Jatim Times Network Logo
07/02/2023
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Politik

Nasdem Tulungagung Ungkap Alasan Walk Out saat Paripurna Pilwabup

Penulis : Muhamad Muhsin Sururi - Editor : A Yahya

25 - Sep - 2021, 08:06

Cawabup Nomor urut 2 Panhis Yody Wirawan beserta rombongan DPD Partai Nasdem saat meninggalkan Kantor DPRD Tulungagung usai menyatakan Walk Out. Sabtu, 18/9/2021. (Foto: Muhsin/TulungagungTIMES)
Cawabup Nomor urut 2 Panhis Yody Wirawan beserta rombongan DPD Partai Nasdem saat meninggalkan Kantor DPRD Tulungagung usai menyatakan Walk Out. Sabtu, 18/9/2021. (Foto: Muhsin/TulungagungTIMES)

JATIMTIMES - Sikap Partai Nasdem Tulungagung beserta Cawabup Nomor urut 2 Panhis Yody Wirawan yang menarik diri (Walk Out) di tengah proses Paripurna Pilwabup sisa masa jabatan 2018-2021 Sabtu 18/9/202 lalu ternyata mempunyai alasan tersendiri.

Kuasa Hukum Cawabup Nomor urut 2 Heri Sunoto mengatakan, sikap Walk Out dilakukan mempunyai alasan karena ingin menjaga kondusifitas warga Tulungagung. Proses Paripurna Pilwabup di dalam gedung DPRD tidak menutup kemungkinan akan membawa efek besar di luar ruangan.

Baca Juga : Bikin Heboh, Pria Sebar Beras Kuning di Rumah Kacab Dinas Pendidikan Jatim di Tulungagung 

 

"Prinsipnya kami ingin menjaga marwah masyarakat Tulungagung biar tidak terprovokasi," kata Heri Sunoto dalam press release di Kantor DPD Nasdem Tulungagung. Jum'at (24/9/2021).

Pria yang juga sebagai Pengurus Badan Hukum DPW Nasdem Jawa Timur ini menganggap Walk Out yang dilakukan sama artinya dengan bentuk protes atas proses paripurna pemungutan suara Pilwabup Tulungagung.

Selain Walk Out, bentuk protes yang lain  bisa dengan cara menyampaikan atau mundur dalam pencalonan, tapi itu tidak dilakukan karena pihaknya ingin menghindari risiko-risiko yang terjadi dalam proses pemilihan itu.

Risiko yang dimaksud adalah kemungkinan terjadinya konflik atau suatu kegaduhan yang lebih besar sehingga menjadi ancaman baik pada calon maupun partai, bahkan kantor DPRD pun bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

"Sudah ada contoh proses demokrasi di mana kantor-kantor dibakar, kita melihat itu. Karena dalam kondisi pandemi emosi masyarakat tidak bisa dikontrol dengan baik karena urusan perut juga berpengaruh," jelasnya.

Dengan melihat peristiwa yang ada, lanjut Heri Sunoto, pihaknya berusaha menghindari agar tidak terjadi kejadian yang sudah-sudah dan memilih untuk proses hukum karena kesempatan menembuh jalur itu masih terbuka.

Terkait dengan goal tuntutan, Heri Sunoto  menyerahkan semuanya pada putusan pengadilan apakah nantinya pemilihan ulang atau semua dianggap batal dan semua tahapan akan dimukai kembali.

Baca Juga : Tolong!, Bayi Lima Bulan Tanpa Anus di Tulungagung Butuh Bantuan untuk Operasi 

 

"Upaya kita meminta keadilan, dan kita tidak bisa menafsirkan, karena hukum itu yang mempunyai hak wewenang memutuskan adalah majelis hakim," terang He.

Sebagai kuasa hukum calon, Heri Sunoto menegaskan bahwa ruang hukum selalu terbuka lebar, dan dalam kasus ini pihaknya akan bicara hak-hak sebagai warga negara secara perorangan sekaligus kader partai.

Dalam proses Pilwabup, pihaknya melihat ada indikasi kuat dugaan tindak pidana kejahatan untuk itu dirinya akan menguji bahwa proses pilwabup yang tidak benar akan diproses hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Pastinya didukung oleh DPP, kami akan melaporkan dan kami sudah koordinasi artinya komunikasi untuk membahas ini kita tidak sepihak," tegas Heri.


JOIN JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel anda.

Penulis

Muhamad Muhsin Sururi

Editor

A Yahya