Sederet Pro dan Kontra Larangan Ekspor CPO yang Diterbitkan Presiden Jokowi | Tulungagung TIMES
penjaringan-bakal-calon-jatimtimes099330c15d1b4323.jpg

Sederet Pro dan Kontra Larangan Ekspor CPO yang Diterbitkan Presiden Jokowi

May 06, 2022 08:02
Presiden Joko Widodo (Foto: Sekretariat Kabinet)
Presiden Joko Widodo (Foto: Sekretariat Kabinet)

JATIMTIMES - Presiden Joko WIdodo (Jokowi) resmi menerbitkan larangan ekspor CPO (crude palm oil) atau minyak kelapa sawit dan minyak goreng. Hal tersebut ditujukan untuk menurunkan harga minyak goreng  dalam negeri dan mengerek stoknya yang sempat langka belakangan ini. 

Kebijakan tersebut dirilis Kamis 28 April 2022) lalu, setelah deretan menteri dinilai gagal menurunkan harga minyak goreng yang melonjak sejak akhir  2021 lalu.

Baca Juga : 9 Berkah Menikah dalam Pandangan Islam, Calon Pengantin Wajib Tahu Nih

Sebagai negara penghasil CPO nomor satu dunia, kebijakan sapu jagat ini lantas menuai kritik, protes, hingga apresiasi, baik dari luar maupun dalam negeri. 

Berikut sederet pro kontra terkait kebijakan Presiden Jokowi tersebut: 

1. Buruh Sawit

Koalisi Buruh Sawit (KBS) melakukan protes terhadap kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Mereka menggangap larangan itu berpotensi merugikan mereka.

Koordinator Koalisi Buruh Sawit Zidane mengatakan potensi kerugian terjadi jika larangan ekspor CPO itu memicu penurunan kinerja keuangan perusahaan sawit. Menurut dia, kalau masalah itu terjadi, operasional perusahaan bisa saja terganggu.

Hal itu juga bisa menjadi alasan bagi perusahaan untuk mengurangi jaminan pemenuhan hak buruh, termasuk dalam kaitannya dengan upah, hari kerja, dan perlindungan kesehatan.

"KBS memandang kebijakan larangan ekspor CPO berpotensi memberi dampak buruk bagi buruh perkebunan sawit. Buruh perkebunan sawit berada pada kondisi kerja eksploitatif, upah murah, status hubungan kerja rentan, minim perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun, tanpa perubahan mendasar," ujar Zidane.

2. Gapki

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi larangan ekspor CPO, terutama jika kebijakan itu terbukti bisa berdampak negatif terhadap pengusaha kelapa sawit.

"Jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut," kata Ketua Bidang Komunikasi Gapki Tofan Mahdi.

Gapki lantas meminta seluruh pemangku kepentingan di industri sawit untuk ikut memantau dampak kebijakan tersebut di lapangan.

3. Anggota DPR 

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi mengaku sepakat dengan kebijakan Jokowi. Achmad menilai keputusan itu  dibuat secara matang dan tidak terburu-buru.

"Pertimbangan pemerintah kami kira cukup matang dan tidak tergesa-gesa karena risiko inflasi akibat pangan cukup tinggi dan bisa berdampak pada naiknya jumlah penduduk miskin. Selama pandemi, jumlah penduduk miskin telah meningkat menjadi 26,5 juta orang (September 2021)," kata Baidowi dalam keterangan resmi, Sabtu (23/4/2022).

Sebaliknya, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus justru meminta pemerintah agar mengevaluasi kebijakan moratorium atau pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Menurut Deddy, kebijakan ini dapat merugikan petani kecil dan mendorong lonjakan harga, termasuk produk turunannya, seperti minyak goreng.

 Selain itu, keputusan pemerintah melakukan moratorium ekspor CPO dan minyak goreng tepat jika dilakukan dalam jangka waktu pendek. Hal itu bisa dipahami sebagai langkah untuk memastikan melimpahnya pasokan di dalam negeri dan turunnya harga minyak goreng di tingkat domestik.

Namun, jika dilakukan dalam jangka panjang, kebijakan tersebut dapat merusak industri CPO secara keseluruhan, termasuk industri minyak goreng dan merugikan petani petani kecil.

"Perlu diingat bahwa sekitar 41 persen pelaku industri sawit adalah rakyat kecil. Jadi, ini menyangkut jutaan orang dan mereka yang pertama akan menderita karena kebijakan tersebut," ungkap Deddy.

4. YLKI

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai larangan ekspor 20 persen saja sebenarnya sudah cukup agar minyak goreng membanjiri pasar. Oleh sebab itu, Tulus menyebut larangan tersebut sebagai kebijakan yang 'mubazir'.

"Secara politik bagus, tapi untuk apa? Kalau dilarang total terserap semua? 20 persen saja DMO kalau itu terdistribusi ke masyarakat, itu sudah banjir lautan minyak goreng," kata Tulus.

Menurut dia, kebijakan Jokowi ini lebih banyak dampak negatifnya daripada positif. Pasalnya, kebijakan belum tentu menurunkan harga minyak goreng di pasaran. 

Baca Juga : Dorong Perlindungan Keselamatan Kerja bagi Pedagang Pasar Pagi Kota Batu, Ini yang Dilakukan Pengurus

Kebijakan tersebut justru berpotensi menutup pendapatan negara dari devisa ekspor. Selain itu, Indonesia juga berisiko mengalami perang dagang dengan negara lain.  Sebab, larangan itu akan membuat negara lain protes keras mengingat Indonesia merupakan produsen CPO terbesar dunia dan pasokan internasional sudah terganggu akibat perang Ukraina-Rusia.

5. Pengamat dan Ekonom

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah yang ada. Menurut Bhima, larangan ekspor CPO seperti mengulang kesalahan pemerintah yang memberhentikan ekspor komoditas batu bara pada Januari lalu.

"Apakah masalah selesai? Kan tidak, justru diprotes oleh calon pembeli di luar negeri. Cara-cara seperti itu harus dihentikan," kata Bhima.

Lebih lanjut, Bhima menilai kebijakan Jokowi ini justru akan menguntungkan negara lain yang juga merupakan produsen minyak sawit, seperti Malaysia.

Bahkan, ia menilai Indonesia juga berpotensi kehilangan devisa ekspor senilai US$ 3 miliar devisa negara atau setara dengan Rp 43 triliun lebih (kurs 14.436 per dolar AS).

"Selama Maret 2022, ekspor CPO nilainya US$ 3 miliar. Jadi, estimasinya Mei, apabila asumsinya pelarangan ekspor berlaku 1 bulan penuh, (Indonesia) kehilangan devisa sebesar US$3 miliar. Setara 12 persen total ekspor non migas," kata Bhima. 

Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad juga mengatakan seharusnya pemerintah cukup membatasi dan bukan melarang. Sebab, selama ini konsumsi CPO dalam negeri hanya sekitar 6 hingga 7 juta ton.

"Konsumsi dalam negeri hanya 6 juta ton-7 juta ton, tapi 30 jutaan ton dilarang ekspor mau dikemanakan? Busuk dong?" ucap Tauhid. 

Tauhid lantas menyebut kebijakan ini juga akan merugikan petani CPO. Jika tidak boleh diekspor, maka mereka akan kehilangan pasar karena mayoritas produksi RI diekspor. 

6. Importir

Importir India turut memprotes larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng ini. Mereka menyebut pasokan minyak yang ditujukan ke negaranya menjadi terhambat akibat larangan tersebut.

Padahal, 4 importir India mengatakan 290 ribu ton minyak nabati sedang ditujukan ke India. "Kapal kami yang berbobot 16 ribu ton tertahan di Pelabuhan Kumai (Kalteng) di Indonesia," ujar Direktur Pelaksana Gemini Edibles & Fats India Pvt Ltd Pradeep Chowdhry yang mengaku membeli 30 ribu ton minyak sawit RI setiap bulannya.

"Kami tidak tahu kapan Indonesia akan mencabut larangan ekspor itu dan tidak tahu kapan pengiriman yang macet (saat ini) akan segera dikirimkan," kata Pradeep.

Larangan ekspor CPO disebutnya berpotensi membuat India kekurangan minyak nabati bagi para importir negara tersebut. Seperti diketahui, India adalah importir minyak sawit terbesar di dunia. 

Bahkan, India menggantungkan kebutuhan minyaknya pada Indonesia untuk hampir setengah dari 700 ribu ton minyak yang dibutuhkan negaranya tiap bulannya.

7. Politikus

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor CPO. Anis mengatakan tidak ada ruang bagi pemerintah melakukan gimik dalam mengatasi masalah kelangkaan sampai kenaikan harga migor.

Ia menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah substansial dalam mengatasi krisis ketersediaan bahan pokok. "Saya ingin mengapresiasi langkah Presiden Jokowi melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Langkah ini sangat penting untuk memproteksi pasar dan kepentingan dalam negeri," cetus Anis. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Presiden Joko Widodo Jokowi

Berita Lainnya