JATIMTIMES – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Sri Wahyuni, mendorong agar konsep penataan kawasan permukiman kumuh secara terpadu di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, dapat direplikasi ke berbagai kabupaten dan kota lainnya di Jatim.
Sri Wahyuni pun memberkati apresiasi atas peresmian 166 unit Rumah Layak Huni (RLH) oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Gresik. Program ini terealisasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu yang disinergikan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Baca Juga : Konsisten Jalankan Program Lingkungan, MPM Honda Jatim Raih Apresiasi
Menurut Sri Wahyuni, keberhasilan penataan kawasan seluas 7,11 hektare yang kini dihuni oleh 288 kepala keluarga (sekitar 1.152 jiwa) tersebut layak dijadikan percontohan (pilot project) pengentasan permukiman tidak layak huni.
"Program yang diresmikan Pak Menko AHY ini patut diapresiasi. Penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar membangun fisik rumah, melainkan juga memastikan akses jalan, sanitasi, air bersih, drainase, hingga pengelolaan sampah tersedia dengan baik," ujar Sri Wahyuni, dikonfirmasi Senin (3/8/2026).
Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan, pemenuhan hunian yang sehat dan aman merupakan kebutuhan dasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah.
"Rumah layak huni adalah kebutuhan dasar. Ketika masyarakat memiliki tempat tinggal yang sehat dan nyaman, maka kualitas hidup, kesehatan, hingga tingkat produktivitas mereka secara otomatis akan meningkat," tuturnya.
Atas dasar itulah, ia berharap pemerintah daerah di Jawa Timur tidak ragu untuk mengadopsi serta mereplikasi model penataan terpadu tersebut di wilayah masing-masing yang masih memiliki kantong-kantong permukiman kumuh.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Menurutnya, pembenahan kawasan kumuh membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar sehingga tidak bisa hanya mengandalkan APBN atau APBD semata.
Baca Juga : Polda Jatim Dirikan Posko DVI Tangani Tragedi KMP Mutiara Sentosa II
"Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat. Pemerintah daerah perlu aktif mengusulkan program DAK tematik dan menggandeng dunia usaha melalui CSR agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya," jelasnya.
Sri Wahyuni menegaskan bahwa DPRD Jawa Timur berkomitmen penuh untuk mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutama program-program yang berfokus pada penataan lingkungan dan penekanan angka kemiskinan.
Sebagai informasi, dari total 166 unit rumah yang diresmikan di Desa Campurejo, rinciannya terdiri dari 102 unit pembangunan rumah baru, 43 unit renovasi rumah, serta 21 unit bantuan CSR. Kawasan tersebut kini telah dilengkapi sarana pendukung modern seperti jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, IPAL, tandon air, hingga Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).
