Mutasi Jabatan Pemkab Tulungagung, Legislatif Sarankan ada Pemberitahuan | Tulungagung TIMES

Mutasi Jabatan Pemkab Tulungagung, Legislatif Sarankan ada Pemberitahuan

Aug 28, 2021 11:31
Ketua DPC PKB Tulungagung Adib Makarim. (Foto: Muhsin/TulungagungTIMES)
Ketua DPC PKB Tulungagung Adib Makarim. (Foto: Muhsin/TulungagungTIMES)

JATIMTIMES - Tidak dilibatkannya DPRD dalam kegiatan penempatan, promosi atau lelang terbuka dan mutasi jabatan, baik Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau administrator hingga pengawas eselon IIB, IIIA, IIIB, IVA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Tulungagung, mendapat komentar dari Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tulungagung Adib Makarim.

Sebagai Ketua DPC sekaligus Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib menyarankan akan lebih elok jika eksekutif memberikan jadwal atau pemberitahuan tentang jadwal mutasi jabatan serta mekanisme perekrutannya.

Baca Juga : PAN Beber Kader yang Dinilai Mumpuni jadi Menteri Usai Bertemu Presiden Jokowi 

 

"Tentunya lebih elok ketika eksekutif ini memberikan jadwal atau pemberitahuan tentang jadwal mutasi, tentang perekrutannya," kata Adib dikantornya, Jum'at (27/08/2021).

Dijelaskannya, mutasi pejabat ditingkat Eksekutif adalah hak Bupati. Dalam hal ini pengawasan dari DPRD, pertama adalah memastikan pejabat yang mengikuti mutasi, secara administrasi kepangkatannya harus memenuhi.

Kedua, dalam kegiatan mutasi harus ada study kelayakan atau standar kelayakannya, dan ketiga memastikan dalam proses mutasi jabatan tidak ada praktik kolusi dan nepotisme didalamnya.

Selama proses mutasi jabatan berjalan wajar dan memenuhi standar yang diberlakukan perundangan-undangan, tugas DPRD hanya mengawasi dalam hal ada tindakan kolusi atau nepotisme atau mungkin ada syarat-syarat tertentu dalam mutasi jabatan.

"Selama itu tidak ada (penyimpangan), hak dewan tidak bisa intervensi kedalam mutasi jadi hanya tindakan pengawasan," jelasnya.

Adib melihat, selama ini pemerintah eksekutif dalam hal melakukan mutasi jabatan dan sebagainya prosesnya wajar. Artinya tidak ada aturan perundangan-undangan yang dilanggar oleh pemerintah eksekutif.

"Saya pikir, selama eksekutif ini untuk mutasi dan sebagainya ini prosesnya wajar, saya tidak masalah," tutupnya.

Sebelumnya, dalam kegiatan penempatan, promosi atau lelang terbuka dan mutasi jabatan, baik Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau administrator hingga pengawas eselon IIB, IIIA, IIIB, IVA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Tulungagung, diketahui tidak pernah melibatkan DPRD setempat.

Hal ini diakui oleh Ketua Komisi A DRPD Tulungagung Gunawan, Selasa (24/08/2021). Menurut pria yang merupakan anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra ini, bahwa dalam mutasi jabatan OPD di lingkup Pemkab Tulungagung belum pernah melibatkan DPRD. 

Padahal dalam konstitusi penyelenggara negara itu adalah eksekutif dan legislatif. Selain itu DPRD juga mempunyai tupoksi yaitu menjalankan fungsi pengawasan.

"Ya seperti itu, pada mutasi-mutasi tidak pernah dilibatkan, tapi tidak tahu mungkin hanya pimpinan karena saya hanya sebatas  anggota," kata Gunawan.

Sebagai Ketua Komisi bidang Hukum, Pemerintahan dan Pendidikan, Gunawan kembali menegaskan bahwa tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan mutasi jabatan. 

Baca Juga : Rencana Amandemen UUD 1945, Moeldoko Jelaskan Presiden Jokowi Tak Pernah Berpikir Jabatan 3 Periode 

 

Secara aturan, dirinya belum mengetahui secara detail dan hanya menebak-menebak bahwa yang dilibatkan dalam proses itu kemungkinan hanya unsur pimpinan.

"Ya aturan secara detailnya kan tidak tahu, mungkin didalamnya yang dilibatkan hanya pimpinan kan juga gak tahu," ucapnya.

Permasalahan ini, lanjut Gunawan, pernah disampaikan di dalam Forum di DPRD Tulungagung. Tapi hingga saat ini belum ada keputusan yang jelas atau solusinya.

Dirinya berharap, ketika ada mutasi jabatan, pemerintah eksekutif paling tidak memberitahu pada komisi yang menjadi mitra dari yang akan dilakukan mutasi jabatan tersebut.

"Paling tidak, dalam mutasi pejabat yang menjadi mitra dari komisi di DPRD misalnya komisi A diberitahu lah, hanya diberitahu saja sudah cukup," terangnya.

Gunawan juga mengungkapkan, sebagai ketua Komisi yang membidangi, dirinya juga belum pernah diberitahu terkait mutasi jabatan. Namun hanya di undang saat pelantikan jabatan tersebut dan itu sudah pernah ia sampaikan ke forum di DPRD.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Tulungagung Achmad Baharudin mengatakan, dalam mutasi jabatan OPD di lingkup Pemkab Tulungagung juga tidak pernah melibatkan unsur pimpinan di DPRD Tulungagung.

"Unsur pimpinan juga tidak dilibatkan," katanya singkat.

Terkait hal itu, Baharudin menyampaikan akan dijadikan pembahasan di DPRD terkait aturan-aturan detailnya sekaligus solusinya

Topik
mutasi jabatan pemkab tulungagung DPRD Tulungagung Kabupaten Tulungagung

Berita Lainnya