JATIMTIMES - Ketika membahas Bani Umayyah, perhatian banyak orang sering tertuju pada dinamika politik yang mengiringi lahirnya dinasti Islam pertama tersebut. Namun di balik berbagai pergolakan yang terjadi, Bani Umayyah meninggalkan warisan penting berupa pembangunan sistem ekonomi dan administrasi negara yang menjadi fondasi bagi kemajuan peradaban Islam pada masa-masa berikutnya.

Daulah Bani Umayyah berdiri setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Dinasti ini dipimpin pertama kali oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga dikenal sebagai penulis wahyu. Menurut sejarawan Philip K. Hitti dalam History of the Arabs, salah satu langkah strategis Mu'awiyah adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah dan Kufah ke Damaskus, wilayah yang saat itu menjadi simpul perdagangan penting antara Timur dan Barat.

Baca Juga : 6 Kebiasaan di Pagi Hari yang Bisa Menandakan Seseorang Sedang Tidak Bahagia

Posisi Damaskus sangat menguntungkan secara ekonomi. Kota tersebut berada di persimpangan peradaban Persia dan Romawi sekaligus menjadi salah satu jalur perdagangan internasional yang terhubung dengan Jalur Sutra. Dari pusat pemerintahan baru inilah Bani Umayyah mengelola wilayah kekuasaan yang membentang dari Afrika Utara hingga Asia Tengah.

Meski demikian, pemerintahan baru itu lahir di tengah kondisi politik yang tidak stabil. Konflik pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan memunculkan perbedaan pandangan di kalangan sahabat terkait penyelesaian kasus pembunuhan sang khalifah. Ketegangan tersebut mencapai puncaknya dalam Perang Shiffin yang kemudian melahirkan berbagai kelompok politik dan keagamaan dalam sejarah Islam.

Dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat tetap dipandang sebagai generasi terbaik umat. Alquran menegaskan kemuliaan mereka dalam firman Allah SWT:

"Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya." (QS Al-Bayyinah: 8).

Di tengah situasi tersebut, Mu'awiyah justru melakukan berbagai pembenahan yang berdampak besar terhadap stabilitas negara. Sejarawan Muslim Ibn Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh militer, tetapi juga oleh tata kelola administrasi dan kemampuan mengelola sumber daya ekonomi.

Salah satu kebijakan yang menonjol pada masa awal Bani Umayyah adalah penguatan birokrasi pemerintahan. Sejumlah jabatan yang sebelumnya bersifat sederhana mulai ditata menjadi profesi yang lebih terstruktur. Jabatan qadhi atau hakim, misalnya, dikembangkan menjadi profesi yang memperoleh gaji tetap dari Baitul Maal.

Kebijakan tersebut membawa dampak besar terhadap penegakan hukum. Dengan adanya jaminan penghasilan, para qadhi memiliki independensi yang lebih kuat dalam memutus perkara, termasuk perkara yang melibatkan pejabat tinggi negara. Sistem ini kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan administrasi pemerintahan Islam.

Selain sektor hukum, Bani Umayyah juga memperkuat kesejahteraan aparat negara dan militer. Tentara memperoleh gaji tetap sehingga stabilitas keamanan lebih mudah dijaga. Kondisi itu pada akhirnya mendukung aktivitas perdagangan dan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah kekuasaan Islam.

Baca Juga : Khutbah Jumat 5 Juni 2026: Memerangi Korupsi, Menjaga Amanah Warisan Rasulullah

Dalam bidang fiskal, pemerintahan Mu'awiyah memperkuat fungsi administrasi dan pengumpulan pendapatan negara. Beberapa literatur sejarah Islam menyebutkan adanya penataan sistem pungutan yang disesuaikan dengan kewajiban ekonomi umat Islam. Besaran 2,5 persen yang disebut dalam sejumlah sumber sering dibandingkan dengan konsep zakat penghasilan pada masa modern.

Pembenahan juga dilakukan terhadap pengelolaan Baitul Maal. Dalam praktik pemerintahan Bani Umayyah, kas negara dibedakan antara anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan kebutuhan keluarga penguasa. Meski demikian, sejumlah catatan sejarah menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana negara pada periode tertentu sehingga distribusinya tidak selalu berjalan secara proporsional.

Menurut Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam dalam Al-Amwal, pengelolaan harta negara merupakan salah satu aspek terpenting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, tata kelola fiskal menjadi perhatian utama dalam berbagai pemerintahan Islam klasik.

Kemajuan ekonomi yang terjadi pada masa Bani Umayyah tidak hanya berdampak pada sektor keuangan negara. Luasnya wilayah kekuasaan membuat pemerintah harus mengelola masyarakat yang berasal dari beragam latar belakang budaya, bahasa, dan agama. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat membantu menciptakan stabilitas sosial dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam pembangunan.

Sejarawan Marshall G. S. Hodgson menilai bahwa perkembangan administrasi dan ekonomi pada masa awal dinasti Islam berperan penting dalam membentuk peradaban yang mampu mengintegrasikan berbagai komunitas di bawah satu sistem pemerintahan.

Karena itu, meskipun Bani Umayyah sering dikenang melalui berbagai peristiwa politiknya, dinasti ini juga memiliki kontribusi besar dalam membangun fondasi ekonomi negara. Penguatan birokrasi, profesionalisasi lembaga hukum, pengelolaan fiskal, serta pengembangan perdagangan menjadi faktor yang membantu membentuk struktur masyarakat yang lebih tertata dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada era-era Islam berikutnya.