Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Politik

PDI Perjuangan Sebut SBY Bapak Bansos Indonesia, Begini Balasan Menohok Partai Demokrat

Penulis : Desi Kris - Editor : Pipit Anggraeni

29 - May - 2021, 11:39

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Foto: PinterPolitik)
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Foto: PinterPolitik)

INDONESIATIMES - PDI Perjuangan rupanya kembali menyinggung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bagaimana tidak, PDIP menyebut jika SBY merupakan Bapak Bansos Indonesia. 

Sebutan itu disampaikan Hasto Kristiyanto dalam diskusi Para Syndicate Jumat (28/5/2021). Dalam acara itu, Hasto mengenang saat ia menjadi saksi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2009 lalu.

Baca Juga : Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom, Said Didu Sebut BUMN Berubah Jadi BUMTS, Warganet: Kok Nyinyir!

Awalnya, Hasto mengatakan terkait perjanjian Batu Tulis antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri yang saat ini sudah tidak relevan lagi. 

Perjanjian itu sudah selesai pada Pemilu 2009 dengan hasil PDI Perjuangan dinyatakan kalah. 

"Tapi kalau prasasti Batu Tulis yang dimaksudkan dalam konteks politik Pak Prabowo-Bu Mega, ya pemilu sudah selesai 2009. Sehingga syarat-syarat untuk menjalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu kan terbukti saat itu kita kalah," kenang Hasto. 

Hasto lantas mengungkit adanya gugatan terkait suara kemenangan Pemilu 2004 dan 2009 yang penuh manipulasi. Lebih lanjut, ia mengaku saat itu menjadi saksi dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT).

Menurutnya, manipulasi data tersebut berupa politisasi bantuan sosial (bansos) ala mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Hal itulah yang lantas membuat SBY mendapatkan julukan 'Bapak Bansos Indonesia'.

"Meskipun sekarang karena konflik internal Partai Demokrat mulai ada suara-suara yang menggugat bahwa kemenangan Pemilu 2004-2009 ternyata penuh dengan manipulasi. Pada 2009, saya menjadi saksi bagaimana manipulasi DPT itu dilakukan," kata Hasto.

Hasto pun mengatakan adanya politik bansos itu berdasarkan hasil penelitian Markus Mietzner, yang kini menjadi peneliti politik Australian National University. Penelitian tersebut mencatat adanya sejumlah uang USD 2 Miliar dari Juni 2008 hingga Februari 2009 yang dipakai untuk politik bansos.

Politik bansos itu, lanjut Hasto, lantas ditiru oleh seluruh kepala daerah. Bahkan, menurutnya, kepala daerah berlomba-lomba mengadakan bansos sebagai bagian dari politik elektoral.

"Bagaimana politik bansos ala Thaksin itu dilakukan sehingga satu ada yang menjuluki SBY itu 'Bapak Bansos Indonesia'. Karena memang penelitian Markus Mietzner itu menunjukkan bagaimana dari bulan Juni 2008 sampai Februari 2009 ada dana sebesar USD 2 miliar yang dipakai untuk politik bansos karena meniru strategi Thaksin politic populism," ucapnya.

Yang kemudian menyandera APBN, karena ditiru oleh seluruh kepala daerah di Indonesia bagaimana berlomba mengadakan bansos sebagai bagian dari politik elektoral. Namun, mengandung kerawanan dalam kestabilan fiskal di masa yang akan datang. 

Baca Juga : Geger Kemunculan Desain Toyota Avanza Baru, Disebut Meluncur Tahun ini

Hasto lalu menilai politik kekuasaan juga dipakai saat itu. Ia pun mengaitkan hal tersebut dengan kasus Bank Century.

Balasan Partai Demokrat

Mendengar kabar ini, Elite PD Rachland Nashidik merespons pernyataan Hasto. Rachland menepis anggapan bansos sebagai instrumen elektoral.

Rachland menyebut jika SBY menganggap bansos sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Rachland lalu menyinggung PDIP dengan 'Madam Bansos'.

"Saya senang Hasto sebut SBY 'Bapak Bansos'. Bagi SBY, bansos itu instrumen bagi kesejahteraan sosial karena pasar tak sensitif dengan kemiskinan. Bagi PDIP, bansos justru instrumen elektoral. Tak percaya? Coba Hasto tanya Mensos Juliari atau, bila dicegah KPK, pada Madam Bansos," kata Rachland, melalui cuitan yang diunggah melalui Twitternya, Jumat (28/5/2021).

Menurutnya, pernyataan karma politik itu seharusnya disampaikan Hasto kepada rekannya 'Madam Bansos' serta kubunya. Bukannya melempar ke orang lain.

"Sebenarnya bukan urusan kita bila Sekjen PDIP Hasto bermaksud menegur rekan separtainya, yaitu Madam Bansos dan kubunya, bahwa kekuasaan dengan cara salah bisa mengakibatkan karma politik. Korupsi bansos memang sangat hina. Tapi ksatria dong, jangan nampar dengan tangan orang," tambahnya. 


Topik

Politik


Bagaimana Komentarmu ?


JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Tulungagung Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Desi Kris

Editor

Pipit Anggraeni