Di Depan Kajari, Kepala DPMD Tulungagung Ceritakan Keluhan Kades yang Disoal Terkait Sipede | Tulungagung TIMES

Di Depan Kajari, Kepala DPMD Tulungagung Ceritakan Keluhan Kades yang Disoal Terkait Sipede

Jun 09, 2021 20:45
Talk show Kejari, DPMD dan Inspektorat di Kecamatan Kauman (Foto: Anang Basso/ TulungagungTIMES)
Talk show Kejari, DPMD dan Inspektorat di Kecamatan Kauman (Foto: Anang Basso/ TulungagungTIMES)

TULUNGAGUNGTIMES - Dalam talk show yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kauman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung Secara langsung meminta kepada Kajari agar laporan terkait Sistem Informasi Pembangunan Desa (Sipede) agar tidak langsung direspon. 

Pasalnya, Sipede Kemendesa adalah akses pelaporan secara bertahap dan dapat direvisi jika ada kesalahan data yang diinput.

Baca Juga : Bupati Maryoto Sebut Angka Kepatuhan Memakai Masker Capai 85 Persen

"Saya sebagai kepala dinas minta agar laporan terkait Sipede ini tidak langsung diproses, ini menjadi ketakutan para kepala desa," kata Kepala DPMD, Eko Asistono di depan Kejari Tulungagung, Mujiarto, Rabu (09/06/2021).

Pembenaran kesalahan input dan data dalam administrasi Sipede dapat direvisi sehingga DPMD berjanji akan mengingatkan dahulu jika ditemukan kesalahan.

"Jadi, saya secara langsung di sini, minta pada Kejari agar jika ada yang salah dalam pengadministrasian ini bisa dibenarkan lebih dahulu. Jika memang ada kerugian negara, nanti biar dihitung inspektorat untuk dikembalikan pada kas negara," ujar Eko.

Senada dengan Eko Asistono, Kepala Inspektorat Tranggono Dibyo Harsono meminta pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban (SPJ) disesuaikan dengan petunjuk tekhnis (Juknis) sebagaimana diatur penggunaan DD dan ADS.

"Pembuatan laporan ini seharusnya apa adanya, jangan mengada-ada, karena jika ada pemeriksaan akan ketahuan. Pemeriksaan kita sampai dengan tokonya jika belanja material. Jadi kita audit dengan detail. Misalnya harga plus pajaknya maka harus ditulis di notanya," kata Tranggono.

Tranggono kembali mengingatkan, bahwa desa tidak hanya diawasi oleh instansi yang dipimpinnya itu melainkan juga diawasi oleh masyarakat, untuk itu pembuatan SPJ harus dibuat tepat waktu, tidak boleh ditunda-tunda.

"Karena masyarakat ini ada yang ingin tau penggunaan anggaran desa," imbuhnya.

Baca Juga : Dihadiri Bupati Tulungagung, Kegiatan Jaksa Masuk Desa di Kecamatan Kauman Berjalan Lancar

Untuk laporan pajak, kepala inspektorat ini juga menyarankan sebaiknya pajak dibayarkan langsung saat ada transaksi, walaupun di dalam aturan bisa dibayarkan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini ditegaskan Tranggono, untuk mempermudah pembuatan laporan Pemdes.

Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Mujiarto menegaskan kembali bahwa kepala desa tidak perlu takut dalam menggunakan DD dan ADD selama perencanaannya dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pihak.

"Jangan lagi ada rasa takut, kumpulkan semua pihak untuk musyawarah desa, agar penggunaan DD atau ADD itu transparan dan tidak ada yang melapor karena merasa ada yang tidak terbuka," kata Kajari Tulungagung Mujiarto (09/06/2021).

Saat menjawab pertanyaan kepala desa yang meminta perlindungan atas kebijakan yang dilakukan, Mujiarto dengan tenang mengatakan jika pihaknya siap menerima konsultasi jika ada keraguan dan kesulitan dalam keputusan penggunaan anggaran desa demi kesejahteraan masyarakat.

Topik
penggunaan dana desa kejari masuk desa kejari masuk desa tulungagung

Berita Lainnya