JATIMTIMES – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur (Jatim) memberikan catatan kritis terhadap pola kerja jajaran manajemen perusahaan daerah yang dinilai minim inovasi.
Wakil Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim, Abdullah Abu Bakar, menegaskan bahwa mayoritas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat ini hanya terjebak dalam rutinitas tanpa adanya strategi bisnis yang matang untuk merespons peluang masa depan.
Baca Juga : HUT ke-112 Kota Malang, Puguh Pamungkas: Momentum Berbenah dari Banjir hingga Kemacetan
Abdullah mengungkapkan, dari hasil pendalaman sementara, rencana kerja yang dipaparkan oleh para pengelola BUMD kepada Pansus cenderung bersifat administratif dan hanya menggambarkan kondisi yang sudah berjalan. Padahal, di tengah potensi ekonomi Jawa Timur yang besar, dibutuhkan kepemimpinan yang memiliki kelincahan (agility) tinggi.
“Yang disampaikan itu bukan rencana ke depan, tapi lebih ke apa yang sudah dijalankan. Padahal yang kita butuhkan adalah strategi bisnis yang jelas. Rata-rata kurang lincah, terkesan biasa saja. Hanya menjalankan rutinitas tanpa inovasi,” tegas Abdullah Abu Bakar belum lama ini.
Legislator dari Fraksi PAN ini secara gamblang menyebutkan bahwa kualitas tata kelola BUMD di Jawa Timur masih memiliki banyak celah jika dibandingkan dengan provinsi lain yang lebih progresif. Ia menyoroti fenomena ironis di mana sumber daya manusia (SDM) yang pernah berkarier di BUMD Jatim justru menunjukkan performa gemilang setelah pindah ke luar daerah.
“Orang-orang yang keluar dari BUMD Jatim justru bisa berkembang di luar. Artinya ada yang perlu dibenahi dari sistem dan manajemennya. Kesimpulan awal, pengelolaannya masih banyak yang kurang bagus. Bahkan sangat banyak yang perlu dibenahi,” imbuhnya.
Terkait hasil akhir kerja Pansus, mantan Wali Kota Kediri ini menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru menetapkan target waktu finalisasi. Hal ini dikarenakan Pansus tengah melakukan studi komparasi mendalam untuk membedah mengapa BUMD di daerah lain mampu tumbuh lebih cepat dan memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi pendapatan daerah.
Baca Juga : Aturan SPMB 2026 Kota Malang Masih Mengacu Ketentuan Lama, Ini Penjelasan Disdikbud
“Belum, kami masih melakukan pendalaman. Ini tidak bisa cepat karena harus dilihat secara menyeluruh, termasuk aspek manajerial. Kami bandingkan dengan BUMD di daerah lain. Kenapa di sana bisa lebih baik, lebih berkembang, sementara di sini belum optimal. Itu yang sedang kami dalami,” jelasnya.
Pansus BUMD berkomitmen untuk melahirkan rekomendasi yang menyasar pada perbaikan sistem secara total, mulai dari perencanaan bisnis hingga eksekusi program. Tujuannya agar BUMD Jawa Timur tidak lagi sekadar menjadi entitas pelengkap, melainkan motor penggerak ekonomi yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
