JATIMTIMES – Pemanfaatan teknologi parkir elektronik (gate elektronik) di kawasan Alun-Alun Kota Batu kembali menuai kritik pedas dari pihak legislatif. Pasalnya, fasilitas tersebut hingga kini terkesan mangkrak dan tidak dioperasikan secara maksimal oleh dinas terkait.
Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Punjul Santoso, mengungkapkan bahwa parkir elektronik seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi pendapatan asli daerah (PAD). Namun, ia menyayangkan kondisi di lapangan karena alat tersebut sudah lama terpasang namun fungsinya belum dirasakan masyarakat. Sebelumnya, gate parkir elektronik digadang-gadang dapat semakin mengurangi kebocoran retribusi.
Baca Juga : Proyek Simpang Empat Patih Dimulai, DPRD Desak Pemkot Batu Siapkan Relokasi Representatif untuk Pedagang
"Terkait parkir elektronik itu menjadi catatan khusus teman-teman dewan. Jangan sampai seperti yang terjadi di pasar. Bank Jatim memberikan CSR berupa alat tersebut, tapi kalau sudah diberikan, ya menjadi tanggung jawab dinas terkait, dalam hal ini Dishub, untuk menjalankan tugasnya," tegas Punjul.
Politisi senior PDIP itu pun mempertanyakan alasan teknis yang sering kali dijadikan dalih oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu. Menurut dia, jika saja ada kendalanya adalah kerusakan alat atau perawatan (maintenance), seharusnya dinas sudah memiliki prosedur yang jelas sejak awal serah terima.
"Karena dibiarkan (tidak beroperasi), mungkin ada kerusakan ya segera diperbaiki, vendornya kan jelas. Jangan sampai sentra parkir, tapi kenyataannya masih ditarik manual, yang mana harusnya otomatis," imbuhnya.
Punjul menekankan, penggunaan gate elektronik sangat krusial untuk membandingkan efektivitas pendapatan daerah. Ia mendorong agar dilakukan evaluasi komparatif antara pendapatan sebelum menggunakan gate dan sesudah dioperasikannya alat tersebut secara konsisten.
Lebih lanjut, ia mendorong agar sistem pembayaran parkir di jantung kota tersebut dilakukan sepenuhnya secara non-tunai. Hal ini dianggap sebagai cara paling ampuh untuk menutup celah kebocoran PAD yang sering terjadi dalam transaksi manual.
"Kalau pakai tunai itu mungkin masih ada macam-macam kebocoran. Terlebih kalau bisa non-tunai kan jelas, pembayaran pakai QRIS atau alat lainnya. Keamanan transaksinya lebih terjamin dan langsung masuk sistem," jelas pria yang pernah menjabat sebagai wakil wali kota Batu itu.
Baca Juga : 3 Tempat Ngopi Sunrise di Kota Batu yang Lagi Hits, View Gunung dan Lautan Kabutnya Bikin Betah
Tak hanya soal alat, Punjul juga menyoroti pentingnya kejelasan hak dan kewajiban para juru parkir (jukir) dalam sistem baru ini. Ia meminta Dishub tidak mengabaikan evaluasi kebijakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di struktur dinas.
Untuk diketahui, skema baru kontrak resmi per titik parkir juga tengah disiapkan Dishub Kota Batu. Jukir yang bertugas akan menyerahkan pendapatan bagi hasil dengan retribusi sesuai kesepakatan. Di mana masing-masing titik akan diuji dan dikaji potensi perolehannya untuk usulan kesepakatan.
Kebijakan itu akan diterapkan di semua titik parkir di Kota Batu. Namun, skema baru oleh Dishub ini diharapkan tidak mengesampingkan dan menyebabkan mangkraknya sistem elektronik yang sudah terpasang di alun-alun.
"Tidak bisa kebijakan kepala dinas lama lalu kepala dinas baru bilang tidak mau tahu. Harus ada evaluasi. Kita ingin sistem parkir di Alun-Alun ini benar-benar berjalan profesional, otomatis, dan memberikan dampak nyata bagi pendapatan daerah Kota Batu," pungkasnya.
