Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Pemerintahan

Revisi UU Desa: Pembatalan Pilkades 2025, Kades di Blitar Terima Perpanjangan Masa Jabatan

Penulis : Aunur Rofiq - Editor : Dede Nana

06 - Apr - 2024, 07:41

Ilustrasi.(Foto : Istimewa)
Ilustrasi.(Foto : Istimewa)

JATIMTIMES - Pada tahun 2025, Kabupaten Blitar yang semula bersiap untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, mendadak dihadapkan pada kemungkinan pembatalan kompetisi politik tersebut. 

Sebanyak 197 kepala desa di wilayah Kabupaten Blitar akan menerima perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagai hasil dari revisi Undang-Undang Desa yang baru disahkan menjadi Undang-Undang. Sebelumnya, masa jabatan kepala desa yang berlangsung selama 6 tahun, telah diperpanjang menjadi 8 tahun melalui revisi tersebut.

Baca Juga : KONI Kota Malang Sebut Porprov IX Jatim Akan Dikemas Sport Tourism, Begini Gambarannya

Bambang Dwi Purwanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, menjelaskan bahwa pembatalan pilkades merupakan implementasi langsung dari perubahan undang-undang yang baru. Namun, ia menekankan bahwa keputusan akhir mengenai pelaksanaan pilkades masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, persiapan untuk kemungkinan perpanjangan masa jabatan telah dimulai.

“Pembatalan pilkades serentak tahun 2025 di Kabupaten Blitar merupakan langkah yang harus diambil sesuai dengan revisi Undang-Undang tentang desa yang baru disahkan. Meskipun demikian, kami masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat mengenai langkah selanjutnya,” ungkap Bambang Dwi pada Jumat (5/4/2024).

Dari total 197 kepala desa di Kabupaten Blitar, yang masa jabatannya akan berakhir pada rentang tahun 2024-2025, prospek perpanjangan masa jabatan ini menjadi topik hangat. Jika Pilkades dibatalkan, kepala desa tersebut akan mendapat tambahan masa jabatan antara 2 hingga 3 tahun ke depan. 

Bambang Dwi menyoroti bahwa perpanjangan masa jabatan akan disesuaikan dengan masa jabatan individu masing-masing kepala desa, dengan beberapa di antaranya mungkin akan menjabat hingga tahun 2026 atau bahkan 2027.

Namun, keputusan ini tidak hanya berdampak pada jajaran kepala desa saja. Pemerintah Kabupaten Blitar juga harus menyesuaikan alokasi anggaran yang sebelumnya telah direncanakan untuk Pilkades serentak tahun 2025. Meskipun belum ada keputusan final dari Pemerintah Pusat, Bambang Dwi menegaskan bahwa perencanaan telah dimulai untuk menggeser anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan baru yang muncul akibat revisi undang-undang tersebut.

“Kami telah memulai persiapan untuk kemungkinan perpanjangan masa jabatan kepala desa, dengan memperhatikan kebutuhan individu masing-masing kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2024-2025. Penyesuaian alokasi anggaran juga sedang kami lakukan secara hati-hati, dengan tetap mengikuti arahan dan regulasi yang berlaku,” imbuhnya.

Baca Juga : PBFI Kota Malang Mulai Petakan Kompetitor pada Porprov IX Jatim

Bambang Dwi juga menyoroti bahwa penyesuaian anggaran masih dalam tahap perencanaan awal dan dapat disesuaikan kembali sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, perpanjangan masa jabatan ini disambut dengan baik oleh seluruh Kepala Desa di Kabupaten Blitar. Bagi mereka yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2024-2025, kesempatan untuk memperpanjang masa jabatan menjadi hingga tahun 2026-2027 merupakan kabar yang menggembirakan.

Meskipun revisi Undang-Undang tentang desa telah memicu perubahan besar dalam dinamika kepemimpinan di tingkat desa, pemerintah setempat bersama para kepala desa terus bekerja keras untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru yang tercipta. Proses ini menegaskan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan regulasi yang dapat memengaruhi tatanan sosial dan politik di tingkat lokal.

“Kami dari pemerintah daerah berharap dapat bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menghadapi perubahan ini dengan baik, demi keberlangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa,” pungkas Bambang.


Topik

Pemerintahan uu desa kades masa jabatan kades dpmd kabupaten blitar


Bagaimana Komentarmu ?


JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Tulungagung Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Aunur Rofiq

Editor

Dede Nana