Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Pemerintahan

Pemkab Malang Respons Imbauan KASN Terkait Kerawanan Pelanggaran Netralitas ASN di 7 OPD

Penulis : Tubagus Achmad - Editor : Sri Kurnia Mahiruni

02 - Mar - 2024, 15:41

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah saat ditemui di Peringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang, Kamis (29/2/2024). (Foto: Tubagus Achmad/ JatimTIMES)
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah saat ditemui di Peringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang, Kamis (29/2/2024). (Foto: Tubagus Achmad/ JatimTIMES)

JATIMTIMES - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah merespons positif atas imbauan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan tujuh organisasi perangkat daerah (opd) yang rawan terjadi pelanggaran netralitas ASN. 

Nurman yang secara definitif bertindak sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang ini menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pembinaan terhadap para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. 

Baca Juga : Arab Saudi Bolehkan Jemaah Umrah Pakai Visa Turis, Siap Umrah Backpaker?

Utamanya terkait pembinaan netralitas para ASN pada momentum tahun politik, seperti Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya, ASN secara hukum ditetapkan sebagai unsur yang harus netral ketika berlangsungnya gelaran pesta demokrasi.  

"Kami nanti akan merefresh hasil ini (KASN) kepada pimpinan dan kami memberikan perhatian khusus terhadap Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PMPTSP, dan yang lainnya," tegas Nurman kepada JATIMTIMES.com. 

Hingga saat ini berdasarkan catatan dari BKPSDM Kabupaten Malang, dari tujuh opd yang menjadi atensi dari KASN terkait pelanggaran netralitas ASN tersebut, belum ada pelanggaran netralitas ASN yang terjadi. 

"Untuk sementara ini tidak ada. Tapi saya tidak berharap akan ada," ujar Nurman yang merupakan pejabat penggemar kendaraan klasik ini. 

Karena menurutnya, pengawasan terhadap ASN sudah dilakukan. Terlebih lagi, BKPSDM Kabupaten Malang secara rutin telah melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN di momentum politik. 

Selain itu, narasumber yang diundang juga orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Mulai dari KASN hingga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 

Baca Juga : Tanggapi Keluhan Warga Beras Mahal, Pemkab Situbondo Gelar Pasar Murah

"Karena sebetulnya pengawasnya sudah ada, ada Bawaslu, KASN ini juga punya jaringan di mana-mana. Tapi internal saya akan memberikan penegasan khusus kepada ASN-ASN kami," ujar Nurman. 

Terlebih lagi, dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS telah mengatur segala hal terkait dengan ASN. 

Sementara itu, seperti yang telah diberitakan sebelumnya, KASN telah membeberkan tujuh OPD yang rawan terjadi pelanggaran netralitas ASN. Di mana hal itu berdasarkan temuan dan kasus yang ditangani KASN. 

Tujuh opd tersebut di antaranya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendapatan Daerah, serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).


Topik

Pemerintahan Netralitas ASN pemilu Kabupaten Malang


Bagaimana Komentarmu ?


JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Tulungagung Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Tubagus Achmad

Editor

Sri Kurnia Mahiruni