Polemik Pembangunan Tower di Tulungagung tak Kunjung Beres, Dewan Minta Warga Tempuh Jalur PTUN | Tulungagung TIMES

Polemik Pembangunan Tower di Tulungagung tak Kunjung Beres, Dewan Minta Warga Tempuh Jalur PTUN

Apr 20, 2021 16:16
Tampak suasana hearing antara masyarakat Desa Kiping, LSM Bintara, dan Komisi D DPRD Tulungagung. Selasa (20/04/2021). (Foto: Muhsin/TulungagungTimes)
Tampak suasana hearing antara masyarakat Desa Kiping, LSM Bintara, dan Komisi D DPRD Tulungagung. Selasa (20/04/2021). (Foto: Muhsin/TulungagungTimes)

TULUNGAGUNGTIMES - Pembangunan tower milik salah satu perusahaan provider di tanah aset milik Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung masih menyisakan masalah. Pasalnya warga yang masuk zona terdampak masih belum sepakat dengan keberadaan tower itu.  

Ketua LSM Bintara Ali Sodik selaku penerima kuasa dari warga Desa Kiping yang terdampak mengatakan, bahwa dirinya telah didatangi oleh 25 warga desa Kiping. 'Mereka merasa keberatan dengan pembangunan Tower yang diduga tidak menjalankan prosedur perizinan yang ditetapkan," kata Ali dalam hearing dengan Komisi D DPRD Tulungagung. Selasa (20/04/2021)..

Baca Juga : Legislatif Pesimistis Serapan Anggaran Pemkab Blitar di Semester I Capai 50 Persen

Yang lebih aneh, menurut Sodik, ketika melakukan konfirmasi ke DPMPTSP Tulungagung, per tanggal 10 November 2020 pembangunan tower belum mendapat izin, tapi bulan Oktober tahun yang sama pembangunan tower sudah dimulai.

Selain itu, lanjut Sodik, Pemdes Kiping selaku pengelola aset desa, tidak melakukan musdes dengan melibatkan warga yang masuk zona terdampak dari pembangunan tower, dan perjanjian penggunaan aset desa juga terkesan tidak transparan. "Dulu kita sudah bersurat ke Bupati Tulungagung untuk melakukan penindakan tapi tidak ada jawaban," ungkap Sodik.

Sodik juga menyayangkan, tidak ada tindakan tegas dari Pemkab Tulungagung terhadap pelanggaran-pelanggaran pembangunan tower baik di Desa Kiping maupun Desa yang lain. Pembangunan tower desa Kiping juga terkesan dipaksakan, karena ijin belum keluar pembangunan sudah dimulai.

Di tempat sama, Kepala Desa Kiping Ngat Sumanto membantah jika pembangunan tower tidak melakukan musdes. Menurutnya dari awal rencana pembangunan pihak desa sudah melibatkan semua elemen masyarakat untuk menggelar Musdes. Bahkan setelah musdes selesai pihak pemdes juga mengundang warga yang masuk zona terdampak untuk musyawarah.

"Tanpa musdes, tidak mungkin Bupati mengeluarkan rekomendasi. Semua tahapan sudah dilaksanakan, rapat teknis juga sudah sesuai prosedur, forkopimca Gondang juga hadir," kata Kades.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Tulungagung, Abdullah Ali Munib mengatakan, secara administrasi pembangunan tower desa Kiping sudah lengkap, tapi yang menjadi catatan adalah prosedur yang kurang sesuai artinya pembangunan dilakukan terlebih dahulu, baru izinnya dilengkapi.

"Secara legal formal ini sudah benar, pembangunan sudah mempunyai izin, tapi jika masyarakat masih merasa dirugikan silahkan menempuh jalur PTUN," kata Ali Munib.

Baca Juga : Jotun Berkah Berlimpah Rejeki Hari Raya Hadir di Graha Bangunan, Disambut Baik Customer

Dijelaskan, kewenangan DPRD Tulungagung hanya menjalankan fungsi pengawasan, tidak mempunyai hak untuk menghentikan pembangunan dan yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau menghentikan pembangunan tower adalah hasil dari PTUN.

"Dalam aturan harusnya izinnya keluar dulu baru melaksanakan pembangunan, tapi sekali lagi DPRD tidak punya kewenangan untuk menghentikan atau membatalkan, secara hukum biar PTUN yang menentukan karena prosedur izin bukan wilayah kita," tutupnya. 

Diketahui, hearing antara masyarakat Desa Kiping, LSM Bintara dan DPRD Tulungagung juga dihadiri dinas terkait, termasuk Dinas PUPR, Dinas Kominfo dan DPMPTSP Tulungagung.

LSM Bintara juga memberikan sejumlah data-data temuan prosedur perijznan pembangunan tower kepada Komisi D DPRD Tulungagung sebagai bahan evaluasi agar tidak terjadi konflik pembangunan tower di kemudian hari.

Topik
berita tulungagung DPRD Tulungagung

Berita Lainnya