JATIMTIMES - Anggaran Dinas PUPR Jombang dipangkas hingga Rp 4,7 miliar akibat dampak efisiensi. Karena itu, dinas teknis tersebut mencari solusi dengan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD Jombang.
RDP ini dihadiri Kepala Dinas PUPR Jombang Imam Bustomi bersama jajarannya. Pada hearing tersebut, dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Jombang M Zahrul Jihad di ruang Komisi.
Baca Juga : Ratusan Driver Ojol Jombang Berunjuk Rasa Tuntut Nadiem Makariem Dibebaskan
Kesempatan pertama diberikan kepada Dinas PUPR untuk menyampaikan materi RDP. Pada kesempatan itu, Bustomi menyampaikan efisiensi anggran yang dialaminya.
Ia menyampaikan, Dinas PUPR Jombang sejatinya menganggarkan Rp 64,8 miliar di Tahun Anggaran 2027. Namun, efisiensi memangkas anggaran tersebut menjadi Rp 60,1 miliar. Anggran tersebut terpaut jauh dengan yang diterima pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp Rp 111 miliar.
"Pemangkasan sebesar Rp 4,7 miliar ini berpotensi berdampak pada berbagai program pemeliharaan infrastruktur di wilayah setempat," ujarnya kepada wartawan, Kamis (21/05/2026).
Dengan efisiensi itu, Bustomi terpaksa melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan. Ke depan, program-program yang dianggap tidak mendesak akan menjadi prioritas efisiensi supaya layanan dasar infrastruktur tetap bisa berjalan.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) terkait efisiensi terhadap program hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan. "Kami akan koordinasikan lagi dengan TPAD terkait hasil Musrenbang tersebut," tandasnya.
Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Jombang M Zahrul Jihad menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah yang tidak bisa dihindari dan harus dilakukan semaksimal mungkin. Menurutnya, tambahan efisiensi sebesar Rp 4,7 miliar dilakukan setelah sebelumnya terdapat rencana pemangkasan sebesar Rp 2 miliar.
Baca Juga : Komisi IV Godog Perda Inisiatif Program Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan
"Awalnya efisiensi sekitar Rp 2 miliar, kemudian ditambahkan lagi menjadi Rp 4,7 miliar. Jadi total anggaran tahun 2027 sekitar Rp 60,1 miliar," terangnya.
Zahrul menjelaskan, efisiensi juga menyasar anggaran pemeliharaan infrastruktur. Namun, perbaikan nantinya akan diprioritaskan pada kondisi kerusakan yang benar-benar mendesak. Menurutnya, tingkat kerusakan di lapangan tidak semuanya memiliki tingkat urgensi yang sama.
"Kalau memang kerusakan yang sifatnya urgent akan diprioritaskan. Tapi kalau kerusakan yang tidak terlalu mengganggu, sementara bisa ditunda dulu," pungkasnya.(*)
