JATIMTIMES — Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan di Kota Malang mendapat apresiasi DPRD Jawa Timur (Jatim). Skema ini dinilai menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas makanan sekaligus menjawab berbagai persoalan dalam pelaksanaan sebelumnya.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas menilai metode prasmanan merupakan langkah perbaikan yang relevan setelah munculnya berbagai kritik terhadap program MBG di lapangan.
Baca Juga : Rencana Proyek Pembangunan Kereta Gantung Malang Raya Dilirik Investor dari Amerika
“Pelaksanaan MBG dengan metode prasmanan ini patut diapresiasi. Ini salah satu upaya perbaikan dari implementasi program yang selama ini berjalan,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).
Menurut dia, sistem prasmanan memungkinkan makanan disajikan lebih segar dan dikonsumsi langsung di lokasi, sehingga dapat meminimalkan penurunan kualitas akibat distribusi.
“Dengan prasmanan, penyajian menjadi lebih fresh dan rantai distribusi lebih pendek. Ini menjawab banyak keluhan yang sebelumnya muncul,” ungkap sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu.
Ia mengakui, pelaksanaan MBG sebelumnya diwarnai berbagai dinamika, mulai dari kualitas menu hingga kasus yang sempat menjadi sorotan publik.
“Dalam implementasinya memang banyak dinamika. Ada ketidaksesuaian antara konsep awal dengan pelaksanaan di lapangan. Bahkan sempat muncul kasus seperti keracunan dan keluhan masyarakat terhadap menu yang disajikan,” jelasnya.
Meski demikian, Puguh menegaskan program MBG tetap memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam menekan angka stunting pada anak.
“Tujuan awalnya jelas, agar anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ini bagian dari visi besar yang harus terus kita jaga,” kata legislator asal Dapil Malang Raya ini.
Baca Juga : Uji MBG Skema Prasmanan di Malang, Dewan: Jangan Sampai Membebani Guru
Ia menilai berbagai kritik yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi untuk memastikan program berjalan lebih optimal ke depan.
Karena itu, Puguh mendorong agar skema prasmanan tidak hanya diuji coba di Kota Malang, tetapi juga diperluas ke daerah lain, terutama wilayah yang menjadi prioritas penanganan gizi.
“Lebih bagus lagi jika diterapkan di daerah-daerah yang menjadi prioritas penanganan gizi. Harapannya, tujuan utama MBG benar-benar bisa tercapai,” pungkasnya.
DPRD Jatim berharap inovasi ini dapat meningkatkan efektivitas program MBG sekaligus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kualitas generasi muda.
