin langsung rombongan yang diterima Kepala MTsN 1 Kota Malang, Dra. Erni Qomaria Rida, M.Pd., bersama Tim Pembangunan Zona Integritas madrasah.
Bagi MTsN 2 Madiun, pembelajaran dari madrasah yang telah menjalankan berbagai instrumen Zona Integritas menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pelayanan dan tata kelola internal. Karena itu, pembahasan tidak berhenti pada konsep, tetapi diarahkan pada langkah strategis dan inovasi yang dapat mendukung perubahan di tingkat kelembagaan.
Salah satu materi utama yang menjadi perhatian adalah penerapan enam area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas. Keenamnya meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ummu Nadifah menyampaikan apresiasi atas penerimaan yang diberikan MTsN 1 Kota Malang. Menurutnya, kesempatan tersebut penting untuk memperkaya perspektif sekaligus memperkuat langkah MTsN 2 Madiun dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas.
Ia berharap proses pembelajaran antarmadrasah tersebut dapat memberikan dorongan konkret bagi lembaganya dalam mempercepat pencapaian predikat WBK.
Sementara itu, Erni Qomaria Rida menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas seharusnya tidak ditempatkan sebatas sebagai agenda administratif. Lebih dari itu, ZI harus menjadi bagian dari pembentukan kebiasaan dan budaya kerja yang melekat dalam keseharian seluruh warga madrasah.
Baca Juga : Harga Telur Anjlok dan Pakan Naik, Anggota DPR RI Riyono Caping Temui Peternak Magetan
“Semangat membangun Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan administrasi. Yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang jujur, melayani, dan profesional secara konsisten,” ujar Erni.
Pandangan tersebut menempatkan integritas bukan hanya sebagai target predikat, tetapi sebagai fondasi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Dengan demikian, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan kualitas pelayanan menjadi bagian dari sistem kerja yang harus dijaga secara berkelanjutan.
Kunjungan MTsN 2 Madiun juga memperlihatkan bahwa penguatan Zona Integritas dapat berkembang melalui pertukaran pengalaman antarlembaga. Praktik yang telah dijalankan satu madrasah dapat menjadi referensi bagi madrasah lain untuk menyesuaikan dan mengembangkan sistem tata kelolanya sesuai kebutuhan.
MTsN 1 Kota Malang pun membuka ruang kolaborasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas praktik baik dalam pengelolaan madrasah. Komitmen itu diarahkan bukan hanya untuk mempertahankan kualitas tata kelola internal, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem pendidikan Islam yang lebih transparan, profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.
