JATIMTIMES – Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Lilik Hendarwati, menekankan dua poin kunci transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni pembentukan biro khusus sebagai pengawas dan pengembalian orientasi BUMD pada lini bisnis yang linier.
Lilik menilai, selama ini koordinasi antara BUMD dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih perlu dioptimalkan agar perusahaan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa arah strategi yang terintegrasi, terutama di tengah upaya daerah menutup celah pendapatan akibat penyusutan PAD.
Baca Juga : DPRD Situbondo Soroti Ketimpangan Pemerataan Guru, Dispendikbud Segera Lakukan Penataan
Sebagai solusi atas karut-marut koordinasi, Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini mendorong adanya orkestrasi yang lebih kuat di level eksekutif melalui pembentukan biro yang didedikasikan sepenuhnya untuk mengelola BUMD.
Ia memberikan contoh konkret mengenai kegagalan pemasaran internal produk BUMD sendiri, seperti air minum hingga alat kesehatan, yang bahkan tidak terserap oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rumah sakit di bawah naungan Pemprov Jatim.
"Kita perlu dirijen yang mengoordinasikan antara BUMD dengan OPD. Kalau mau marketing-nya serius, kita punya banyak dinas dan rumah sakit yang bisa memanfaatkan itu. Setidaknya sudah punya pasar aman secara internal," jelasnya dalam Podcast NGODE (Ngobrol Bareng Dewan) di kanal YouTube JTNTV milik JatimTIMES yang tayang pada Minggu (24/5/2026).
Pembentukan biro ini bukan tanpa alasan. Berkaca pada kesuksesan daerah lain seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah, keberadaan badan khusus pengelola BUMD terbukti mampu menciptakan sinkronisasi antara kebutuhan pasar internal pemerintah dengan kapasitas produksi perusahaan daerah secara otomatis dan profesional.
Persoalan lain yang dibedah secara tajam adalah struktur holding BUMD yang dinilai tidak efektif karena unit usaha yang terlalu beragam. Lilik menemukan fakta bahwa dalam satu holding dengan banyak anak perusahaan, sering kali unit usaha tersebut memiliki lini bisnis yang tidak relevan dengan kompetensi intinya, atau bahkan saling mematikan (kanibalisme bisnis).
Lilik mendesak agar BUMD segera kembali pada bisnis linier. Ia memberikan gambaran mengenai urgensi pembentukan BUMD Pangan yang fokus mengelola potensi pertanian Jatim dari hulu ke hilir, bukannya unit usaha yang mencampuradukkan bisnis pangan dengan bisnis properti atau apartemen.
"Kami di dewan setuju dengan pengelompokan yang jelas. Bisnis di beberapa BUMD kita saat ini terlalu beragam, ada yang urus pangan tapi juga urus apartemen. Ini kan tidak linier. Seharusnya kita jadikan core bisnis yang kuat, misalnya fokus menjadi satu BUMD Pangan sekalian," ungkap Lilik.
Menurut analisisnya, inefisiensi sering terjadi karena keuntungan dari anak usaha yang sehat habis hanya untuk membiayai operasional anak usaha lain yang tidak produktif. Perombakan menuju bisnis yang linier dianggap sebagai jalan tunggal untuk menyelamatkan deviden daerah.
Baca Juga : May Day 2026, Gubernur Jatim Penuhi Sembilan Aspirasi Buruh dan Perkuat Perlindungan Pekerja
Dalam upaya transformasi ini, Lilik mengajak Pemprov Jatim untuk tidak malu belajar dari keberhasilan daerah lain yang telah memiliki BUMD transportasi dan pangan yang maju. Ia menekankan pentingnya adopsi strategi yang sudah terbukti berhasil untuk diterapkan di Jatim.
"Kita bisa menggunakan prinsip ATM: Amati, Tiru, dan Modifikasi versi Jawa Timur. Jakarta sudah punya Food Station sendiri, transportasi juga sudah tertata. Kalau mereka berhasil, kenapa kita tidak?" urai legislator asal Dapil Jatim I Surabaya ini.
Namun, ia mengingatkan bahwa proses adopsi ini tidak boleh dilakukan secara gegabah. "Asalkan, ini dibarengi dengan pengkajian grand desain bisnis yang jelas agar tidak timbul masalah baru di kemudian hari," imbuhnya.
Lilik juga mengingatkan bahwa terdapat potensi luar biasa dari aset Pemerintah Provinsi yang mencapai nilai fantastis, yakni Rp105 triliun. Namun, sebagian besar aset tersebut masih berstatus idle atau mati. Ia mendesak jajaran direksi untuk berhenti berlindung di balik alasan administrasi lahan dan mulai melakukan inovasi nyata untuk menghidupkan aset tersebut.
"Jangan sampai aset ini hanya menjadi aset yang mati. Kami di Komisi C selalu menawarkan bantuan, jika kendalanya adalah regulasi pusat atau perundangan, mari kita cari solusinya bersama. Harus ada keseriusan dan keberanian untuk melakukan perbaikan menyeluruh demi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," pungkasnya.
