JATIMTIMES - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan bahwa sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan kepada siswa maupun orang tua murid. Penegasan itu disampaikan menyusul adanya keluhan terkait biaya wisuda sekolah dasar yang digelar di hotel.
Menurut Wahyu, pungutan yang berkaitan dengan kegiatan wisuda umumnya bukan berasal dari pihak sekolah, melainkan dari komite sekolah. Meski demikian, ia menekankan bahwa sekolah tetap tidak boleh menarik biaya apa pun kepada wali murid.
Baca Juga : Viral Pungutan Parkir Rp 25 Ribu di Kayutangan Kota Malang, Polisi Turun Tangan
“Tidak boleh ada pungutan apa pun,” ujar Wahyu, Senin (4/5/2026).
Saat disinggung mengenai praktik pungutan untuk kegiatan wisuda siswa SD di hotel, Wahyu menyebut hal tersebut biasanya merupakan kesepakatan yang dibahas di tingkat komite sekolah. Namun ia kembali mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak membebani orang tua siswa.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Malang sebelumnya juga telah memberikan arahan agar kegiatan wisuda dilaksanakan secara sederhana. Menurutnya, wisuda tidak perlu dibuat berlebihan, terlebih untuk jenjang pendidikan dasar.
“Wisuda ini kan biasanya untuk sarjana dan lain-lain. Kalau memang tidak perlu dengan wisuda, ya kita kembalikan kepada komite,” katanya.
Jika komite sekolah tetap ingin mengadakan wisuda, Wahyu meminta pelaksanaannya dilakukan secara sederhana dan cukup digelar di lingkungan sekolah tanpa harus menyewa hotel atau tempat mewah lainnya.
“Dilaksanakan bisa di sekolah, tidak perlu di hotel. Yang penting jangan sampai memberatkan,” tegasnya.
Baca Juga : Perkuat Sinergi dan Kolaborasi, Bupati Ipuk Fiestiandani Silaturahmi ke Makodim 0825/Banyuwangi
Selain itu, Wahyu juga menyinggung soal efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Menurut dia, sejumlah anggaran yang dibatalkan nantinya akan diarahkan untuk mendukung program prioritas dan membantu masyarakat yang membutuhkan.
Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi dilakukan seiring adanya penyesuaian terhadap program strategis nasional serta prioritas pembangunan daerah. Karena itu, alokasi anggaran akan lebih difokuskan pada program-program yang dinilai lebih mendesak.
“Kita akan berikan kepada mereka-mereka yang tidak mampu. Arahnya nanti ke beberapa program prioritas yang lain,” pungkasnya.
