JATIMTIMES - Pendataan ekonomi skala nasional mulai bergulir di Kota Malang. Sejak awal Mei, petugas lapangan mulai menyasar rumah-rumah warga hingga pelaku usaha untuk mengumpulkan data dalam rangka Sensus Ekonomi 2026.
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk memperbarui peta ekonomi terbaru, mulai dari perkembangan usaha kecil, kontribusi UMKM, hingga tren penggunaan teknologi digital dalam aktivitas bisnis. Selama empat bulan ke depan, seluruh rumah tangga dan unit usaha di Kota Malang akan menjadi sasaran pendataan secara langsung.
Baca Juga : 10 Hari Pertama Dzulhijjah Disebut Waktu Terbaik Setahun, Buya Yahya Anjurkan Amalan Ini
Kepala BPS Kota Malang Umar Sjaifuddin mengatakan, proses pendataan dilakukan dengan metode door to door agar data yang dikumpulkan lebih akurat dan sesuai kondisi di lapangan.
“Seluruh rumah tangga dan usaha di Kota Malang akan didatangi langsung petugas untuk mengambil data. Pelaksanaannya berlangsung mulai Mei hingga Agustus,” kata Umar.
Ia menambahkan, hasil sensus ini nantinya tidak hanya menjadi gambaran kondisi ekonomi daerah, tetapi juga dipakai untuk membaca struktur usaha, sektor potensial, hingga perkembangan ekonomi berbasis digital. Data tersebut akan menjadi acuan penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi pemerintah.
Di sisi lain, sensus ini juga dinilai berdampak bagi kalangan pelaku usaha. Informasi yang dihasilkan dapat membantu dunia bisnis melihat peluang pasar serta menyusun strategi pengembangan usaha ke depan. Sementara bagi akademisi, data itu bisa menjadi bahan kajian untuk berbagai penelitian ekonomi.
Untuk menyukseskan pendataan, BPS Kota Malang menurunkan ratusan petugas yang telah melalui proses seleksi. Sebanyak 627 petugas disiapkan untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Malang hingga Agustus mendatang.
Baca Juga : Update Kondisi Alex Marquez usai Crash di MotoGP Catalunya: Patah Tulang hingga Operasi
“Sebanyak 627 petugas kami kerahkan untuk melakukan survei ini,” imbuh Umar.
Masyarakat pun diimbau kooperatif saat petugas datang. Sebab, data yang diberikan akan menjadi dasar pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mendatang.
