JATIMTIMES – Penggunaan gondola darurat oleh warga Desa Gedangan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan. Sarana penyeberangan sementara itu digunakan setelah jembatan utama rusak dan hingga kini belum dibangun kembali.
Gondola darurat tersebut kini menjadi satu-satunya akses penyeberangan warga. Jalur itu dimanfaatkan anak sekolah, petani, hingga kendaraan pengangkut hasil pertanian. Ketergantungan pada fasilitas darurat tidak hanya menyangkut faktor keamanan, tetapi juga berdampak pada kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Baca Juga : Jatim Kunci Swasembada Gula Nasional, Komisi B Soroti Impor dan Rendemen
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur (Jatim) Agus Cahyono menilai, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim segera mengambil peran mediasi dan mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan permanen, terutama karena lokasinya berada di kawasan perbatasan antar kabupaten dalam satu provinsi.
“Permasalahan daerah perbatasan antar kabupaten dalam satu provinsi itu memang menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk memediasi agar problem pembangunan bisa terselesaikan,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Menurut Agus, persoalan yang terjadi bukan konflik batas wilayah, melainkan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendesak. Namun karena berada di titik perbatasan, Pemprov Jatim dinilai memiliki tanggung jawab strategis untuk memperjelas kewenangan sekaligus memastikan percepatan solusi.
Ia menjelaskan bahwa setiap infrastruktur memiliki pencatatan aset yang menentukan pihak yang berwenang melakukan pembangunan—apakah desa, kabupaten, provinsi, atau pemerintah pusat.
“Kalau mau membangun jembatan, tinggal dipertegas status asetnya. Karena aset itu menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab pembangunannya,” ujar legislator asal Dapil Jatim IX itu.
Agus memaparkan, apabila jembatan tersebut merupakan aset desa, pembangunan dapat didorong melalui bantuan keuangan (BK) desa. Jika tercatat sebagai aset kabupaten dan belum tersedia anggaran, Pemprov Jatim dapat membantu melalui skema bantuan keuangan kabupaten.
Baca Juga : Mudik Gratis Lebaran 2026 Lewat Tol Resmi Dibuka! Catat Jadwal dan Rute Lengkapnya
Lebih lanjut, ia membuka kemungkinan percepatan melalui mekanisme darurat apabila kondisi jembatan dinilai membahayakan keselamatan warga. “Kalau memang sangat darurat, bisa ditetapkan sebagai darurat bencana sehingga provinsi bisa turun memberikan bantuan keuangan secara cepat,” katanya.
Ia mengingatkan agar persoalan administratif tidak menjadi alasan berlarutnya pembangunan. Ketika infrastruktur vital rusak tanpa kepastian penanganan, masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak.
“Provinsi harus mengambil langkah cepat dan tepat. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban karena lambannya penyelesaian,” pungkas politisi PKS itu.
Agus berharap koordinasi antara pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dan Pemprov Jatim segera dilakukan agar pembangunan jembatan permanen dapat direalisasikan. Selama gondola darurat masih menjadi andalan, risiko keselamatan dan beban ekonomi warga akan terus membayangi aktivitas sehari-hari.
